Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, melapor ke Polres Ternate terkait pengrusakan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) yang dilakukan oleh massa dari Aliansi Gerakan Malut Bersatu pada Minggu (6/7) petang.
Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate Thamrin Marsaoly mengatakan di Ternate, Minggu, pemkot memutuskan untuk melapor ke Polres atas pengrusakan tersebut, karena kantor Dishub merupakan aset Negara dan kerugiannya mencapai puluhan juta.
Pemkot Ternate sangat menyesalkan terjadinya pengrusakan tersebut, apalagi latar belakangnya terkait dengan Pilkada Malut, padahal Pemkot Ternate tak terkait secara langsung dengan pelaksanaan pilkada itu.
Ia mengimbau kepada semua pihak terkait, terutama para pendukung Cagub/Cawagub Malut agar jika melakukan aksi protes terkait hasil Pilkada Malut tidak melakukan tindakan anarkis, terutama terhadap fasilitas pemkot, karena selain mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat juga merugikan keuangan Negara.
Kronologis peristiwa itu bermula kerika massa yang diduga pendukung dua pasangan cagub/cawagub Malut merusak sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut sekaligus merusak kantor Dishub Ternate yang berdekatan dengan Sekretariat KPU Malut.
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Gerakan Malut Bersatu datang ke Sekretariat KPU Malut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan pemungutan suara pilkada Malut 1 Juli 2013.
Koordinator aksi Mujur Somadayo dalam orasinya mengatakan tuntutan mereka adalah KPU kabupaten/kota di Malut untuk tidak melakukan pleno penetapan perhitungan hasil pilkada di wilayah masing-masing, daerah yang terjadi masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara pilkada Malut ditunda proses penghitungan suara.
Selain itu, mereka juga menuntut cagub/cawagub pasangan Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa yang sesuai hasil perhitungan cepat Lingkaran Survey Indonesia (LSI) meraih suara terbanyak harus didiskualifikasi karena diduga banyak melakukan pelanggaran.
Laporan pelanggaran pasangan Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa banyak terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Malut, salah satunya kasus politik uang yang marak dilakukan oleh tim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Hanura, PPP dan PDS tersebut.
"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh KPU dan Bawaslu Malut, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk memaksa KPU membatalkan hasil Pilkada Malut, karena diduga banyak terjadi pelanggaran," kata Mujur.
Namun, karena Sekretariat KPU tidak ada seorangpun anggota KPU, massa tampak leluasa melampiaskan kemarahannya dengan merusak kaca dan berbagai fasilitas di secretariat tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Ternate Thamrin Marsaoly mengatakan di Ternate, Minggu, pemkot memutuskan untuk melapor ke Polres atas pengrusakan tersebut, karena kantor Dishub merupakan aset Negara dan kerugiannya mencapai puluhan juta.
Pemkot Ternate sangat menyesalkan terjadinya pengrusakan tersebut, apalagi latar belakangnya terkait dengan Pilkada Malut, padahal Pemkot Ternate tak terkait secara langsung dengan pelaksanaan pilkada itu.
Ia mengimbau kepada semua pihak terkait, terutama para pendukung Cagub/Cawagub Malut agar jika melakukan aksi protes terkait hasil Pilkada Malut tidak melakukan tindakan anarkis, terutama terhadap fasilitas pemkot, karena selain mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat juga merugikan keuangan Negara.
Kronologis peristiwa itu bermula kerika massa yang diduga pendukung dua pasangan cagub/cawagub Malut merusak sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut sekaligus merusak kantor Dishub Ternate yang berdekatan dengan Sekretariat KPU Malut.
Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Gerakan Malut Bersatu datang ke Sekretariat KPU Malut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan pemungutan suara pilkada Malut 1 Juli 2013.
Koordinator aksi Mujur Somadayo dalam orasinya mengatakan tuntutan mereka adalah KPU kabupaten/kota di Malut untuk tidak melakukan pleno penetapan perhitungan hasil pilkada di wilayah masing-masing, daerah yang terjadi masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara pilkada Malut ditunda proses penghitungan suara.
Selain itu, mereka juga menuntut cagub/cawagub pasangan Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa yang sesuai hasil perhitungan cepat Lingkaran Survey Indonesia (LSI) meraih suara terbanyak harus didiskualifikasi karena diduga banyak melakukan pelanggaran.
Laporan pelanggaran pasangan Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa banyak terjadi di seluruh wilayah kabupaten/kota di Malut, salah satunya kasus politik uang yang marak dilakukan oleh tim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Hanura, PPP dan PDS tersebut.
"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh KPU dan Bawaslu Malut, maka kami akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk memaksa KPU membatalkan hasil Pilkada Malut, karena diduga banyak terjadi pelanggaran," kata Mujur.
Namun, karena Sekretariat KPU tidak ada seorangpun anggota KPU, massa tampak leluasa melampiaskan kemarahannya dengan merusak kaca dan berbagai fasilitas di secretariat tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013