Jakarta (Antara Maluku) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, M.H menegaskan diperlukan tim forensik yang menguasai teknologi informasi (IT) guna melindungi akses data transaksi rekening keuangan daerah.
"Data transaksi keuangan daerah yang saat ini menggunakan sistem dalam jaringan (online) memerlukan perlindungai tingkat tinggi sehingga tidak mudah dibobol atau diubah pihak-pihak tidak bertanggungjawab," kata Gubernur Cornelis pada penanda tanganan kesepakatan bersama akses data transaksi rekening antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tiga pemerintah Provinsi secara "online", di kantor BPK RI, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, diperlukan tim IT yang handal dan berkualitas untuk melindungi data transaksi keuangan daerah yang saat ini ditangani BPK secara "online" karena sangat vital terkait penggunaan anggaran pembangunan daerah secara nasional.
"Data transaksi keuangan ini sangat penting dan vital. Karena itu diperlukan tim IT yang handal, berkualitas dan bertanggung jawab untuk melindungi, sehingga tidak di jebol atau disadap oknum tidak bertanggung jawab, termasuk pihak asing," katanya.
Dia menyambut baik kesepakatan bersama yang ditanda tangani BPK bersama tiga provinsi tersebut dan diharapkan dapat berdampak mempermudah tugas dan kerja pemerintah, sekaligus mencegah adanya kebocoran anggaran maupun peluang terjadinya korupsi.
Faktor manusia atau kualitas SDM yang dimiliki BPK sangat menentukan aman tidaknya data transaksi keuangan dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dari tangan pihak tidak bertanggungjawab.
"Semua hal buruk dapat saja terjadi. Karena itu diperlukan tim forensik IT untuk mengamankan data transaksi keuangan, sekaligus melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terjadi kesalahan karena datanya disadap atau diubah pihak tidak bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPK RI hadi Poernomo menegaskan, sejauh ini sistem yang digunakan untuk akses data transaksi rekening pemerintah Provinsi, kabupaten dan Kota serta BUMN/BUMD masih sangat aman karena ditangani tenaga IT profesional dan berkualitas.
"Petugas yang menanganinya adalah pegawai BPK yang menguasai jaringan teknologi informasi secara profesional, sehingga keamanan data transaksi keuangan dapat dijamin aman dan tidak mudah bocor," katanya.
Kendati demikian, Ketua BPK tidak bisa menjamin 100 persen tingkat keamanannya, karena faktor kesalahan manusia (human eror) atau kerusakan sistem jaringan yang dimiliki, juga dapat berpengaruh terhadap tingkat keamanan akses data transaksi rekening keuangan yang telah terkoneksi di semua daerah.
"Gedung Pentagon yang selama ini terkenal memiliki tingkat keamanan sangat tinggi dan terbaik di dunia bisa bocor. Tetapi mudah-mudahan sistem yang digunakan untuk membangun jaringan akses data transaksi keuangan ini bisa terjaga dengan baik," katanya
Pihaknya tandas Hadi juga telah bekerja sama dan meminta bantuan perusahaan yang menangani dan menguasai jaringan IT untuk membantu keamanan data transaksi keuangan yang ditangani BPK agar aman dan tidak mudah dibobol atal disadap.
"Kami memang tidak bisa menjamin 75 persen atau 100 persen tingkat keamanan akses data transaksi yang saat ini dilakukan BPK dengan pemprov, pemkab dan pemkot di seluruh Indonesia. Tetapi saat ini semuanya berjalan lancar karena ditangani langsung SDM berkualitas dan berkompetensi di bidangnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Data transaksi keuangan daerah yang saat ini menggunakan sistem dalam jaringan (online) memerlukan perlindungai tingkat tinggi sehingga tidak mudah dibobol atau diubah pihak-pihak tidak bertanggungjawab," kata Gubernur Cornelis pada penanda tanganan kesepakatan bersama akses data transaksi rekening antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tiga pemerintah Provinsi secara "online", di kantor BPK RI, Jakarta, Rabu.
Menurutnya, diperlukan tim IT yang handal dan berkualitas untuk melindungi data transaksi keuangan daerah yang saat ini ditangani BPK secara "online" karena sangat vital terkait penggunaan anggaran pembangunan daerah secara nasional.
"Data transaksi keuangan ini sangat penting dan vital. Karena itu diperlukan tim IT yang handal, berkualitas dan bertanggung jawab untuk melindungi, sehingga tidak di jebol atau disadap oknum tidak bertanggung jawab, termasuk pihak asing," katanya.
Dia menyambut baik kesepakatan bersama yang ditanda tangani BPK bersama tiga provinsi tersebut dan diharapkan dapat berdampak mempermudah tugas dan kerja pemerintah, sekaligus mencegah adanya kebocoran anggaran maupun peluang terjadinya korupsi.
Faktor manusia atau kualitas SDM yang dimiliki BPK sangat menentukan aman tidaknya data transaksi keuangan dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dari tangan pihak tidak bertanggungjawab.
"Semua hal buruk dapat saja terjadi. Karena itu diperlukan tim forensik IT untuk mengamankan data transaksi keuangan, sekaligus melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terjadi kesalahan karena datanya disadap atau diubah pihak tidak bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPK RI hadi Poernomo menegaskan, sejauh ini sistem yang digunakan untuk akses data transaksi rekening pemerintah Provinsi, kabupaten dan Kota serta BUMN/BUMD masih sangat aman karena ditangani tenaga IT profesional dan berkualitas.
"Petugas yang menanganinya adalah pegawai BPK yang menguasai jaringan teknologi informasi secara profesional, sehingga keamanan data transaksi keuangan dapat dijamin aman dan tidak mudah bocor," katanya.
Kendati demikian, Ketua BPK tidak bisa menjamin 100 persen tingkat keamanannya, karena faktor kesalahan manusia (human eror) atau kerusakan sistem jaringan yang dimiliki, juga dapat berpengaruh terhadap tingkat keamanan akses data transaksi rekening keuangan yang telah terkoneksi di semua daerah.
"Gedung Pentagon yang selama ini terkenal memiliki tingkat keamanan sangat tinggi dan terbaik di dunia bisa bocor. Tetapi mudah-mudahan sistem yang digunakan untuk membangun jaringan akses data transaksi keuangan ini bisa terjaga dengan baik," katanya
Pihaknya tandas Hadi juga telah bekerja sama dan meminta bantuan perusahaan yang menangani dan menguasai jaringan IT untuk membantu keamanan data transaksi keuangan yang ditangani BPK agar aman dan tidak mudah dibobol atal disadap.
"Kami memang tidak bisa menjamin 75 persen atau 100 persen tingkat keamanan akses data transaksi yang saat ini dilakukan BPK dengan pemprov, pemkab dan pemkot di seluruh Indonesia. Tetapi saat ini semuanya berjalan lancar karena ditangani langsung SDM berkualitas dan berkompetensi di bidangnya," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014