Jakarta (Antara Maluku) - Pemerintah akan mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai upaya menyediakan lahan reklamasi serta kebutuhan air bersih yang memadai bagi penduduk DKI Jakarta.
"Kita mempercepat schedule dari tahapan pembangunan giant sea wall," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koodinasi di Jakarta, Rabu.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Hatta mengatakan pembiayaan proyek infrastruktur tanggul laut tersebut akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta dengan peran investor swasta yang besar, serta tidak bergantung dari dana APBN.
"Skema pembiayaan tidak tergantung APBN dan lebih banyak didorong masuk investor, sehingga tahapan selesai pada 2020, kita harapkan lebih maju. Dalam satu minggu ada tim bekerja untuk merampungkan itu," katanya.
Menurut dia, pembangunan kawasan pantai Jakarta secara komprehensif tersebut tidak akan menyangkut dari sisi hilir saja, namun juga dari sisi hulu serta terintegrasi dengan proyek Metropolitan Priority Area (MPA).
"Dalam konteks MPA ini sebenarnya memiliki hubungan erat dengan pengembangan Jakarta sebagai smart city, dimana didalamnya kita mengharapkan pendekatannya tidak hanya infrastruktur tapi juga kesejahteraan," ujarnya.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut inisiatif pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa dari jadwal semula pada 2016, sehingga proses reklamasi dan kebutuhan air minum dapat terpenuhi.
"Dengan adanya giant sea wall dan tambahan reklamasi maka kita mendapatkan kurang lebih 4.000 hektar lagi tambahan tanah di DKI dan tentu saja bisa dibuat sea port, perumahan dan sisi nelayan di Jakarta Utara, kita tata lebih baik lagi," katanya.
Ia berharap ada investor swasta yang berminat untuk terlibat dalam mega proyek ini bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas dan Pemerintah Belanda.
"Kita ingin dipercepat. Pokoknya tahun ini harus rampung dan tahun depan sudah ground breaking," kata Jokowi.
Gubernur Ahmad Heryawan menambahkan integrasi daerah antara DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang selalu berulang setiap tahun, yaitu banjir di kawasan ibukota.
Untuk itu, pembangunan tanggul laut serta proyek MRT akan bersinergi dengan pembangunan non struktural di Jawa Barat berupa konservasi hutan untuk menjawab permasalahan air bersih dan mengatasi masalah banjir.
"Di samping menghadirkan pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah banjir dan air minum, maka pendekatan non struktural untuk menghijaukan hutan juga penting yaitu berupa konservasi hutan," ujarnya.
Ahmad menambahkan konservasi hutan sebagai pembenahan kawasan hulu tersebut dapat bermanfaat untuk menjaga debit air terutama di sungai Citarum yang menjadi salah satu sumber kebutuhan air minum penduduk DKI Jakarta.
"Pangkalnya penghutanan kembali, sehingga apabila turun hujan dan air tidak bisa diserap tanaman hutan seluruhnya, bisa disimpan di danau, embung, atau mungkin danau buatan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Kita mempercepat schedule dari tahapan pembangunan giant sea wall," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koodinasi di Jakarta, Rabu.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Hatta mengatakan pembiayaan proyek infrastruktur tanggul laut tersebut akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta dengan peran investor swasta yang besar, serta tidak bergantung dari dana APBN.
"Skema pembiayaan tidak tergantung APBN dan lebih banyak didorong masuk investor, sehingga tahapan selesai pada 2020, kita harapkan lebih maju. Dalam satu minggu ada tim bekerja untuk merampungkan itu," katanya.
Menurut dia, pembangunan kawasan pantai Jakarta secara komprehensif tersebut tidak akan menyangkut dari sisi hilir saja, namun juga dari sisi hulu serta terintegrasi dengan proyek Metropolitan Priority Area (MPA).
"Dalam konteks MPA ini sebenarnya memiliki hubungan erat dengan pengembangan Jakarta sebagai smart city, dimana didalamnya kita mengharapkan pendekatannya tidak hanya infrastruktur tapi juga kesejahteraan," ujarnya.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut inisiatif pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa dari jadwal semula pada 2016, sehingga proses reklamasi dan kebutuhan air minum dapat terpenuhi.
"Dengan adanya giant sea wall dan tambahan reklamasi maka kita mendapatkan kurang lebih 4.000 hektar lagi tambahan tanah di DKI dan tentu saja bisa dibuat sea port, perumahan dan sisi nelayan di Jakarta Utara, kita tata lebih baik lagi," katanya.
Ia berharap ada investor swasta yang berminat untuk terlibat dalam mega proyek ini bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas dan Pemerintah Belanda.
"Kita ingin dipercepat. Pokoknya tahun ini harus rampung dan tahun depan sudah ground breaking," kata Jokowi.
Gubernur Ahmad Heryawan menambahkan integrasi daerah antara DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang selalu berulang setiap tahun, yaitu banjir di kawasan ibukota.
Untuk itu, pembangunan tanggul laut serta proyek MRT akan bersinergi dengan pembangunan non struktural di Jawa Barat berupa konservasi hutan untuk menjawab permasalahan air bersih dan mengatasi masalah banjir.
"Di samping menghadirkan pembangunan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah banjir dan air minum, maka pendekatan non struktural untuk menghijaukan hutan juga penting yaitu berupa konservasi hutan," ujarnya.
Ahmad menambahkan konservasi hutan sebagai pembenahan kawasan hulu tersebut dapat bermanfaat untuk menjaga debit air terutama di sungai Citarum yang menjadi salah satu sumber kebutuhan air minum penduduk DKI Jakarta.
"Pangkalnya penghutanan kembali, sehingga apabila turun hujan dan air tidak bisa diserap tanaman hutan seluruhnya, bisa disimpan di danau, embung, atau mungkin danau buatan," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013