Ambon (Antara Maluku) - Sekretaris DPRD Maluku Roy Manuhuttu mengatakan alokasi dana untuk pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) bagi 45 anggota DPRD tidak mencapai Rp40,7 juta per orang.
"Alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2014 satker DPRD Maluku pada masa transisi itu memang ada kenaikan karena harus disediakan bagi anggota dewan yang baru maupun lama yang terpilih kembali," kata Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu di Ambon, Jumat.
Ia menegaskan tudingan lembaga Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) atas besarnya alokasi dana pengadaan pakaian dinas bagi 45 anggota DPRD Maluku mencapai Rp40,7 juta per orang sangat berlebihan.
Fitra menyatakan alokasi anggaran belanja pakaian sipil lengkap anggota DPRD di 18 provinsi mencapai Rp14 miliar lebih, dan yang tertinggi dananya adalah DPRD Maluku.
Menurut Roy, ketentuan pengalokasian anggaran untuk pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), PSL, pakaian lengan panjang serta logo DPR atau DPRD ini diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24/2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD.
Karena pengalokasian dananya pada masa transisi maka pagu anggarannya meningkat tetapi tidak sebesar yang dituduhkan Fitra dan masuk termahal dari 18 provinsi di Indonesia.
Selain itu, khusus untuk pakaian jenis PSL hanya diadakan untuk anggota DPRD yang baru terpilih dan akan dilantik, sedangkan untuk anggota dewan yang lama tidak dijatahkan.
"Makanya kami mempertanyakan data yang diperoleh Fitra ini dari mana, sebab kalau dikalkukasikan maka alokasi anggaran untuk pengadaan pakaian anggota dewan tidak sebesar yang disebutkan mereka," ujar Roy Manuhuttu.
Selain masalah pakaian dinas, Sekwan juga sedang memproses surat penarikan mobil dinas bagi pimpinan dan anggota legislator yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 16 September 2014.
Jumlah anggota DPRD Maluku periode 2009-2014 sebanyak 45 orang dan yang berhasil terpilih lagi menjadi anggota legislatif periode lima tahun ke depan sebanyak 23 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD 2014 satker DPRD Maluku pada masa transisi itu memang ada kenaikan karena harus disediakan bagi anggota dewan yang baru maupun lama yang terpilih kembali," kata Sekretaris DPRD Maluku, Roy Manuhuttu di Ambon, Jumat.
Ia menegaskan tudingan lembaga Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) atas besarnya alokasi dana pengadaan pakaian dinas bagi 45 anggota DPRD Maluku mencapai Rp40,7 juta per orang sangat berlebihan.
Fitra menyatakan alokasi anggaran belanja pakaian sipil lengkap anggota DPRD di 18 provinsi mencapai Rp14 miliar lebih, dan yang tertinggi dananya adalah DPRD Maluku.
Menurut Roy, ketentuan pengalokasian anggaran untuk pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), PSL, pakaian lengan panjang serta logo DPR atau DPRD ini diatur dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24/2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD.
Karena pengalokasian dananya pada masa transisi maka pagu anggarannya meningkat tetapi tidak sebesar yang dituduhkan Fitra dan masuk termahal dari 18 provinsi di Indonesia.
Selain itu, khusus untuk pakaian jenis PSL hanya diadakan untuk anggota DPRD yang baru terpilih dan akan dilantik, sedangkan untuk anggota dewan yang lama tidak dijatahkan.
"Makanya kami mempertanyakan data yang diperoleh Fitra ini dari mana, sebab kalau dikalkukasikan maka alokasi anggaran untuk pengadaan pakaian anggota dewan tidak sebesar yang disebutkan mereka," ujar Roy Manuhuttu.
Selain masalah pakaian dinas, Sekwan juga sedang memproses surat penarikan mobil dinas bagi pimpinan dan anggota legislator yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 16 September 2014.
Jumlah anggota DPRD Maluku periode 2009-2014 sebanyak 45 orang dan yang berhasil terpilih lagi menjadi anggota legislatif periode lima tahun ke depan sebanyak 23 orang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014