Ambon (Antara Maluku) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku mengajak masyarakat bersama pemerintah daerah untuk menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kita sadari masalah BBM itu merupakan urusan APBN, namun perlu ditegaskan kalau ini menyangkut urusan masyarakat banyak yang bisa berdampak sosial, ekonomi, dan politik," kata Ketua F-PKS DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Sabtu.
PKS juga mengajak fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku untuk sama-sama menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, sebab sikap seperti ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya yang ekonomi lemah.
Menurut Suhfi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada Bulan September 2013 silam juga mendapat penolakan PDI Perjuangan.
"Sebuah keberpihakan yang sangat nyata dan menjadi komitmen kepada masyarakat kita," tandasnya.
Karenanya F-PKS menggandeng F-PDI Perjuagan bersama masyarakat dan pemerinbtah daerah menolak rencana kenaikan harga BBM tahun ini sebab akan berdampak buruk bagi masyarakat.
"Kami yakin sungguh suasana hati F-PDI Perjuangan juga sama dengan PKS untuk menolak kenakan harga kebutuhan masyarakat tersebut, siapa pun presidennya," tegas Suhfi Madjid.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir masa pemerintahannya pada Oktober 2014.
Namun sejak awal wacana kenaikan harga BBM ini digulirkan, timbul berbagai reaksi mmasyarakat yang menolak maupun menyetujui wacana tersebut.
Misalnya Komite Ekonomi Nasional (KEN) berharap agar pemerintahan mendatang, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dapat menaikkan harga BBM subsidi dalam tahun ini.
Kalangan lainnya juga berpendapat kalau kenaikan harga BBM sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan minyak ke luar negeri dan menghindari terjadinya pengoplosan minyak oleh para retailer.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kita sadari masalah BBM itu merupakan urusan APBN, namun perlu ditegaskan kalau ini menyangkut urusan masyarakat banyak yang bisa berdampak sosial, ekonomi, dan politik," kata Ketua F-PKS DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Sabtu.
PKS juga mengajak fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku untuk sama-sama menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, sebab sikap seperti ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya yang ekonomi lemah.
Menurut Suhfi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada Bulan September 2013 silam juga mendapat penolakan PDI Perjuangan.
"Sebuah keberpihakan yang sangat nyata dan menjadi komitmen kepada masyarakat kita," tandasnya.
Karenanya F-PKS menggandeng F-PDI Perjuagan bersama masyarakat dan pemerinbtah daerah menolak rencana kenaikan harga BBM tahun ini sebab akan berdampak buruk bagi masyarakat.
"Kami yakin sungguh suasana hati F-PDI Perjuangan juga sama dengan PKS untuk menolak kenakan harga kebutuhan masyarakat tersebut, siapa pun presidennya," tegas Suhfi Madjid.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir masa pemerintahannya pada Oktober 2014.
Namun sejak awal wacana kenaikan harga BBM ini digulirkan, timbul berbagai reaksi mmasyarakat yang menolak maupun menyetujui wacana tersebut.
Misalnya Komite Ekonomi Nasional (KEN) berharap agar pemerintahan mendatang, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dapat menaikkan harga BBM subsidi dalam tahun ini.
Kalangan lainnya juga berpendapat kalau kenaikan harga BBM sangat penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan minyak ke luar negeri dan menghindari terjadinya pengoplosan minyak oleh para retailer.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014