Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku melakukan pelatihan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada para guru SMA-SMK untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.
"Pelatihan ini juga guna membahas pelaporan aset daerah yang berasal dari dana BOS yang bersumber dari pusat, yang ditransfer ke sekolah-sekolah," kata Sekretaris Disdikbud Maluku, Husen di Ambon, Kamis.
Menurutnya tujuan kegiatan ini dilakukan, mengingat pencatatan aset daerah tentang dana BOS, mulai dari tahun 2017, 2018, hingga 2022, selalu bermasalah di-BPK, dan menjadi temuan, lantaran pelaporannya tidak tuntas.
“Memang setiap tahun penilaian pusat selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun selalu ada temuan BPK maka dilakukan berbagai langkah, salah satunya melakukan audit, sejak Januari ini dengan meminta bantuan dari Inspektorat, Pemerintah Provinsi Maluku, ditambah dengan tenaga bidang teknik baik SMA,SMK dan SLB, guna melakukan audit terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan dana BOS termasuk pencatatan asset daerah. Langkah ini diambil agar ke depan tidak lagi menjadi masalah,” kata dia menjelaskan.
Ia melanjutkan bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memahami, terkait dengan pengelolaan aset daerah yang dibiayai dana BOS Pusat.
Karenanya pelatihan yang digelar itu dilakukan selama tiga hari terhitung sejak 17 -19 Januari 2024.
Dengan begitu pada hari terakhir pelatihan yakni Jumat, diharapkan seluruh pencatatan aset yang berasal dari pembelanjaan dana BOS, itu Selesai, dan tidak ada masalah lagi.
"Sehingga jika Provinsi Maluku kembali mendapat predikat WTP, itu tidak ada catatan lagi," ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data, khusus tahun 2024, dana BOS yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Maluku, mencapai Rp558,76 miliar. Sedangkan BOP PAUD bagi daerah-daerah di Provinsi Maluku, totalnya 33,9 miliar.
Pagu dana BOS tahun 2024 maupun dana BOP PAUD tahun 2024 Maluku, terdiri dari alokasi dana BOS Reguler, dana BOS Kinerja, dana BOP PAUD Reguler dan dana BOP PAUD Kinerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Pelatihan ini juga guna membahas pelaporan aset daerah yang berasal dari dana BOS yang bersumber dari pusat, yang ditransfer ke sekolah-sekolah," kata Sekretaris Disdikbud Maluku, Husen di Ambon, Kamis.
Menurutnya tujuan kegiatan ini dilakukan, mengingat pencatatan aset daerah tentang dana BOS, mulai dari tahun 2017, 2018, hingga 2022, selalu bermasalah di-BPK, dan menjadi temuan, lantaran pelaporannya tidak tuntas.
“Memang setiap tahun penilaian pusat selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun selalu ada temuan BPK maka dilakukan berbagai langkah, salah satunya melakukan audit, sejak Januari ini dengan meminta bantuan dari Inspektorat, Pemerintah Provinsi Maluku, ditambah dengan tenaga bidang teknik baik SMA,SMK dan SLB, guna melakukan audit terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan dana BOS termasuk pencatatan asset daerah. Langkah ini diambil agar ke depan tidak lagi menjadi masalah,” kata dia menjelaskan.
Ia melanjutkan bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memahami, terkait dengan pengelolaan aset daerah yang dibiayai dana BOS Pusat.
Karenanya pelatihan yang digelar itu dilakukan selama tiga hari terhitung sejak 17 -19 Januari 2024.
Dengan begitu pada hari terakhir pelatihan yakni Jumat, diharapkan seluruh pencatatan aset yang berasal dari pembelanjaan dana BOS, itu Selesai, dan tidak ada masalah lagi.
"Sehingga jika Provinsi Maluku kembali mendapat predikat WTP, itu tidak ada catatan lagi," ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data, khusus tahun 2024, dana BOS yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Maluku, mencapai Rp558,76 miliar. Sedangkan BOP PAUD bagi daerah-daerah di Provinsi Maluku, totalnya 33,9 miliar.
Pagu dana BOS tahun 2024 maupun dana BOP PAUD tahun 2024 Maluku, terdiri dari alokasi dana BOS Reguler, dana BOS Kinerja, dana BOP PAUD Reguler dan dana BOP PAUD Kinerja.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024