Ambon (Antara Maluku) - Ketua umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Provinsi Maluku, Umar A. Lessy menyatakan, permasalahan yang dihadapi daerah ini sangat kompleks terutama kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
"Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan program pembangunan cenderung tidak merata dan terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan, sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi," kata Umar di Ambon, Kamis.
Ditemui saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Diklatda HIPMI Maluku, Umar mengatakan bahwa dalam rangka membangun sinergitas antarwilayah, maka pembangunan ekonomi diarahkan ke wilayah-wilayah pesisir dan menjadikan pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu.
"Kegiatan industri kemaritiman terpadu perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai khsusnya transportasi," katanya.
Menurut dia, untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mutlak dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
"Sektor-sektor unggulan di bidang perikanan perlu dikembangkan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga kesejahteraan mereka meningkat," ujar Umar.
Ia mengatakan, provinsi Maluku yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Timor Leste dan Australia, perlu ada kebijakan yang strategis terhadap pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan tersebut terutama wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA).
"Tantangan terbesar pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah memberikan perhatian terhadap seluruh wilayah di negeri tanpa membeda-bedakan, karena semua wilayah itu bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Umar.
Ia menambahkan, provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau pembangunan infrastrukturnya masih rendah dan belum merata termasuk sumber daya manusia (SDM) juga masih rendah, karena pembangunan masih terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan.
"Saya melihat dari indikator pembangunan dalam statistik Maluku bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masih rendah, begitu juga tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, ini terjadi karena pembangunan di semua sektor belum merata," kata Umar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan program pembangunan cenderung tidak merata dan terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan, sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi," kata Umar di Ambon, Kamis.
Ditemui saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Diklatda HIPMI Maluku, Umar mengatakan bahwa dalam rangka membangun sinergitas antarwilayah, maka pembangunan ekonomi diarahkan ke wilayah-wilayah pesisir dan menjadikan pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu.
"Kegiatan industri kemaritiman terpadu perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai khsusnya transportasi," katanya.
Menurut dia, untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mutlak dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
"Sektor-sektor unggulan di bidang perikanan perlu dikembangkan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga kesejahteraan mereka meningkat," ujar Umar.
Ia mengatakan, provinsi Maluku yang berbatasan dengan negara tetangga yakni Timor Leste dan Australia, perlu ada kebijakan yang strategis terhadap pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan tersebut terutama wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA).
"Tantangan terbesar pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah memberikan perhatian terhadap seluruh wilayah di negeri tanpa membeda-bedakan, karena semua wilayah itu bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Umar.
Ia menambahkan, provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau pembangunan infrastrukturnya masih rendah dan belum merata termasuk sumber daya manusia (SDM) juga masih rendah, karena pembangunan masih terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan.
"Saya melihat dari indikator pembangunan dalam statistik Maluku bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masih rendah, begitu juga tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, ini terjadi karena pembangunan di semua sektor belum merata," kata Umar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014