Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara (Malut) Samsuddin Abdul Kadir meminta seluruh jajarannya menyiapkan strategi dan kebijakan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di daerah itu.
"Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau pengendalian inflasi merupakan isu aktual yang urgen di tingkat pusat dan daerah," kata Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir di Ternate, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada diskusi kelompok terpumpun proyek perubahan dengan tema Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan Pangan di Maluku Utara.
Menurut dia perlu langkah konkret mewujudkan pengendalian inflasi dan mencegah kenaikan harga komoditas pangan lewat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan angka inflasi di Malut dipicu laju inflasi bahan pangan dan tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.
Sesuai data BPS, pada 2021 Maluku Utara mengalami inflasi 2,38 persen, meningkat menjadi 3,38 persen pada 2022, dan pada 2023 meningkat lagi menjadi 4,41 persen.
Untuk itu, stabilisasi pasokan dan harga pangan butuh kolaborasi dan sinergisitas dari berbagai pemangku kepentingan serta perlu terobosan strategi kebijakan yang tepat dan efektif sesuai karakteristik daerah, kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung gerakan program Kedai Pangan-mu yang merupakan langkah konkret pelaksanaan instrumen fasilitasi distribusi pangan.
Lalu optimalisasi pemantauan pasokan/stok dan harga pangan secara terpadu, optimalisasi gerakan pangan murah partisipatif berorientasi pencegahan stunting.
"Tentunya, program ini juga perlu diadopsi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Malut dan konsisten dilaksanakan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Stabilisasi pasokan dan harga pangan atau pengendalian inflasi merupakan isu aktual yang urgen di tingkat pusat dan daerah," kata Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir di Ternate, Selasa.
Ia menyampaikan hal itu pada diskusi kelompok terpumpun proyek perubahan dengan tema Strategi Kebijakan dan Sinergi Stabilisasi Pasokan Pangan di Maluku Utara.
Menurut dia perlu langkah konkret mewujudkan pengendalian inflasi dan mencegah kenaikan harga komoditas pangan lewat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyebutkan angka inflasi di Malut dipicu laju inflasi bahan pangan dan tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.
Sesuai data BPS, pada 2021 Maluku Utara mengalami inflasi 2,38 persen, meningkat menjadi 3,38 persen pada 2022, dan pada 2023 meningkat lagi menjadi 4,41 persen.
Untuk itu, stabilisasi pasokan dan harga pangan butuh kolaborasi dan sinergisitas dari berbagai pemangku kepentingan serta perlu terobosan strategi kebijakan yang tepat dan efektif sesuai karakteristik daerah, kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya juga mendukung gerakan program Kedai Pangan-mu yang merupakan langkah konkret pelaksanaan instrumen fasilitasi distribusi pangan.
Lalu optimalisasi pemantauan pasokan/stok dan harga pangan secara terpadu, optimalisasi gerakan pangan murah partisipatif berorientasi pencegahan stunting.
"Tentunya, program ini juga perlu diadopsi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Malut dan konsisten dilaksanakan," ujarnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024