Pemerintah Kota Ambon, Maluku masuk dalam zona hijau atau kategori tertinggi penilaian Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ombudsman RI.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta yang diikuti secara daring oleh Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena bersama pimpinan OPD terkait di daerah itu, di Ambon, Jumat.
Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin menyatakan bersyukur karena pada 2023 Pemkot Ambon masuk zona hijau, setelah pada 2022 di zona kuning (kategori sedang).
Dia menyebut keberhasilan itu pencapaian luar biasa.
"Hari ini diumumkan anugerah pelayanan publik terbaik untuk kementerian, lembaga pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dari hasil penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di Kota Ambon kita masuk zona hijau, dengan nilai 89,03, masuk dalam kategori tertinggi meski kita belum masuk peringkat 10 besar," katanya.
Capaian ini, katanya, menjadi motivasi jajaran pemkot untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik sebagai tugas penting pemerintah.
Pihaknya optimistis pada 2024 nilai kepatuhan standar pelayanan publik Kota Ambon meningkat sebab pemkot akan menghadirkan mal pelayanan publik.
"Harapan kami dalam perbaikan ke depan Kota Ambon bisa masuk kategori tertinggi dalam angka yang lebih besar, kita optimis karena mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya mal pelayanan publik yang membuat kita dapat melaksanakan pelayanan lebih baik," katanya.
Guna memperkuat upaya tersebut, Bodewin meminta seluruh OPD yang terkait dengan pelayanan dasar dapat bekerja dengan baik, untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Ambon Selly Kalahatu menjelaskan penilaian kepatuhan dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku telah dilakukan beberapa waktu yang lalu terhadap lima OPD.
Sebanyak lima OPD, yakni Dinas Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta dua puskesmas yakni Poka dan Karang Panjang.
“Ini berkat kerja keras dan kerja bersama dari kita semua. Semoga ke depan kita bisa lebih meningkat lagi,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Pengumuman tersebut disampaikan dalam kegiatan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta yang diikuti secara daring oleh Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena bersama pimpinan OPD terkait di daerah itu, di Ambon, Jumat.
Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin menyatakan bersyukur karena pada 2023 Pemkot Ambon masuk zona hijau, setelah pada 2022 di zona kuning (kategori sedang).
Dia menyebut keberhasilan itu pencapaian luar biasa.
"Hari ini diumumkan anugerah pelayanan publik terbaik untuk kementerian, lembaga pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Dari hasil penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di Kota Ambon kita masuk zona hijau, dengan nilai 89,03, masuk dalam kategori tertinggi meski kita belum masuk peringkat 10 besar," katanya.
Capaian ini, katanya, menjadi motivasi jajaran pemkot untuk dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik sebagai tugas penting pemerintah.
Pihaknya optimistis pada 2024 nilai kepatuhan standar pelayanan publik Kota Ambon meningkat sebab pemkot akan menghadirkan mal pelayanan publik.
"Harapan kami dalam perbaikan ke depan Kota Ambon bisa masuk kategori tertinggi dalam angka yang lebih besar, kita optimis karena mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya mal pelayanan publik yang membuat kita dapat melaksanakan pelayanan lebih baik," katanya.
Guna memperkuat upaya tersebut, Bodewin meminta seluruh OPD yang terkait dengan pelayanan dasar dapat bekerja dengan baik, untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Ambon Selly Kalahatu menjelaskan penilaian kepatuhan dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku telah dilakukan beberapa waktu yang lalu terhadap lima OPD.
Sebanyak lima OPD, yakni Dinas Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta dua puskesmas yakni Poka dan Karang Panjang.
“Ini berkat kerja keras dan kerja bersama dari kita semua. Semoga ke depan kita bisa lebih meningkat lagi,” ujarnya.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023