Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bertekad menangani tiga isu prioritas Nasional yakni kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi yang merupakan penyebab kemiskinan dan kesejahteraan sosial, secara simultan, bersamaan dan sinergi yang baik.
Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun di Maluku Tenggara, Jumat menekankan hal tersebut pada pembukaan Forum Perangkat Daerah Bidang Sosial se-Provinsi Maluku tahun 2023.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang isu-isu penting yang harus menjadi perhatian dari seluruh Pemda di tahun 2023-2024, maka Pemkab Malra bertekad untuk menanganinya baik itu kemiskinan ekstrem, stunting, maupun inflasi," kata dia.
Menurut dia karena ketiga isu ini memiliki keterkaitan hubungan, maka penanganan isu-isu tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial sehingga perlu ditangani secara simultan, bersamaan serta sinergi yang baik.
Kemudian, terkait persoalan sosial pihaknya mengintervensi lewat program pembangunan yang langsung ditujukan untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, terkait ketiga isu prioritas nasional ini, Thaher menyampaikan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, di Maluku Tenggara sesuai data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 11.815 KK tersebar di 11 kecamatan.
Namun, menurut Thaher, data ini diperkirakan masih ada bias, sehingga verifikasi dan validasi tetap diperlukan sehingga tim di kabupaten perlu melakukan pencocokan data.
Ia memaparkan mengacu kepada data DTKS terbaru Kemensos RI Nomor 30/HUK/2023 hingga Februari 2023, jumlah warga Malra yang masuk DTKS sebanyak 79.325 orang, berasal dari 23.073 KK.
Atas kemiskinan ekstrem ini pula, maka sinergi pembiayaan dan intervensi disusun untuk dilaksanakan, sistem dibangun untuk menjadi model kerja dari tingkat Pemda hingga ke Desa, termasuk dukungan sektor swasta.
"Target nasional kemiskinan ekstrim harus turun menjadi nol persen pada 2024, adalah tujuan kami di Malra," kata Thaher.
Kemudian, persoalan stunting, prevalensi stunting di Maluku Tenggara per tahun 2022 sebesar 16,98 persen.
Pada awal kepemimpinan kami, stunting di Malra tercatat sebesar 30,01 persen, syukurlah dalam empat tahun stunting mampu ditekan turun sebesar 13,03 poin, katanya.
"Secara konsisten terus diberantas di Maluku Tenggara, dengan kolaborasi dan sinergi antarsektor terus dilakukan guna mengejar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024," kata Thaher.
Selanjutnya, terkait inflasi, ia menyampaikan inflasi di Malra dalam dua tahun terakhir terus mengalami kenaikan, yang terakhir dan pada 2022 dengan sampel hitung Kota Tual mencapai angka 4,52 persen.
Sebelumnya, pada 2019 dan 2020 inflasi Malra tetap terjaga di bawah 3 persen, inflasi yang mampu terjaga ini, kemudian menghantarkan Malra meraih penghargaan sebagai Pengendalian Inflasi Terbaik, untuk kategori wilayah Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
Untuk menjaga stabilitas inflasi dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang didorong untuk secara rutin memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kebijakan jangka pendek untuk pengendalian inflasi.
Termasuk dalam minggu-minggu terakhir ini, TPID Malra terus bekerja untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran, kata dia.
Thaher menambahkan, sehubungan dengan penyelenggaraan urusan Sosial di Maluku Tenggara selama periode RPJMD 2018-2023, total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sebanyak 88.250 orang, dan angka ini mampu melewati target yang ditetapkan dengan capaian 110 persen.
Kemudian korban bencana yang ditangani dan mendapatkan pelayanan sebanyak 7.558 orang, sedangkan orang miskin yang dilayani sebanyak 82.514 orang, dengan capaian 105 persen.
Thaher di kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi yang dari tahun ke tahun terus menyalurkan bantuan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial kepada Pemkab Malra.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun di Maluku Tenggara, Jumat menekankan hal tersebut pada pembukaan Forum Perangkat Daerah Bidang Sosial se-Provinsi Maluku tahun 2023.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang isu-isu penting yang harus menjadi perhatian dari seluruh Pemda di tahun 2023-2024, maka Pemkab Malra bertekad untuk menanganinya baik itu kemiskinan ekstrem, stunting, maupun inflasi," kata dia.
Menurut dia karena ketiga isu ini memiliki keterkaitan hubungan, maka penanganan isu-isu tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial sehingga perlu ditangani secara simultan, bersamaan serta sinergi yang baik.
Kemudian, terkait persoalan sosial pihaknya mengintervensi lewat program pembangunan yang langsung ditujukan untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, terkait ketiga isu prioritas nasional ini, Thaher menyampaikan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, di Maluku Tenggara sesuai data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 11.815 KK tersebar di 11 kecamatan.
Namun, menurut Thaher, data ini diperkirakan masih ada bias, sehingga verifikasi dan validasi tetap diperlukan sehingga tim di kabupaten perlu melakukan pencocokan data.
Ia memaparkan mengacu kepada data DTKS terbaru Kemensos RI Nomor 30/HUK/2023 hingga Februari 2023, jumlah warga Malra yang masuk DTKS sebanyak 79.325 orang, berasal dari 23.073 KK.
Atas kemiskinan ekstrem ini pula, maka sinergi pembiayaan dan intervensi disusun untuk dilaksanakan, sistem dibangun untuk menjadi model kerja dari tingkat Pemda hingga ke Desa, termasuk dukungan sektor swasta.
"Target nasional kemiskinan ekstrim harus turun menjadi nol persen pada 2024, adalah tujuan kami di Malra," kata Thaher.
Kemudian, persoalan stunting, prevalensi stunting di Maluku Tenggara per tahun 2022 sebesar 16,98 persen.
Pada awal kepemimpinan kami, stunting di Malra tercatat sebesar 30,01 persen, syukurlah dalam empat tahun stunting mampu ditekan turun sebesar 13,03 poin, katanya.
"Secara konsisten terus diberantas di Maluku Tenggara, dengan kolaborasi dan sinergi antarsektor terus dilakukan guna mengejar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024," kata Thaher.
Selanjutnya, terkait inflasi, ia menyampaikan inflasi di Malra dalam dua tahun terakhir terus mengalami kenaikan, yang terakhir dan pada 2022 dengan sampel hitung Kota Tual mencapai angka 4,52 persen.
Sebelumnya, pada 2019 dan 2020 inflasi Malra tetap terjaga di bawah 3 persen, inflasi yang mampu terjaga ini, kemudian menghantarkan Malra meraih penghargaan sebagai Pengendalian Inflasi Terbaik, untuk kategori wilayah Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
Untuk menjaga stabilitas inflasi dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang didorong untuk secara rutin memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kebijakan jangka pendek untuk pengendalian inflasi.
Termasuk dalam minggu-minggu terakhir ini, TPID Malra terus bekerja untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran, kata dia.
Thaher menambahkan, sehubungan dengan penyelenggaraan urusan Sosial di Maluku Tenggara selama periode RPJMD 2018-2023, total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan sebanyak 88.250 orang, dan angka ini mampu melewati target yang ditetapkan dengan capaian 110 persen.
Kemudian korban bencana yang ditangani dan mendapatkan pelayanan sebanyak 7.558 orang, sedangkan orang miskin yang dilayani sebanyak 82.514 orang, dengan capaian 105 persen.
Thaher di kesempatan yang sama juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Maluku dalam hal ini Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi yang dari tahun ke tahun terus menyalurkan bantuan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial kepada Pemkab Malra.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023