Jakarta (Antara Maluku) - Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menilai kasus kericuhan yang melibatkan Pelajar SMA Negeri 6 Jakarta dengan sejumlah wartawan masih menunjukkan bahwa pemerintah belum serius mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
"Selama ini pemerintah sering kali menggaungkan pendidikan karakter ini, tetapi itu justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Raihan mencontohkan misalnya, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 sama sekali tidak menempatkan pendidikan karakter ini sebagai prioritas. Sebaliknya, tambah Raihan, pemerintah justru lebih fokus kepada pencapaian berupa angka-angka (kuantitatif), seperti pencapaian angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.
Lebih parah lagi, lanjutnya, pemerintah malah lebih serius mengejar target kelulusan dalam Ujian Nasional yang justru menciptakan berbagai macam persoalan, seperti kecurangan, contek massal yang dilakukan baik guru maupun siswa, dan kasus pemukulan guru terhadap siswa yang tak bisa menghapal nama-nama provinsi.
"Jelas sekali bahwa kebijakan ini justru telah menciptakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri," Legislator dari Daerah Pemilihan Aceh II ini menegaskan.
Karena itu, anggota DPR dari Fraksi PKS ini mempertanyakan keseriusan pemerintah, mengingat pendidikan karakter sudah menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Seharusnya, menurut Raihan, pendidikan karakter bangsa menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2012 bidang pendidikan, karena menjadi esensi dari penyelenggaraan pendidikan
Dalam pandangan Raihan, kasus yang terjadi di SMA 6 atas hanyalah ekses dari desain kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut.
"Tawuran antarpelajar, berbagai kasus moral yang melibatkan guru, kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, adalah akibat dari rancangan kebijakan pendidikan yang tidak menempatkan pendidikan karakter tersebut sebagai prioritas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Selama ini pemerintah sering kali menggaungkan pendidikan karakter ini, tetapi itu justru tidak menjadikannya sebagai sasaran dan program kerja," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Raihan mencontohkan misalnya, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 sama sekali tidak menempatkan pendidikan karakter ini sebagai prioritas. Sebaliknya, tambah Raihan, pemerintah justru lebih fokus kepada pencapaian berupa angka-angka (kuantitatif), seperti pencapaian angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.
Lebih parah lagi, lanjutnya, pemerintah malah lebih serius mengejar target kelulusan dalam Ujian Nasional yang justru menciptakan berbagai macam persoalan, seperti kecurangan, contek massal yang dilakukan baik guru maupun siswa, dan kasus pemukulan guru terhadap siswa yang tak bisa menghapal nama-nama provinsi.
"Jelas sekali bahwa kebijakan ini justru telah menciptakan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri," Legislator dari Daerah Pemilihan Aceh II ini menegaskan.
Karena itu, anggota DPR dari Fraksi PKS ini mempertanyakan keseriusan pemerintah, mengingat pendidikan karakter sudah menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Seharusnya, menurut Raihan, pendidikan karakter bangsa menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2012 bidang pendidikan, karena menjadi esensi dari penyelenggaraan pendidikan
Dalam pandangan Raihan, kasus yang terjadi di SMA 6 atas hanyalah ekses dari desain kebijakan pendidikan yang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut.
"Tawuran antarpelajar, berbagai kasus moral yang melibatkan guru, kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat, adalah akibat dari rancangan kebijakan pendidikan yang tidak menempatkan pendidikan karakter tersebut sebagai prioritas," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011