Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan pihaknya mengajukan enam poin strategis sebagai bagian dari resolusi dalam Sidang Umum Majelis Antar-Parlemen Asean (AIPA) ke-44.
Enam poin itu, menurut Fadli Zon, untuk merespons berbagai persoalan dan tantangan di dunia dan kawasan ASEAN.
"Pertama, DPR mengusulkan resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan," kata Fadli Zon di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan isu stabilitas dan keamanan sangat penting untuk diangkat karena tingginya daya tarik ASEAN dalam percaturan geopolitik global. Pada saat yang sama, kondisi tersebut tentu mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan ASEAN.
"Kedua, resolusi soal upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Seperti kita ketahui, telah terjadi konflik politik di Myanmar setidaknya sejak junta militer mengambil alih pemerintahan," jelasnya.
Baca juga: Puan Maharani pastikan DPR siap jadi tuan rumah AIPA 2023
Fadli menilai konflik di Myanmar telah menewaskan lebih dari 6000 warga sipil dan berbagai kekerasan yang masuk kategori pelanggaran HAM. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR RI ingin mendorong parlemen melakukan terobosan bagi penyelesaian konflik di Myanmar.
"Ketiga, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Kami mendorong agar transisi hijau dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan masing-masing negara," kata Fadli.
Dia menyebutkan poin keempat yaitu terkait pekerjaan dan keterampilan hijau, karena aspek penyiapan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam upaya menuju transisi hijau masih belum maksimal.
Melalui resolusi tersebut, DPR ingin mendorong gerakan masif dari parlemen dalam upaya menyiapkan tenaga kerja hijau.
Poin kelima ialah aspek kepemudaan. DPR RI mengusulkan resolusi mengenai penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokratis.
"Parlemen di setiap negara anggota didorong agar memberikan dukungan penuh bagi pelibatan generasi muda sebagai motor pembangunan dan demokrasi," katanya.
Keenam, DPR mengusulkan resolusi mengenai peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender.
Fadli Zon mengatakan enam poin itu diperlukan untuk mengatasi persoalan dan tantangan yang akan mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara, seperti konflik Laut China Selatan, persaingan AS-China, konflik di Selat Taiwan, konflik di Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global, serta krisis energi dan pangan.
Selain itu, penyelenggaraan AIPA ke-44 merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen.
Peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang.
Baca juga: Jokowi tekankan agenda ASEAN 2045 butuh peran parlemen
"Saat ini, setiap kawasan, tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm, bergesernya pandangan terutama dari para pemimpin negara-negara di dunia dalam menilai lingkungan strategis global dan regional," ujarnya.
Sidang Umum ke-44 AIPA dihadiri oleh sembilan parlemen dari seluruh negara-negara anggota AIPA, kecuali Myanmar. Selain kesembilan parlemen negara anggota tersebut, akan hadir 18 dari 20 negara peninjau.
Dalam pelaksanaan AIPA ke-44 itu, DPR juga mengundang berbagai institusi internasional dan pemangku kepentingan internasional, seperti ASEAN, Inter-Parliamentary Union (IPU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Freeland Foundation, International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Parliamentary Center of Asia (PC Asia), Food and Agriculture Organization (FAO), dan UN Women.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR ajukan enam poin sebagai resolusi AIPA
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Enam poin itu, menurut Fadli Zon, untuk merespons berbagai persoalan dan tantangan di dunia dan kawasan ASEAN.
"Pertama, DPR mengusulkan resolusi mengenai upaya memelihara stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan," kata Fadli Zon di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan isu stabilitas dan keamanan sangat penting untuk diangkat karena tingginya daya tarik ASEAN dalam percaturan geopolitik global. Pada saat yang sama, kondisi tersebut tentu mendatangkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan ASEAN.
"Kedua, resolusi soal upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Seperti kita ketahui, telah terjadi konflik politik di Myanmar setidaknya sejak junta militer mengambil alih pemerintahan," jelasnya.
Baca juga: Puan Maharani pastikan DPR siap jadi tuan rumah AIPA 2023
Fadli menilai konflik di Myanmar telah menewaskan lebih dari 6000 warga sipil dan berbagai kekerasan yang masuk kategori pelanggaran HAM. Oleh karena itu, lanjutnya, DPR RI ingin mendorong parlemen melakukan terobosan bagi penyelesaian konflik di Myanmar.
"Ketiga, DPR RI mengusulkan resolusi mengenai transisi hijau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan rendah karbon. Kami mendorong agar transisi hijau dapat diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan masing-masing negara," kata Fadli.
Dia menyebutkan poin keempat yaitu terkait pekerjaan dan keterampilan hijau, karena aspek penyiapan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam upaya menuju transisi hijau masih belum maksimal.
Melalui resolusi tersebut, DPR ingin mendorong gerakan masif dari parlemen dalam upaya menyiapkan tenaga kerja hijau.
Poin kelima ialah aspek kepemudaan. DPR RI mengusulkan resolusi mengenai penguatan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokratis.
"Parlemen di setiap negara anggota didorong agar memberikan dukungan penuh bagi pelibatan generasi muda sebagai motor pembangunan dan demokrasi," katanya.
Keenam, DPR mengusulkan resolusi mengenai peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender.
Fadli Zon mengatakan enam poin itu diperlukan untuk mengatasi persoalan dan tantangan yang akan mempengaruhi dinamika kawasan Asia Tenggara, seperti konflik Laut China Selatan, persaingan AS-China, konflik di Selat Taiwan, konflik di Semenanjung Korea, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global, serta krisis energi dan pangan.
Selain itu, penyelenggaraan AIPA ke-44 merupakan salah satu wujud peran aktif DPR RI dalam menjalankan peran diplomasi parlemen.
Peran Indonesia sebagai natural leaders di kawasan Asia Tenggara akan memberikan dorongan kekuatan strategis bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan global dan regional yang terus berkembang.
Baca juga: Jokowi tekankan agenda ASEAN 2045 butuh peran parlemen
"Saat ini, setiap kawasan, tak terkecuali ASEAN, dihadapkan pada fenomena shifting paradigm, bergesernya pandangan terutama dari para pemimpin negara-negara di dunia dalam menilai lingkungan strategis global dan regional," ujarnya.
Sidang Umum ke-44 AIPA dihadiri oleh sembilan parlemen dari seluruh negara-negara anggota AIPA, kecuali Myanmar. Selain kesembilan parlemen negara anggota tersebut, akan hadir 18 dari 20 negara peninjau.
Dalam pelaksanaan AIPA ke-44 itu, DPR juga mengundang berbagai institusi internasional dan pemangku kepentingan internasional, seperti ASEAN, Inter-Parliamentary Union (IPU), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Freeland Foundation, International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Parliamentary Center of Asia (PC Asia), Food and Agriculture Organization (FAO), dan UN Women.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR ajukan enam poin sebagai resolusi AIPA
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023