Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat indeks harga konsumen di provinsi itu mengalami inflasi sebesar 3,21 persen pada Mei 2024.
"Dari tiga daerah penghitung Indeks Harga Konsumen, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 4,61 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,01 persen," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwallapia, di Ambon, Selasa.
Dia mengatakan, terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada 10 indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 4,56 persen, kelompok kesehatan 4,50 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran 4,42 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,08 persen.
Kemudian, kelompok transportasi 3,76 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,63 , kelompok pendidikan 1,65 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,49 persen, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,46 persen, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08 persen.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.
Ia memaparkan tingkat inflasi bulanan Provinsi Maluku Mei 2024 sebesar 1,89 persen dan tingkat inflasi tahunan sebesar 0,69 persen.
Lebih lanjut Maritje menjelaskan perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan kenaikan.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku di tiga daerah pada Mei 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 3,21 persen.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Mei 2024 antara lain beras, tomat, tarif angkutan udara, cabai rawit, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), nasi dan lauk.
Kemudian, gula pasir buncis, pembalut wanita, bawang merah, tarif angkutan laut, kangkung, sigaret kretek tangan (SKT), kopi bubuk, labu siam/jipang, obat dengan resep dan tarif kendaraan roda empat daring.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi, antara lain, ikan selar/kawalinya, ikan cakalang/sisik,pisang, ikan tongkol/komu, ikan kembung/lema, cabai merah, lemon, minuman ringan, hand body lotion, , pepaya, sabun mandi cair, telepon seluler, ikan kakap merah, terong, tas sekolah, biskuit, daun melinjo, tepung terigu, ketimun dan sepatu pria.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku memanfaatkan dana belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku.
"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada lima arahan Presiden dalam rangka pengendalian Inflasi," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie.
Sadali menjelaskan lima arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian.
Selanjutnya mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok serta memperkuat komunikasi, sinergi dengan para pihak terkait.
“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan Mendagri, salah satunya memanfaatkan dana BTT, oleh karena itu kami mengharapkan bupati/wali kota dapat menindaklanjuti untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” ucap Sadali.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Dari tiga daerah penghitung Indeks Harga Konsumen, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 4,61 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 1,01 persen," kata Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwallapia, di Ambon, Selasa.
Dia mengatakan, terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga pada 10 indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 4,56 persen, kelompok kesehatan 4,50 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran 4,42 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 4,08 persen.
Kemudian, kelompok transportasi 3,76 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,63 , kelompok pendidikan 1,65 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,49 persen, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,46 persen, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08 persen.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.
Ia memaparkan tingkat inflasi bulanan Provinsi Maluku Mei 2024 sebesar 1,89 persen dan tingkat inflasi tahunan sebesar 0,69 persen.
Lebih lanjut Maritje menjelaskan perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan kenaikan.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku di tiga daerah pada Mei 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 3,21 persen.
Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Mei 2024 antara lain beras, tomat, tarif angkutan udara, cabai rawit, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), nasi dan lauk.
Kemudian, gula pasir buncis, pembalut wanita, bawang merah, tarif angkutan laut, kangkung, sigaret kretek tangan (SKT), kopi bubuk, labu siam/jipang, obat dengan resep dan tarif kendaraan roda empat daring.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi, antara lain, ikan selar/kawalinya, ikan cakalang/sisik,pisang, ikan tongkol/komu, ikan kembung/lema, cabai merah, lemon, minuman ringan, hand body lotion, , pepaya, sabun mandi cair, telepon seluler, ikan kakap merah, terong, tas sekolah, biskuit, daun melinjo, tepung terigu, ketimun dan sepatu pria.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Maluku memanfaatkan dana belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku.
"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada lima arahan Presiden dalam rangka pengendalian Inflasi," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie.
Sadali menjelaskan lima arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian.
Selanjutnya mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok serta memperkuat komunikasi, sinergi dengan para pihak terkait.
“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan Mendagri, salah satunya memanfaatkan dana BTT, oleh karena itu kami mengharapkan bupati/wali kota dapat menindaklanjuti untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” ucap Sadali.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024