Ambon (Antara Maluku) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual melakukan aksi demonstrasi menuntut Dinas Pendidikan Kota Tual menyelesaikan tunjangan sertifikasi sejumlah guru yang belum dilunasi sejak tahun 2010.
"Ada sejumlah guru di dua daerah itu sejak dua tahun lalu belum menerima tunjangan sertifikasi mereka sehingga memicu aksi demo GMNI dikoordinir Babielina Balubun dan Amirudin Uar yang sedang berlangsung di Kantor Diknas setempat saat ini," kata anggota komisi D DPRD Maluku, Taher Hanubun di Ambon, Selasa.
Penjelasan Hanubun disampaikan langsung kepada Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Diskdikpora) Maluku, Semmy Risambessy saat melakukan rapat evaluasi pengawasan dengan komisi D yang dipimpin Suhfi Majdid selaku ketua komisi.
Menurut Hanubun, para guru yang belum mendapatkan hak-hak mereka selama ini memberikan rekomendasi tertulis kepada GMNI untuk melakukan demonstrasi guna menyampaikan tuntutan mereka.
"Informasi adanya aksi demonstrasi ini perlu disampaikan langsung kepada Kadis Dikpora Maluku agar turut membentu berkoordinasi dengan Diknas Kota Tual untuk segera menyelesaikan hak para guru tersebut.
Selain tunjangan sertifikasi guru yang belum diterima, masih ada persoalan lain yang menjadi tuntutan pendemo seperti belum terealisasinya pembayaran rapel gaji dan tunjangan sertifikasi para guru.
Karena persoalan pendidikan yang layak dan terukur bisa dilihat dari adanya pemenuhan kebutuhan siswa lewat aspek belajar mengajar sebagai salah satu indikator, di samping masalah kesejahteraan guru yang menjadi salah satu faktor penunjang layaknya mutu pendidikan.
"Dampak dari merosotnya kesejahteraan para guru adalah menurunnya kwalitas pendidikan dan menurunnya aktivitas mengajar di sekolah yyang akhirnya mengorbankan para murid," kata anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru ini.
Sementara Kepala Disdikpora Maluku, Semmy Risambessy dalam kesempatan itu mengaku akan berkoordiasi dengan Diknas Kota Tual sekaligus mempelajari tuntutan para demonstran yang menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi dan rapel para guru.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Ada sejumlah guru di dua daerah itu sejak dua tahun lalu belum menerima tunjangan sertifikasi mereka sehingga memicu aksi demo GMNI dikoordinir Babielina Balubun dan Amirudin Uar yang sedang berlangsung di Kantor Diknas setempat saat ini," kata anggota komisi D DPRD Maluku, Taher Hanubun di Ambon, Selasa.
Penjelasan Hanubun disampaikan langsung kepada Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Diskdikpora) Maluku, Semmy Risambessy saat melakukan rapat evaluasi pengawasan dengan komisi D yang dipimpin Suhfi Majdid selaku ketua komisi.
Menurut Hanubun, para guru yang belum mendapatkan hak-hak mereka selama ini memberikan rekomendasi tertulis kepada GMNI untuk melakukan demonstrasi guna menyampaikan tuntutan mereka.
"Informasi adanya aksi demonstrasi ini perlu disampaikan langsung kepada Kadis Dikpora Maluku agar turut membentu berkoordinasi dengan Diknas Kota Tual untuk segera menyelesaikan hak para guru tersebut.
Selain tunjangan sertifikasi guru yang belum diterima, masih ada persoalan lain yang menjadi tuntutan pendemo seperti belum terealisasinya pembayaran rapel gaji dan tunjangan sertifikasi para guru.
Karena persoalan pendidikan yang layak dan terukur bisa dilihat dari adanya pemenuhan kebutuhan siswa lewat aspek belajar mengajar sebagai salah satu indikator, di samping masalah kesejahteraan guru yang menjadi salah satu faktor penunjang layaknya mutu pendidikan.
"Dampak dari merosotnya kesejahteraan para guru adalah menurunnya kwalitas pendidikan dan menurunnya aktivitas mengajar di sekolah yyang akhirnya mengorbankan para murid," kata anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten Malra, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru ini.
Sementara Kepala Disdikpora Maluku, Semmy Risambessy dalam kesempatan itu mengaku akan berkoordiasi dengan Diknas Kota Tual sekaligus mempelajari tuntutan para demonstran yang menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi dan rapel para guru.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012