Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff memastikan akan menata birokrasi di jajaran Pemprov setempat dalam rangka mengoptimalkan mekanisme pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
"Penataan birokrasi merupakan agenda 100 hari kerja dalam kepemimpinan bersama Wagub, Zeth Sahubura setelah dilantik pada 10 Maret 2014, "katanya, dikonfirmasi, Rabu.
Said yang Wagub Maluku periode 2008- 2013 itu memandang perlu menata birokrasi dengan tujuan memiliki tim kerja yang solid dan profesional dalam menangani berbagai masalah terkait pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
"Pastinya saya tahu kapasitas dari calon satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujarnya.
Said merintis karir PNS selama 33 tahun sejak dipercayakan menjadi Kepala Seksi di Bappeda Maluku hingga Sekda sebelum mendampingi Gubernur Karel Albert Ralahalu sebagai Wagub pada 2008.
"Jabatan itu amanah Tuhan sehingga berkaryalah dengan profesional dan bermoral karena penataan birokrasi dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian," tegasnya.
Dia merujuk kepemimpinan dengan Wagub Zeth antara lain memprioritaskan hingga akhir 2019 tingkat kemiskinan berada di bawah 10 persen dari jumlah pendudk setempat.
Target tersebut didasarkan tingkat kemiskinan hingga awal 2014 masih sekitar 19 persen dari 1,8 juta jiwa penduduk.
"Saya saat menjadi Wagub periode 2008 - 2013 mengawalinya dengan tingkat kemiskinan lebih dari 28 persen. Apalagi, dengan kondisi susah dengan dampak konflik sosial sejak 1999 memprihatinkan sehingga bila saat ini stabilitas keamanan terjamin, maka target penurunan di bawah 10 persen harus terealisasi," ujarnya.
Wagub Zeth Sahuburua ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengentasanan Kemiskinan Maluku dengan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diinstruksikan mengajukan proyek yang menyukseskan program tersebut.
"Tidak ada SKPD yang mengabaikan proyek pengentasan kemiskinan karena pastinya dievaluasi Wagub," kata Said.
Proyek haruslah dampaknya bermanfaat untuk masyarakat tergolong miskin.
"Saya dan Pa Ety( sapaan dari Zeth) lafalkan doa bahwa jangan percayakan kita memimpin Maluku periode 2014 - 2019 sekiranya tidak berjuang mengentaskan sesama anak bangsa Indonesia yang tergolong miskin," tegas Said.
Karena itu, setiap SKPD haruslah profesional dalam menyusun proyek dan tidak perlu takut diganti karena penyegaran pejabat eselon dua sedang dievaluasi.
"Saatnya menyusun program untuk membangun Maluku dan jangan menoleh ke belakang saat tahapan Pilkada karena pastinya ada keberpihakan dari masing - masing PNS sehingga formasi SKPD adalah membutuhkan mereka yang memiliki profesional dan berakhlak," ujar Said.
Dia bertekad kepercayaan sebagian besar dari 1.186.631 pemilih kepadanya bersama Wagub Ety memimpin Maluku akan diemban dengan bertanggung jawab.
"Mudah - mudahan kepercayaan rakyat Maluku ini tidak kita kecewakan dengan bekerja optimal mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, membuka keterisolasian wilayah dan lainnya," kata Said Assagaff.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Penataan birokrasi merupakan agenda 100 hari kerja dalam kepemimpinan bersama Wagub, Zeth Sahubura setelah dilantik pada 10 Maret 2014, "katanya, dikonfirmasi, Rabu.
Said yang Wagub Maluku periode 2008- 2013 itu memandang perlu menata birokrasi dengan tujuan memiliki tim kerja yang solid dan profesional dalam menangani berbagai masalah terkait pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
"Pastinya saya tahu kapasitas dari calon satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujarnya.
Said merintis karir PNS selama 33 tahun sejak dipercayakan menjadi Kepala Seksi di Bappeda Maluku hingga Sekda sebelum mendampingi Gubernur Karel Albert Ralahalu sebagai Wagub pada 2008.
"Jabatan itu amanah Tuhan sehingga berkaryalah dengan profesional dan bermoral karena penataan birokrasi dilaksanakan sesuai ketentuan kepegawaian," tegasnya.
Dia merujuk kepemimpinan dengan Wagub Zeth antara lain memprioritaskan hingga akhir 2019 tingkat kemiskinan berada di bawah 10 persen dari jumlah pendudk setempat.
Target tersebut didasarkan tingkat kemiskinan hingga awal 2014 masih sekitar 19 persen dari 1,8 juta jiwa penduduk.
"Saya saat menjadi Wagub periode 2008 - 2013 mengawalinya dengan tingkat kemiskinan lebih dari 28 persen. Apalagi, dengan kondisi susah dengan dampak konflik sosial sejak 1999 memprihatinkan sehingga bila saat ini stabilitas keamanan terjamin, maka target penurunan di bawah 10 persen harus terealisasi," ujarnya.
Wagub Zeth Sahuburua ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengentasanan Kemiskinan Maluku dengan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diinstruksikan mengajukan proyek yang menyukseskan program tersebut.
"Tidak ada SKPD yang mengabaikan proyek pengentasan kemiskinan karena pastinya dievaluasi Wagub," kata Said.
Proyek haruslah dampaknya bermanfaat untuk masyarakat tergolong miskin.
"Saya dan Pa Ety( sapaan dari Zeth) lafalkan doa bahwa jangan percayakan kita memimpin Maluku periode 2014 - 2019 sekiranya tidak berjuang mengentaskan sesama anak bangsa Indonesia yang tergolong miskin," tegas Said.
Karena itu, setiap SKPD haruslah profesional dalam menyusun proyek dan tidak perlu takut diganti karena penyegaran pejabat eselon dua sedang dievaluasi.
"Saatnya menyusun program untuk membangun Maluku dan jangan menoleh ke belakang saat tahapan Pilkada karena pastinya ada keberpihakan dari masing - masing PNS sehingga formasi SKPD adalah membutuhkan mereka yang memiliki profesional dan berakhlak," ujar Said.
Dia bertekad kepercayaan sebagian besar dari 1.186.631 pemilih kepadanya bersama Wagub Ety memimpin Maluku akan diemban dengan bertanggung jawab.
"Mudah - mudahan kepercayaan rakyat Maluku ini tidak kita kecewakan dengan bekerja optimal mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, membuka keterisolasian wilayah dan lainnya," kata Said Assagaff.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014