Komisi IV DPRD Maluku mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Maluku berperan sebagai distributor bahan kebutuhan pokok sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau.
"Kalau gabungan Bumdes di suatu wilayah dapat membangun gudang penampungan milik bersama dan membeli langsung bahan kebutuhan pokok seperti beras dari Makassar (Sulsel) maka harga jual di pasaran juga lebih stabil," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, Senin.
Menurut dia Bumdes dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bahan pokok yang dipesan dari luar daerah dapat diangkut menggunakan jasa kapal tol Laut.
"Untuk modal awalnya bisa menggunakan dana desa," kata dia.
Ia menyampaikan hal itu menanggapi aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku yang mengeluhkan buruh dan pekerja rentan menghadapi kenaikan harga beras yang dalam setahun terjadi dua sampai tiga kali.
Samson mengaku pernah menjalani bisnis beras dua tahun lalu dengan memesan langsung dari Makassar dan gula dari Surabaya .
"Kalau kita beli langsung di Makassar, harganya berasnya di kisaran Rp10.000 dan harganya sama dengan yang di tangan distributor, tetapi harga di pasaran Ambon bisa mencapai Rp15.000," jelas Samson.
Dia juga mensinyalir standar harga yang dipatok antara satu distributor dengan distributor lainnya tidak jauh berbeda sehingga bisa saja ada kekompakan mengatur harga jual di pasaran.
Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Disperindag dan Pemerintah Kota Ambon guna mengatasi kenaikan harga beras yang merupakan pemicu inflasi di daerah.
Sementara Ketua Konfederasi SBSI Maluku Dimas Luanmase mengatakan, daya beli masyarakat khususnya para pekerja rentan akan mengalami penurunan karena naiknya harga beras yang terjadi berulang kali dalam setahun.
"Awalnya hanya Rp250.000 per karung ukuran 24 kilogram tetapi sekarang sudah naik di atas Rp300.000 sehingga kami berharap DPRD turut berperan melakukan pengawasan," tandasnya.
Dia mengatakan, saat ini standar UMP Maluku Rp2,8 juta dan bila dikaji maka tidak akan mencukupi kebutuhan hidup para buruh.
Apalagi pemerintah secara resmi sudah mengumumkan kenaikan gaji pegawai maka otomatis ikut mendorong kenaikan harga barang, sehingga diharapkan pada 2024 nanti pemerintah bisa menaikkan UMP sebesar 15 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kalau gabungan Bumdes di suatu wilayah dapat membangun gudang penampungan milik bersama dan membeli langsung bahan kebutuhan pokok seperti beras dari Makassar (Sulsel) maka harga jual di pasaran juga lebih stabil," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, Senin.
Menurut dia Bumdes dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bahan pokok yang dipesan dari luar daerah dapat diangkut menggunakan jasa kapal tol Laut.
"Untuk modal awalnya bisa menggunakan dana desa," kata dia.
Ia menyampaikan hal itu menanggapi aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku yang mengeluhkan buruh dan pekerja rentan menghadapi kenaikan harga beras yang dalam setahun terjadi dua sampai tiga kali.
Samson mengaku pernah menjalani bisnis beras dua tahun lalu dengan memesan langsung dari Makassar dan gula dari Surabaya .
"Kalau kita beli langsung di Makassar, harganya berasnya di kisaran Rp10.000 dan harganya sama dengan yang di tangan distributor, tetapi harga di pasaran Ambon bisa mencapai Rp15.000," jelas Samson.
Dia juga mensinyalir standar harga yang dipatok antara satu distributor dengan distributor lainnya tidak jauh berbeda sehingga bisa saja ada kekompakan mengatur harga jual di pasaran.
Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Disperindag dan Pemerintah Kota Ambon guna mengatasi kenaikan harga beras yang merupakan pemicu inflasi di daerah.
Sementara Ketua Konfederasi SBSI Maluku Dimas Luanmase mengatakan, daya beli masyarakat khususnya para pekerja rentan akan mengalami penurunan karena naiknya harga beras yang terjadi berulang kali dalam setahun.
"Awalnya hanya Rp250.000 per karung ukuran 24 kilogram tetapi sekarang sudah naik di atas Rp300.000 sehingga kami berharap DPRD turut berperan melakukan pengawasan," tandasnya.
Dia mengatakan, saat ini standar UMP Maluku Rp2,8 juta dan bila dikaji maka tidak akan mencukupi kebutuhan hidup para buruh.
Apalagi pemerintah secara resmi sudah mengumumkan kenaikan gaji pegawai maka otomatis ikut mendorong kenaikan harga barang, sehingga diharapkan pada 2024 nanti pemerintah bisa menaikkan UMP sebesar 15 persen.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023