Ternate (Antara Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate, Maluku Utara pada Desember akan memberikan bantuan kapal nelayan kepada kelompok usaha bersama (KUB) di daerah itu.
"Kapal Inka Mina ukuran 37 GT direncanakan diserahkan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kapal Bahari Berkesan berkapasitas 3 GT akan diserahkan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sebanyak sembilan unit," kata kepala DKP Kota Ternate Ruslan Bian, di Ternate, Sabtu.
Bantuan kapal Inka Mina tahun 2012 dilakukan melalui alokasi dana tugas pembantuan satuan kerja DKP Kota Ternate.
"Bantuan yang nanti diserahkan adalah tiga unit kapal Inka Mina ukuran 37 GT dan tiga unit Kapal Inka Mina ukuran 15 GT," katanya.
Kapal nelayan dari proyek pembuatan Kapal Bahari Berkesan ukuran 15 GT dan Kapal ukuran 3 GT direncanakan akan diserahkan oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dan Wakil Walikota Ternate Arifin Djafar.
"Memang ada rencana mengundang menteri, tapi kami menunggu persetujuan pak wali. Kalau sudah ada persetujuan maka undangan tersebut pasti kami kirim ke kementerian," jelas Ruslan.
"Upaya ini dilakukan karena proyek sudah dikerjakan dan berhasil, sehingga kementerian tahu kalau di Kota Ternate benar- benar melaksanakan proyek yang bersumber dari DAK maupun DAU dan sesuai dengan peruntukannya," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Kapal Inka Mina ukuran 37 GT direncanakan diserahkan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kapal Bahari Berkesan berkapasitas 3 GT akan diserahkan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sebanyak sembilan unit," kata kepala DKP Kota Ternate Ruslan Bian, di Ternate, Sabtu.
Bantuan kapal Inka Mina tahun 2012 dilakukan melalui alokasi dana tugas pembantuan satuan kerja DKP Kota Ternate.
"Bantuan yang nanti diserahkan adalah tiga unit kapal Inka Mina ukuran 37 GT dan tiga unit Kapal Inka Mina ukuran 15 GT," katanya.
Kapal nelayan dari proyek pembuatan Kapal Bahari Berkesan ukuran 15 GT dan Kapal ukuran 3 GT direncanakan akan diserahkan oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman dan Wakil Walikota Ternate Arifin Djafar.
"Memang ada rencana mengundang menteri, tapi kami menunggu persetujuan pak wali. Kalau sudah ada persetujuan maka undangan tersebut pasti kami kirim ke kementerian," jelas Ruslan.
"Upaya ini dilakukan karena proyek sudah dikerjakan dan berhasil, sehingga kementerian tahu kalau di Kota Ternate benar- benar melaksanakan proyek yang bersumber dari DAK maupun DAU dan sesuai dengan peruntukannya," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012