Ambon (Antara) - Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease maupun Polda Maluku diminta bersikap tegas dalam menangani dan menyelesaikan kasus bentrokan antara warga Desa Morela dan Desa Mamala, Maluku Tengah.
Hal itu dikemukakan empat orang perwakilan warga Desa Morela yang mendatangi gedung DPRD Maluku, Rabu.
"Bentrokan ini sudah lama terjadi dan hanya dipicu perkelahian antarpemuda di Mamala, tapi polisi sendiri belum terlalu tegas dalam menyelesaikan persoalan dimaksud sehingga semakin berlarut-larut," kata salah satu warga Morela, Umar Latukau di hadapan pimpinan dan anggota komisi A DPRD Maluku, di Ambon.
Perwakilan warga yang terdiri dari unsur tokoh pemuda, pemuka msyarakat dan tokoh agama Desa Morela itu mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang terkesan lamban dalam menyelesaikan bentrokan tersebut, sejak kembali merebak pada Januari 2013.
"Apalagi kondisi sekarang makin diperparah dengan aksi pemblokiran jalan secara total oleh warga Mamala, sehingga melumpuhkan jalur ekonomi, pendidikan, maupun urusan penting lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Morela," katanya.
Ketua komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, DPRD akan menyurati Gubernur, Sekda dan Kepala Kesbangpol untuk melakukan rapat koordinasi secepatnya dengan Kapolda Maluku untuk menyelesaikan pertikaian antarwarga Mamala-Morela.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
Hal itu dikemukakan empat orang perwakilan warga Desa Morela yang mendatangi gedung DPRD Maluku, Rabu.
"Bentrokan ini sudah lama terjadi dan hanya dipicu perkelahian antarpemuda di Mamala, tapi polisi sendiri belum terlalu tegas dalam menyelesaikan persoalan dimaksud sehingga semakin berlarut-larut," kata salah satu warga Morela, Umar Latukau di hadapan pimpinan dan anggota komisi A DPRD Maluku, di Ambon.
Perwakilan warga yang terdiri dari unsur tokoh pemuda, pemuka msyarakat dan tokoh agama Desa Morela itu mengaku kecewa dengan sikap aparat kepolisian yang terkesan lamban dalam menyelesaikan bentrokan tersebut, sejak kembali merebak pada Januari 2013.
"Apalagi kondisi sekarang makin diperparah dengan aksi pemblokiran jalan secara total oleh warga Mamala, sehingga melumpuhkan jalur ekonomi, pendidikan, maupun urusan penting lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Morela," katanya.
Ketua komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, DPRD akan menyurati Gubernur, Sekda dan Kepala Kesbangpol untuk melakukan rapat koordinasi secepatnya dengan Kapolda Maluku untuk menyelesaikan pertikaian antarwarga Mamala-Morela.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013