Ambon (Antara Maluku) - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku masuk kategori Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) berat dan mengkhawatirkan.
"Kondisi DBK berat ini dietapkan setelah tim dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kesehatan RI melakukan survei Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) beberapa waktu lalu," kata anggota DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Senin.
Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, ada tujuh daerah tingkat dua yang masuk kategori DBK, namun yang paling bermasalah adalah Kabupaten SBT sehinga memerlukan penanganan bidang kesehatan secara serius pemerintah daerah.
Suhfi Majid mengatakan, pengelompokan Maluku sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan didasari pada hasil survei tersebut dan memposisikan IPKM tujuh kabupaten/kota harus ditangani secara khusus karena nilai IPKM berada di bawah rata-rata standar yang bobotnya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
"Ada 24 indikator yang menjadi penilaian terhadap kualitas kesehatan dengan bobot masing-masing untuk menghasilkan IPKM dan berkontribusi langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi gangguan mental, proporsi merokok tiap hari, Akses air bersih, cakupan persalinan, cakupan imunisasi, ratio dokter/Puskesmas dan banyak indikator lainnya,¿ kata Suhfi Madjid yang juga Ketua F-PKS DPRD Provinvi Maluku ini.
Status pembangunan kesehatan di Maluku menjelaskan tentang kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah.
"Pembangunan yang bervisi seharusnya memajukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika angka IPKM rendah, maka kontribusi kesehatan yang bermasalah akan mend-down grade angka IPM Maluku," paparnya.
IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut dari indikator kesehatan (Umur Harapan Hidup) pada Indeks Pembangunan Manusia, jadi pemerintah daerah harus menseriusinya. Kalo tidak, kondisi IPM kita dari waktu ke waktu akan terus mengalami penurunan,¿ tandas Suhfi Madjid.
Dengan status IPKM seperti ini, pemerintah daerah terutama Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan di Maluku secara tepat. ¿Manfaatnya dapat diidentifikasi daerah mana yang perlu diintervensi segera, serta prioritas program apa yang harus didahulukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dimaksud,¿ katanya.
Suhfi juga menyatakan bahwa desain dan perencanaan program-program kesehatan sudah saatnya diperbaiki.
"Perencanaan dan implementasi program kesehatan harus dibenahi agar fokusnya menjawab dan menuntaskan daerah dengan IPKM rendah, sehingga target dan outputnya jelas. Kalau tidak begitu, kita menjadi juara bertahan untuk prestasi kesehatan bermasalah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Kondisi DBK berat ini dietapkan setelah tim dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kesehatan RI melakukan survei Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) beberapa waktu lalu," kata anggota DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Senin.
Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, ada tujuh daerah tingkat dua yang masuk kategori DBK, namun yang paling bermasalah adalah Kabupaten SBT sehinga memerlukan penanganan bidang kesehatan secara serius pemerintah daerah.
Suhfi Majid mengatakan, pengelompokan Maluku sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan didasari pada hasil survei tersebut dan memposisikan IPKM tujuh kabupaten/kota harus ditangani secara khusus karena nilai IPKM berada di bawah rata-rata standar yang bobotnya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
"Ada 24 indikator yang menjadi penilaian terhadap kualitas kesehatan dengan bobot masing-masing untuk menghasilkan IPKM dan berkontribusi langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia diantaranya prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi gangguan mental, proporsi merokok tiap hari, Akses air bersih, cakupan persalinan, cakupan imunisasi, ratio dokter/Puskesmas dan banyak indikator lainnya,¿ kata Suhfi Madjid yang juga Ketua F-PKS DPRD Provinvi Maluku ini.
Status pembangunan kesehatan di Maluku menjelaskan tentang kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah.
"Pembangunan yang bervisi seharusnya memajukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika angka IPKM rendah, maka kontribusi kesehatan yang bermasalah akan mend-down grade angka IPM Maluku," paparnya.
IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut dari indikator kesehatan (Umur Harapan Hidup) pada Indeks Pembangunan Manusia, jadi pemerintah daerah harus menseriusinya. Kalo tidak, kondisi IPM kita dari waktu ke waktu akan terus mengalami penurunan,¿ tandas Suhfi Madjid.
Dengan status IPKM seperti ini, pemerintah daerah terutama Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi masalah kesehatan di Maluku secara tepat. ¿Manfaatnya dapat diidentifikasi daerah mana yang perlu diintervensi segera, serta prioritas program apa yang harus didahulukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan dimaksud,¿ katanya.
Suhfi juga menyatakan bahwa desain dan perencanaan program-program kesehatan sudah saatnya diperbaiki.
"Perencanaan dan implementasi program kesehatan harus dibenahi agar fokusnya menjawab dan menuntaskan daerah dengan IPKM rendah, sehingga target dan outputnya jelas. Kalau tidak begitu, kita menjadi juara bertahan untuk prestasi kesehatan bermasalah," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012