Ambon (Antara Maluku) - Sedikitnya 20 anggota DPRD Kota Tual, Maluku hasil Pileg pada 9 April 2014 dijadwalkan dilantik pada Oktober 2014.
Ketua DPRD Kota Tual, Rudolf Marthen Waremra, dihubungi dari Ambon, Rabu, mengatakan, KPU setempat telah berkoordinasi untuk pelantikan legislator periode 2014 - 2019 pada Oktober 2014.
"Jadi sambil menunggu pelantikan, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) agar legislator setelah dilantik bisa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik," ujarnya.
Dia mengakui, tugas dan tanggung jawab DPRD lima tahun ke depan cukup berat karena harus sinergis dengan eksekutif untuk menurunkan angka kemiskinan lebih dari 60.000 jiwa penduduk setempat.
"Kami targetkan pada 2018 kemiskinan tinggal 12 persen dari saat ini 25 persen dengan berbagai terobosan program," kata Rudolf.
Kerja keras ini guna menjawab tujuan pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara sesuai UU. No. 31 Tahun 2007 tertanggal 10 Juli 2007.
Dia merujuk sinergitas kinerja Legislatif dan Eksekutif dengan tidak mengabaikan Yudikatif sehingga bertekad meletakan kerangka pembangunan Kota Tual secara baik guna dilanjutkan pimpinan ke depan.
Prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan yang saat ini sekitar 25 persen dari 60.000 lebih jiwa penduduk Kota Tual.
"Kami memprogramkan pada akhir 2018 kemiskinan hanya tinggal 12 persen dengan memberdayakan masyarakat mengelola potensi sumber daya hayati laut sebagai andalan pendapatan warga," kata Rudolf.
Pemkot Tual melakukan pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) sudah empat tahun terakhir ini.
Program ini didukung masing-masing desa memperoleh dana pemberdayaan antara Rp50 juta hingga Rp100 juta tergantung klasifikasinya.
Desa yang besar dengan jumlah penduduk banyak memperoleh dana sebesar Rp100 juta, desa sedang Rp70 juta, sedangkan desa kecil dengan jumlah penduduk sedikit termasuk dusun memperoleh dana pemberdayaan Rp50 juta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Ketua DPRD Kota Tual, Rudolf Marthen Waremra, dihubungi dari Ambon, Rabu, mengatakan, KPU setempat telah berkoordinasi untuk pelantikan legislator periode 2014 - 2019 pada Oktober 2014.
"Jadi sambil menunggu pelantikan, maka telah dilaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) agar legislator setelah dilantik bisa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik," ujarnya.
Dia mengakui, tugas dan tanggung jawab DPRD lima tahun ke depan cukup berat karena harus sinergis dengan eksekutif untuk menurunkan angka kemiskinan lebih dari 60.000 jiwa penduduk setempat.
"Kami targetkan pada 2018 kemiskinan tinggal 12 persen dari saat ini 25 persen dengan berbagai terobosan program," kata Rudolf.
Kerja keras ini guna menjawab tujuan pemekaran Kota Tual dari Kabupaten Maluku Tenggara sesuai UU. No. 31 Tahun 2007 tertanggal 10 Juli 2007.
Dia merujuk sinergitas kinerja Legislatif dan Eksekutif dengan tidak mengabaikan Yudikatif sehingga bertekad meletakan kerangka pembangunan Kota Tual secara baik guna dilanjutkan pimpinan ke depan.
Prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan yang saat ini sekitar 25 persen dari 60.000 lebih jiwa penduduk Kota Tual.
"Kami memprogramkan pada akhir 2018 kemiskinan hanya tinggal 12 persen dengan memberdayakan masyarakat mengelola potensi sumber daya hayati laut sebagai andalan pendapatan warga," kata Rudolf.
Pemkot Tual melakukan pengentasan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) sudah empat tahun terakhir ini.
Program ini didukung masing-masing desa memperoleh dana pemberdayaan antara Rp50 juta hingga Rp100 juta tergantung klasifikasinya.
Desa yang besar dengan jumlah penduduk banyak memperoleh dana sebesar Rp100 juta, desa sedang Rp70 juta, sedangkan desa kecil dengan jumlah penduduk sedikit termasuk dusun memperoleh dana pemberdayaan Rp50 juta.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014