Ambon (Antara Maluku) - Komunitas Adat Tertinggal (KAT) Noaulu, pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah mendukung pemindahan ibu kota Provinsi Maluku yang baru di wilayah setempat.
"Kami mendukung ibu kota Provinsi Maluku yang baru dibangun di pulau Seram dengan menghibahkan lahan seluas 110 hektar," kata Raja (sapaan kepala desa) Negeri Noaulu,Sahune Matoke, usai bertemu Plh Gubernur Maluku, Ros Far - Far, di Ambon, Rabu.
Dia mengakui bertemu Ros yang adalah Sekda Maluku dan ditunjuk Mendagri menjadi Plh Gubernur Maluku dengan SK No.121.81/6242/FG/2013 tertanggal 12 September 2013 juga bertujuan menjelaskan 307 hektare lahan pembangunan ibu kota Provinsi Maluku baru itu termasuk 110 haktare milik KAT Noaulu.
"Kami hanya minta Pemprov Maluku dan Pemkab Maluku Tengah mengakui bahwa lahan 307 hektare itu merupakan bagian dari 110 hektare milik hak ulayat KAT Noaulu," ujar Sahune.
Dia bersyukur karena Plh Gubernur Maluku menghargai hak ulayat KAT Noaulu dan 110 hektare itu tidak perlu diberikan ganti rugi oleh pemerintah.
"Kami minta bila pembangunan ibu kota Provinsi Maluku yang baru direalisasikan, maka KAT Noaulu diberikan peranan untuk membangun bersama - sama sebagai wujud tanggung jawab anak Indonesia," tegas Sahune.
Ia juga memohon bila ibu kota Provinsi Maluku yang baru sudah di pulau Seram, maka saat rekrutmen PNS hendaknya memberikan kesempatan bagi anak KAT Noaulu kebagian formasi tersebut.
"Pemprov Maluku juga diminta mengfasilitasi agar anak KAT Noaulu bisa lolos seleksi penjaringan Polisi maupun TNI sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga dan membela keutuhan NKRI," kata Sahune.
Plh Gubernur Maluku, Ros Far - Far menyambut baik dukungan KAT Noaulu yang secara sukarela menghibahkan lahan seluas 110 hektare untuk lahan pembangunan ibu kota baru.
"Sungguh tinggi kepedulian sosial KAT Noaulu yang tidak mau menerima ganti rugi atas tanah
mereka dihibahkan kepada pemerintah," ujarnya.
Dia juga mencatat permintaan KAT Noaulu untuk anak - anak mereka yang telah menyelesaikan pendidikan nantinya kebagian formasi menjadi PNS bila ibu kota Provinsi Maluku sudah berada di pulau Seram.
"Saya mendukung permintaan tersebut dan menjadi catatan khusus Pemprov Maluku untuk ditindaklanjuti karena tingginya kepedulian KAT Noaulu menyukseskan program pemerintah," kata Ros.
Pemindahan ibu kota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Makariki, pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah dicanangkan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu pada 14 September 2013.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Kami mendukung ibu kota Provinsi Maluku yang baru dibangun di pulau Seram dengan menghibahkan lahan seluas 110 hektar," kata Raja (sapaan kepala desa) Negeri Noaulu,Sahune Matoke, usai bertemu Plh Gubernur Maluku, Ros Far - Far, di Ambon, Rabu.
Dia mengakui bertemu Ros yang adalah Sekda Maluku dan ditunjuk Mendagri menjadi Plh Gubernur Maluku dengan SK No.121.81/6242/FG/2013 tertanggal 12 September 2013 juga bertujuan menjelaskan 307 hektare lahan pembangunan ibu kota Provinsi Maluku baru itu termasuk 110 haktare milik KAT Noaulu.
"Kami hanya minta Pemprov Maluku dan Pemkab Maluku Tengah mengakui bahwa lahan 307 hektare itu merupakan bagian dari 110 hektare milik hak ulayat KAT Noaulu," ujar Sahune.
Dia bersyukur karena Plh Gubernur Maluku menghargai hak ulayat KAT Noaulu dan 110 hektare itu tidak perlu diberikan ganti rugi oleh pemerintah.
"Kami minta bila pembangunan ibu kota Provinsi Maluku yang baru direalisasikan, maka KAT Noaulu diberikan peranan untuk membangun bersama - sama sebagai wujud tanggung jawab anak Indonesia," tegas Sahune.
Ia juga memohon bila ibu kota Provinsi Maluku yang baru sudah di pulau Seram, maka saat rekrutmen PNS hendaknya memberikan kesempatan bagi anak KAT Noaulu kebagian formasi tersebut.
"Pemprov Maluku juga diminta mengfasilitasi agar anak KAT Noaulu bisa lolos seleksi penjaringan Polisi maupun TNI sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga dan membela keutuhan NKRI," kata Sahune.
Plh Gubernur Maluku, Ros Far - Far menyambut baik dukungan KAT Noaulu yang secara sukarela menghibahkan lahan seluas 110 hektare untuk lahan pembangunan ibu kota baru.
"Sungguh tinggi kepedulian sosial KAT Noaulu yang tidak mau menerima ganti rugi atas tanah
mereka dihibahkan kepada pemerintah," ujarnya.
Dia juga mencatat permintaan KAT Noaulu untuk anak - anak mereka yang telah menyelesaikan pendidikan nantinya kebagian formasi menjadi PNS bila ibu kota Provinsi Maluku sudah berada di pulau Seram.
"Saya mendukung permintaan tersebut dan menjadi catatan khusus Pemprov Maluku untuk ditindaklanjuti karena tingginya kepedulian KAT Noaulu menyukseskan program pemerintah," kata Ros.
Pemindahan ibu kota Provinsi Maluku dari Kota Ambon ke Makariki, pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah dicanangkan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu pada 14 September 2013.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013