Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku akan menandatangani nota kesepahaman (Momerandum of Undestanding-MoU) lumbung ikan nasional (LIN) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta 27 Agustus 2014.
"Saya sudah menerima undangan dari Menteri Kelautan Sharif Cicip Soetarjo untuk menghadiri penandatanganan MoU lumbung ikan Nasional di Jakarta, 29 Agustus mendatang," kata Gubernur Maluku Said Assagaff, di Ambon, Senin.
Gubernur Said mengatakan, pihaknya akan menyerahkan rumusan LIN bersamaan dengan penandatanganan MoU tersebut kepada Menteri Kelautan, sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama tersebut.
Rencana kerja lumbung ikan nasional tersebut merupakan hasil rumusan dalam pertemuan para pakar kelautan di Maluku, awal Agustus lalu.
"Hasil rumusan para pakar kelautan tersebut akan menjadi pedoman atau konsep serta dan program kerja dalam menunjang Maluku sebagai lumbung ikan nasional di tanah air," katanya
"Rumusan LIN ini akan dijadikan pedoman untuk membangun dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Maluku sebagai lumbung ikan nasional," katanya.
Gubernur mengatakan, telah menugaskan Kepala Dinas Perikanan Maluku Romelus Far-Far untuk menyiapkan berbagai program dan konsep pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Maluku, agar setelah penanda tanganan MoU dapat segera ditindak lanjuti.
Penanda tanganan nota kesepahaman Maluku sebagai lumbung ikan nasional tersebut menindak lanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penyelenggaraan Sail Banda 2010 di Ambon.
Gubernur Said meyakini KKP saat ini serius menindak lanjuti keputusan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional melalui program kerja jangka panjang.
"Karena itu siapa pun yang akan menjadi Menteri KKP dalam kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala, harus meneruskan kerjasama yang akan ditandatangani, sekaligus melanjutkan program pengelolaan kelautan dan perikanan di Maluku," katanya.
Gubernur Said berharap penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional akan berdampak menjamin ketersediaan produk kelautan dan perikanan berkelanjutan serta membangun sistem logistik perikanan berbasis sistem informasi.
Implementasi sistem ketahanan pangan nasional berbasis keunggulan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, mengembangkan infrastruktur perikanan dan penunjangnya.
Selain itu, memperluas jaringan pasar potensial, membangun, memperkuat kelembagaan dan manajemen pengelolaan perikanan, serta meningkatkan cakupan dan peran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Saya sudah menerima undangan dari Menteri Kelautan Sharif Cicip Soetarjo untuk menghadiri penandatanganan MoU lumbung ikan Nasional di Jakarta, 29 Agustus mendatang," kata Gubernur Maluku Said Assagaff, di Ambon, Senin.
Gubernur Said mengatakan, pihaknya akan menyerahkan rumusan LIN bersamaan dengan penandatanganan MoU tersebut kepada Menteri Kelautan, sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama tersebut.
Rencana kerja lumbung ikan nasional tersebut merupakan hasil rumusan dalam pertemuan para pakar kelautan di Maluku, awal Agustus lalu.
"Hasil rumusan para pakar kelautan tersebut akan menjadi pedoman atau konsep serta dan program kerja dalam menunjang Maluku sebagai lumbung ikan nasional di tanah air," katanya
"Rumusan LIN ini akan dijadikan pedoman untuk membangun dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Maluku sebagai lumbung ikan nasional," katanya.
Gubernur mengatakan, telah menugaskan Kepala Dinas Perikanan Maluku Romelus Far-Far untuk menyiapkan berbagai program dan konsep pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Maluku, agar setelah penanda tanganan MoU dapat segera ditindak lanjuti.
Penanda tanganan nota kesepahaman Maluku sebagai lumbung ikan nasional tersebut menindak lanjuti arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penyelenggaraan Sail Banda 2010 di Ambon.
Gubernur Said meyakini KKP saat ini serius menindak lanjuti keputusan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional melalui program kerja jangka panjang.
"Karena itu siapa pun yang akan menjadi Menteri KKP dalam kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala, harus meneruskan kerjasama yang akan ditandatangani, sekaligus melanjutkan program pengelolaan kelautan dan perikanan di Maluku," katanya.
Gubernur Said berharap penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional akan berdampak menjamin ketersediaan produk kelautan dan perikanan berkelanjutan serta membangun sistem logistik perikanan berbasis sistem informasi.
Implementasi sistem ketahanan pangan nasional berbasis keunggulan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, mengembangkan infrastruktur perikanan dan penunjangnya.
Selain itu, memperluas jaringan pasar potensial, membangun, memperkuat kelembagaan dan manajemen pengelolaan perikanan, serta meningkatkan cakupan dan peran pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Maluku.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014