Ambon (Antara Maluku) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Maluku kekurangan anggaran untuk mengatur dan mengembangkan potensi desa-desa wisata di provinsi ini.
"Kami tidak punya anggaran untuk itu, yang dapat kami jangkau hanya yang berada di dalam wilayah Kota Ambon, yang lainnya kami hanya bisa menunggu laporan dari Disbudpar di tingkat kabupaten," kata Tuti Huwae, Kepala Bidang (Kabid) Produk dan Usaha Pariwisata Disbudpar Maluku, di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan, desa wisata merupakan program pengembangan desa yang berpotensi untuk pariwisata yang ditentukan langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, baik itu untuk kuliner, budaya maupun potensi untuk perekonomian masyarakat.
Sedikitnya ada 22 desa di beberapa kabupaten di Maluku yang telah dinyatakan sebagai desa wisata sejak tahun 2011, dengan masa program yang berbeda-beda, yakni antara satu hingga dua tahun.
"Masa program tiap desa wisata berbeda-beda, biasanya kalau dianggap sudah mandiri maka programnya dilepas atau tidak ada perkembangan yang lebih baik maka akan dilepas, tidak dilanjutkan lagi untuk tahun berikutnya," katanya.
Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini ada 14 desa di empat kabupaten dan satu kota di Maluku yang masuk dalam program desa wisata 2014, yakni Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Tengara Barat.
Untuk wilayah Kota Ambon terdapat Desa Soya dan Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan. Sedangkan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat Piru, Elpaputih, dan Pulau Osi.
Dikatakannya, desa wisata 2014 di Maluku terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Desa Dwi Warna, Merdeka, Sawai, Ruta dan Paperu.
"Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya Saumlaki yang masuk dalam program desa wisata, sedangkan di Kabupaten Maluku Tenggara ada Sathean, Ohoidertawun, Tanimbar dan Kei," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kami tidak punya anggaran untuk itu, yang dapat kami jangkau hanya yang berada di dalam wilayah Kota Ambon, yang lainnya kami hanya bisa menunggu laporan dari Disbudpar di tingkat kabupaten," kata Tuti Huwae, Kepala Bidang (Kabid) Produk dan Usaha Pariwisata Disbudpar Maluku, di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan, desa wisata merupakan program pengembangan desa yang berpotensi untuk pariwisata yang ditentukan langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, baik itu untuk kuliner, budaya maupun potensi untuk perekonomian masyarakat.
Sedikitnya ada 22 desa di beberapa kabupaten di Maluku yang telah dinyatakan sebagai desa wisata sejak tahun 2011, dengan masa program yang berbeda-beda, yakni antara satu hingga dua tahun.
"Masa program tiap desa wisata berbeda-beda, biasanya kalau dianggap sudah mandiri maka programnya dilepas atau tidak ada perkembangan yang lebih baik maka akan dilepas, tidak dilanjutkan lagi untuk tahun berikutnya," katanya.
Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini ada 14 desa di empat kabupaten dan satu kota di Maluku yang masuk dalam program desa wisata 2014, yakni Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Maluku Tengara Barat.
Untuk wilayah Kota Ambon terdapat Desa Soya dan Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan. Sedangkan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat Piru, Elpaputih, dan Pulau Osi.
Dikatakannya, desa wisata 2014 di Maluku terbanyak berada di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Desa Dwi Warna, Merdeka, Sawai, Ruta dan Paperu.
"Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya Saumlaki yang masuk dalam program desa wisata, sedangkan di Kabupaten Maluku Tenggara ada Sathean, Ohoidertawun, Tanimbar dan Kei," ucapnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014