Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) meminta kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) di RSU Chasan Boesoerie (CB) Ternate untuk tidak lagi memboikot aktivitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD), karena mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Saya diutus Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk menemui seluruh dan menyampaikan pesan pemprov telah siapkan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mekanisme, untuk pembayaran pertama adalah sebanyak tiga bulan," kata Kepala Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba kepada ANTARA, Senin.
Dari tiga bulan itu, dua bulan untuk membayar utang ditambah satu bulan berjalan Januari 2023 ini yang akan dibayarkan pada bulan Februari. kata Rahwan Suamba.
Baca juga: Pemprov Malut temui nakes yang boikot aktivitas RSU CB
Sebelumnya, pada Minggu (22/1) saat Juru BicaraPemprov Malut Rahwan K. Suamba nyaris diamuk saat mencoba berdialog dengan para nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate yang sedang melakukan aksi pemboikotan ruang IGD .
Kedatangan Rahwan yang juga Juru Bicara Gubernur Malut ini tidak lain adalah membawa pesan Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba untuk disampaikan ke para nakes soal kepastian pembayaran TPP nakes yang sudah 15 bulan belum terbayarkan.
Sementara sisa dari TPP yang dianggap utang itu sudah dibicarakan dengan keuangan dan disepakati masuk dalam APBD Perubahan.
"Memang, untuk penetapan anggaran, seperti diketahui telah ditetapkan, tetapi dengan begitu pentingnya untuk menyelesaikan hak-hak kalian yang sudah lama disuarakan maka yang untuk sisanya akan ditampung dalam APBD Perubahan," katanya.
Baca juga: Dinkes Malteng pastikan insentif nakes tangani COVID-19 dibayar
Sementara untuk pembayaran TPP selanjutnya di tahun 2023, kata Jubir, sama akan disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Pemprov Malut.
Pemprov Malut berkesimpulan untuk meyakinkan para nakes yang masih melakukan aksi boikot untuk kembali
menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepastian pembayaran akan dilakukan pada bulan Februari 2023 melalui Dinas Kesehatan Pemprov Malut.
Aksi pemboikotan IGD RSU CB I selama dua hari ini, mengganggu seluruh aktivitas pelayanan kesehatan.
Pemprov Malut, saat ini sedang berupaya menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai perintah Gubernur Malut serta hasil koordinasi bersama Dirut RSUD CB dan telah diusulkan pinjaman senilai Rp5 miliar ke bank.
Sementara itu, berdasarkan pantauan ANTARA di depan IGD RSU CB Ternate pada Senin siang, tidak terlihat lagi puluhan nakes melakukan aksi boikot di depan IGD, bahkan seluruh spanduk dan pamflet telah dibersihkan dan aktivitas pelayanan kesehatan mulai normal.
Baca juga: Puluhan nakes tutup aktivitas IGD CB tuntut pembayaran TPP, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Saya diutus Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba untuk menemui seluruh dan menyampaikan pesan pemprov telah siapkan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan mekanisme, untuk pembayaran pertama adalah sebanyak tiga bulan," kata Kepala Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba kepada ANTARA, Senin.
Dari tiga bulan itu, dua bulan untuk membayar utang ditambah satu bulan berjalan Januari 2023 ini yang akan dibayarkan pada bulan Februari. kata Rahwan Suamba.
Baca juga: Pemprov Malut temui nakes yang boikot aktivitas RSU CB
Sebelumnya, pada Minggu (22/1) saat Juru BicaraPemprov Malut Rahwan K. Suamba nyaris diamuk saat mencoba berdialog dengan para nakes RSUD Chasan Boesoirie Ternate yang sedang melakukan aksi pemboikotan ruang IGD .
Kedatangan Rahwan yang juga Juru Bicara Gubernur Malut ini tidak lain adalah membawa pesan Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba untuk disampaikan ke para nakes soal kepastian pembayaran TPP nakes yang sudah 15 bulan belum terbayarkan.
Sementara sisa dari TPP yang dianggap utang itu sudah dibicarakan dengan keuangan dan disepakati masuk dalam APBD Perubahan.
"Memang, untuk penetapan anggaran, seperti diketahui telah ditetapkan, tetapi dengan begitu pentingnya untuk menyelesaikan hak-hak kalian yang sudah lama disuarakan maka yang untuk sisanya akan ditampung dalam APBD Perubahan," katanya.
Baca juga: Dinkes Malteng pastikan insentif nakes tangani COVID-19 dibayar
Sementara untuk pembayaran TPP selanjutnya di tahun 2023, kata Jubir, sama akan disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Pemprov Malut.
Pemprov Malut berkesimpulan untuk meyakinkan para nakes yang masih melakukan aksi boikot untuk kembali
menjalankan aktivitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepastian pembayaran akan dilakukan pada bulan Februari 2023 melalui Dinas Kesehatan Pemprov Malut.
Aksi pemboikotan IGD RSU CB I selama dua hari ini, mengganggu seluruh aktivitas pelayanan kesehatan.
Pemprov Malut, saat ini sedang berupaya menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai perintah Gubernur Malut serta hasil koordinasi bersama Dirut RSUD CB dan telah diusulkan pinjaman senilai Rp5 miliar ke bank.
Sementara itu, berdasarkan pantauan ANTARA di depan IGD RSU CB Ternate pada Senin siang, tidak terlihat lagi puluhan nakes melakukan aksi boikot di depan IGD, bahkan seluruh spanduk dan pamflet telah dibersihkan dan aktivitas pelayanan kesehatan mulai normal.
Baca juga: Puluhan nakes tutup aktivitas IGD CB tuntut pembayaran TPP, begini penjelasannya
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023