Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara harus mulai mengurangi ketergantungan pada brown economy dan mulai membangun ekonomi berkelanjutan melalui pendekatan circular economy, green economy, dan blue economy.
"Penerapan ekonomi hijau tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga membuka lapangan kerja," kata Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Pemprov Malut, Hairia di Ternate, Kamis.
Menurut dia, transisi ini, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti energi surya, angin, dan hidro. Sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan alam laut, energi hidro dari aliran laut menjadi potensi besar untuk dikembangkan di Maluku Utara.
Selain itu, Malut juga dapat mengembangkan sektor bio-ekonomi, memanfaatkan sumber daya hayati yang melimpah. Pulau Morotai, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memiliki potensi besar untuk pariwisata dengan keindahan pantai, laut, dan terumbu karang yang memukau.
Hairia menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan sinkronisasi visi pembangunan nasional dengan visi pembangunan Maluku Utara.
Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi katalisator untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan di wilayah tersebut.
Staf Ahli juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang didukung oleh pilar kelembagaan.
Dalam pelaksanaannya, indikator keberhasilan pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan.
Dirinya menambahkan, pemerintah berupaya mendukung Visi Indonesia Emas 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang mencakup visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
"Pengembangan daerah harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan generasi mendatang, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana," ungkap Hairia.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Penerapan ekonomi hijau tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga membuka lapangan kerja," kata Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Pemprov Malut, Hairia di Ternate, Kamis.
Menurut dia, transisi ini, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti energi surya, angin, dan hidro. Sebagai provinsi kepulauan dengan kekayaan alam laut, energi hidro dari aliran laut menjadi potensi besar untuk dikembangkan di Maluku Utara.
Selain itu, Malut juga dapat mengembangkan sektor bio-ekonomi, memanfaatkan sumber daya hayati yang melimpah. Pulau Morotai, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memiliki potensi besar untuk pariwisata dengan keindahan pantai, laut, dan terumbu karang yang memukau.
Hairia menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan sinkronisasi visi pembangunan nasional dengan visi pembangunan Maluku Utara.
Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi katalisator untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan di wilayah tersebut.
Staf Ahli juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang didukung oleh pilar kelembagaan.
Dalam pelaksanaannya, indikator keberhasilan pembangunan mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampak terhadap lingkungan.
Dirinya menambahkan, pemerintah berupaya mendukung Visi Indonesia Emas 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang mencakup visi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
"Pengembangan daerah harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kebutuhan generasi mendatang, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana," ungkap Hairia.
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024