Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan kehadiran rumah kemasan di provinsi itu akan membantu UMKM di daerah itu mengembangkan usaha karena akan membantu dalam pengemasan produk sehingga bisa bersaing di pasar.
"Kabar gembira bagi UMKM di Ambon, pada Desember 2023 rumah kemasan akan beroperasi, para pelaku usaha bisa memanfaatkannya serta berinovasi dalam mengemas produk," kata Kepala Seksi Layanan Usaha Koperasi dan UKM Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut) Dinas Koperasi UKM Maluku Afriati Wattiheluw di Ambon, Jumat.
Menurut dia mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 2022 tentang Pengembangan Rumah Kemasan pihaknya diberi kewenangan untuk membuka rumah kemasan di Maluku.
Ia mengemukakan kemasan merupakan salah satu hal terpenting bagi produk UMKM karena biasanya yang pertama kali dilihat oleh konsumen adalah kemasannya.
"Apalagi jika ingin masuk pusat perbelanjaan, kemasan produk harus bagus dan jadi kunci untuk bisa menarik perhatian pembeli selain izin edar dan label halal," kata dia
Oleh sebab itu pihaknya akan memberikan layanan bagi UMKM untuk bisa mengemas produk menjadi lebih baik serta membantu perizinan.
Ia menyebutkan 1.400 UMKM yang sudah dibina hingga 2022 dan pada 2023 ada 500 UMKM yang dibantu dan 250 UMKM di Ambon yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) memaksimalkan program peningkatan mutu Koperasi dan UMKM di provinsi itu melalui tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
"Guna memaksimalkan mutu koperasi dan UMKM di Maluku melalui tiga UPTD yaitu Pengelola Dana Berjalan, Balai Diklat Pengembangan Kapasitas dan Pusat layanan Usaha Terpadu," ucap Kepala Dinas KUMKM Maluku M Nasir Kilkoda
Nasir menjelaskan untuk UPTD pengelola dana berjalan dilakukan program bantuan pinjaman kepada 48 pelaku usaha koperasi dan UMKM dengan total bantuan senilai Rp1,127 miliar.
"Program ini menyasar mereka yang telah melengkapi berbagai persyaratan dan penilaian dari kami," katanya.
Kemudian kata dia untuk UPTD Balai Diklat Pengembangan Kapasitas, pihaknya telah melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM di Maluku.
"Berbagai macam diklat yang kami gelar mulai dari pelatihan akuntansi komputer, pelatihan manajemen keuangan, dan layanan bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro," tuturnya.
Selain itu pada UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pihaknya telah mendapatkan bantuan pembangunan rumah kemasan yang ditargetkan akan rampung sebelum 2024.
"Rumah kemasan itu akan digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha mikro tentang bagaimana mendapatkan pangsa pasar bagi produk yang dimiliki melalui kreativitas kemasan," kata dia menjelaskan.
Nasir mengungkapkan saat ini berdasarkan data yang dimiliki hingga Desember 2022 tercatat ada 94.164 UKM di Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kabar gembira bagi UMKM di Ambon, pada Desember 2023 rumah kemasan akan beroperasi, para pelaku usaha bisa memanfaatkannya serta berinovasi dalam mengemas produk," kata Kepala Seksi Layanan Usaha Koperasi dan UKM Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut) Dinas Koperasi UKM Maluku Afriati Wattiheluw di Ambon, Jumat.
Menurut dia mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 2022 tentang Pengembangan Rumah Kemasan pihaknya diberi kewenangan untuk membuka rumah kemasan di Maluku.
Ia mengemukakan kemasan merupakan salah satu hal terpenting bagi produk UMKM karena biasanya yang pertama kali dilihat oleh konsumen adalah kemasannya.
"Apalagi jika ingin masuk pusat perbelanjaan, kemasan produk harus bagus dan jadi kunci untuk bisa menarik perhatian pembeli selain izin edar dan label halal," kata dia
Oleh sebab itu pihaknya akan memberikan layanan bagi UMKM untuk bisa mengemas produk menjadi lebih baik serta membantu perizinan.
Ia menyebutkan 1.400 UMKM yang sudah dibina hingga 2022 dan pada 2023 ada 500 UMKM yang dibantu dan 250 UMKM di Ambon yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) memaksimalkan program peningkatan mutu Koperasi dan UMKM di provinsi itu melalui tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
"Guna memaksimalkan mutu koperasi dan UMKM di Maluku melalui tiga UPTD yaitu Pengelola Dana Berjalan, Balai Diklat Pengembangan Kapasitas dan Pusat layanan Usaha Terpadu," ucap Kepala Dinas KUMKM Maluku M Nasir Kilkoda
Nasir menjelaskan untuk UPTD pengelola dana berjalan dilakukan program bantuan pinjaman kepada 48 pelaku usaha koperasi dan UMKM dengan total bantuan senilai Rp1,127 miliar.
"Program ini menyasar mereka yang telah melengkapi berbagai persyaratan dan penilaian dari kami," katanya.
Kemudian kata dia untuk UPTD Balai Diklat Pengembangan Kapasitas, pihaknya telah melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha koperasi dan UMKM di Maluku.
"Berbagai macam diklat yang kami gelar mulai dari pelatihan akuntansi komputer, pelatihan manajemen keuangan, dan layanan bantuan hukum bagi pelaku usaha mikro," tuturnya.
Selain itu pada UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) pihaknya telah mendapatkan bantuan pembangunan rumah kemasan yang ditargetkan akan rampung sebelum 2024.
"Rumah kemasan itu akan digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha mikro tentang bagaimana mendapatkan pangsa pasar bagi produk yang dimiliki melalui kreativitas kemasan," kata dia menjelaskan.
Nasir mengungkapkan saat ini berdasarkan data yang dimiliki hingga Desember 2022 tercatat ada 94.164 UKM di Maluku.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023