Tual (Antara Maluku) - Perbedaan data produksi hasil komoditas perikanan asal Kota Tual yang dikeluarkan Bank Indonesia, Bea Cukai, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Kelautan dan Perikanan mempersulit penghitungan kontribusi yang harus diberikan pemerintah pusat dan provinsi.
"Data ini berubah-ubah dan sulit sekali kita mendapatkannya. Jadi berapa persisnya besaran kontribusi pusat ke daerah dalam bidang perikanan laut tak bisa ditentukan secara pasti," kata Wali kota Tual, M.M Tamher, di Tual, Minggu.
Menurut dia, pembagian hasil dari pusat ke daerah biasanya merata sebesar 10 persen. tapi Kota Tual sebagai salah satu daerah penghasil sendiri mengalami kesulitan mendapatkan data produksi.
"Yang dipakai pemerintah sekarang ini berdasarkan data realisasi ekspor yang disajikan BI, sementara Pemkot Tual hanya mengantongi data Dinas Kelautan dan Perikanan, itu pun berbeda dengan BI dan Bea Cukai dan BPS," katanya.
Ia mengungkapkan, realisasi nilai ekspor ikan dan udang beku Maluku pada April 2011 sebesar 3,32 juta dolar AS. Jumlah itu antara lain berasal dari pelabuhan Kota Tual pada periode catur wulan pertama sebesar 15,13 juta dolar AS, atau 61,95 persen dari total, sementara kontribusi dari pelabuhan Ambon hanya 38,03 persen dan Bandara Pattimura Ambon 0,02 persen.
"Data itu dirilis BPS setelah mendapatkan informasi Bea Cukai sementara kami mendapatkan data dari DKP. Sedangkan data dari BI yang dipakai pemerintah justru tidak kami ketahui," ujarnya.
Sementara ketua DPRD Kota Tual, R.M Waremra, mengatakan bahwa kebijakan dalam rangka pengelolaan hasil laut di Propvinsi Maluku sesungguhnya secara regulatif telah diatur begitu rapi dan baik, sehingga Pemprov bisa melaksanakannya secara konsekuen baik dalam regulasi tingkat pusat berupa UU maupun Perda.
"Kalau dilihat dari realita selama ini, maka seluruh pungutan yang berkaitan dengan hasil laut itu dikendalikan oleh pemprov, tapi dalam proses pengembaliannya atau pemberian hak daerah sama sekali tidak pernah ada," tandasnya.
Sehubungan itu, katanya, DPRD kota tual berharap ada kearifan dan kebijakan dari Pemprov untuk memastikan dipatuhinya ketentuan yang berkaitan dengan pembagian hasil di bidang kelautan, agar kebijakan pembangunan di Tual berjalan seiring dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Data ini berubah-ubah dan sulit sekali kita mendapatkannya. Jadi berapa persisnya besaran kontribusi pusat ke daerah dalam bidang perikanan laut tak bisa ditentukan secara pasti," kata Wali kota Tual, M.M Tamher, di Tual, Minggu.
Menurut dia, pembagian hasil dari pusat ke daerah biasanya merata sebesar 10 persen. tapi Kota Tual sebagai salah satu daerah penghasil sendiri mengalami kesulitan mendapatkan data produksi.
"Yang dipakai pemerintah sekarang ini berdasarkan data realisasi ekspor yang disajikan BI, sementara Pemkot Tual hanya mengantongi data Dinas Kelautan dan Perikanan, itu pun berbeda dengan BI dan Bea Cukai dan BPS," katanya.
Ia mengungkapkan, realisasi nilai ekspor ikan dan udang beku Maluku pada April 2011 sebesar 3,32 juta dolar AS. Jumlah itu antara lain berasal dari pelabuhan Kota Tual pada periode catur wulan pertama sebesar 15,13 juta dolar AS, atau 61,95 persen dari total, sementara kontribusi dari pelabuhan Ambon hanya 38,03 persen dan Bandara Pattimura Ambon 0,02 persen.
"Data itu dirilis BPS setelah mendapatkan informasi Bea Cukai sementara kami mendapatkan data dari DKP. Sedangkan data dari BI yang dipakai pemerintah justru tidak kami ketahui," ujarnya.
Sementara ketua DPRD Kota Tual, R.M Waremra, mengatakan bahwa kebijakan dalam rangka pengelolaan hasil laut di Propvinsi Maluku sesungguhnya secara regulatif telah diatur begitu rapi dan baik, sehingga Pemprov bisa melaksanakannya secara konsekuen baik dalam regulasi tingkat pusat berupa UU maupun Perda.
"Kalau dilihat dari realita selama ini, maka seluruh pungutan yang berkaitan dengan hasil laut itu dikendalikan oleh pemprov, tapi dalam proses pengembaliannya atau pemberian hak daerah sama sekali tidak pernah ada," tandasnya.
Sehubungan itu, katanya, DPRD kota tual berharap ada kearifan dan kebijakan dari Pemprov untuk memastikan dipatuhinya ketentuan yang berkaitan dengan pembagian hasil di bidang kelautan, agar kebijakan pembangunan di Tual berjalan seiring dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011