Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati percepatan layanan digital payment yang memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital.
“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: MenPANRB-MenKominfo bahas percepatan pembangunan portal nasional
Menurut dia, digital payment menjadi bagian dari digital public infrastructure yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah. Adapun Kementerian Keuangan tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini.
Instansi lain yang terkait adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hal ini membuat masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, tabungan perumahan rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.
“Target jangka menengah adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkeu: Belanja pegawai 2023 capai Rp260,9 triliun
Menteri Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan, baik nasional maupun internasional.
Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan, yakni pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur, dan kedua adalah percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas.
Langkah ketiga adalah bangun dan perkuat GovTech Indonesia, serta keempat adalah fokus kepada kemudahan layanan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini.
“Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” pungkas Sri Mulyani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anas-Sri Mulyani sepakat percepat layanan 'digital payment' pemerintah
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat terutama terkait pembayaran digital,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: MenPANRB-MenKominfo bahas percepatan pembangunan portal nasional
Menurut dia, digital payment menjadi bagian dari digital public infrastructure yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah. Adapun Kementerian Keuangan tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini.
Instansi lain yang terkait adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Hal ini membuat masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, tabungan perumahan rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.
“Target jangka menengah adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” ujarnya.
Baca juga: Kemenkeu: Belanja pegawai 2023 capai Rp260,9 triliun
Menteri Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan, baik nasional maupun internasional.
Empat langkah percepatan transformasi digital pemerintah telah disiapkan, yakni pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur, dan kedua adalah percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas.
Langkah ketiga adalah bangun dan perkuat GovTech Indonesia, serta keempat adalah fokus kepada kemudahan layanan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini.
“Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” pungkas Sri Mulyani.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anas-Sri Mulyani sepakat percepat layanan 'digital payment' pemerintah
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024