Ambon (Antara Maluku) - Wacana pemilihan kepala daerah melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah dan DPR untuk memutuskan.
"Soal pilkada langsung atau tidak langsung, kita kembalikan kepada yang punya gawainya sekarang," kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Jacobus Puttilehalat di Ambon, Kamis.
Yang punya gawai dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan legislatif yang sedang melakukan pembahasan secara intensif.
Jacobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB)) mengatakan, sekarang ini masih tetap berpedoman pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
"Tetapi sebentar kalau legislaltif memutuskan yang terbaik lewat DPRD atau tetap melalui rakyat secara langsung, kita tetap akan mengikuti," ujarnya.
Kalau balik ke DPRD, bisa saja bila sudah ada keputusan yang mengikat.
"Kita tidak bisa menggunakan tolak ukur dari daerah, masalahnya kalau sudah finalisasi di tingkat pusat maka di daerah tidak bisa menolaknya dan tetap menjalankan sesuai ketentuan undang-undang," kata Jacobus.
Pernyataan Jacobus juga bertolak belakang dengan sejumlah kepala daerah lainnya baik di Maluku maupun secara nasional yang lebih dominan menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat.
Misalnya sikap Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa yang lebih memilih sistem pemilihan langsung kepala daerah.
"Kalau sistem pilkada kembali melalui DPRD, ini tentunya merupakan suatu kemunduran dan terjadi degradasi politik dalam bidang demokrasi di era reformasi," katanya.
Wacana sistem pilkada yang dikembalikan ke DRDD ini muncul dari sejumlah partai politik (parpol) termasuk di dalamnya partai Golongan Karya dan Gerindra.
Namun masih ada sejumlah parpol lainnya seperti PDI Perjuangan, Hanura dan PKB yang tetap menghendaki sistem pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut Tagop, wacana pilkada oleh lembaga perwakilan rakyat ini hanyalah sebuah konstelasi politik di tingkat pusat yang berkaitan dengan kepentingan parpol tertentu.
"Kami lebih memilih penggunaan sistem pilkada langsung agar gubernur, bupati atau Wali Kota yang terpilih benar-benar merupakan produk dan cerminan pilihan rakyat secara riil," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Soal pilkada langsung atau tidak langsung, kita kembalikan kepada yang punya gawainya sekarang," kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Jacobus Puttilehalat di Ambon, Kamis.
Yang punya gawai dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan legislatif yang sedang melakukan pembahasan secara intensif.
Jacobus yang juga Bupati Seram Bagian Barat (SBB)) mengatakan, sekarang ini masih tetap berpedoman pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
"Tetapi sebentar kalau legislaltif memutuskan yang terbaik lewat DPRD atau tetap melalui rakyat secara langsung, kita tetap akan mengikuti," ujarnya.
Kalau balik ke DPRD, bisa saja bila sudah ada keputusan yang mengikat.
"Kita tidak bisa menggunakan tolak ukur dari daerah, masalahnya kalau sudah finalisasi di tingkat pusat maka di daerah tidak bisa menolaknya dan tetap menjalankan sesuai ketentuan undang-undang," kata Jacobus.
Pernyataan Jacobus juga bertolak belakang dengan sejumlah kepala daerah lainnya baik di Maluku maupun secara nasional yang lebih dominan menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat.
Misalnya sikap Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa yang lebih memilih sistem pemilihan langsung kepala daerah.
"Kalau sistem pilkada kembali melalui DPRD, ini tentunya merupakan suatu kemunduran dan terjadi degradasi politik dalam bidang demokrasi di era reformasi," katanya.
Wacana sistem pilkada yang dikembalikan ke DRDD ini muncul dari sejumlah partai politik (parpol) termasuk di dalamnya partai Golongan Karya dan Gerindra.
Namun masih ada sejumlah parpol lainnya seperti PDI Perjuangan, Hanura dan PKB yang tetap menghendaki sistem pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Menurut Tagop, wacana pilkada oleh lembaga perwakilan rakyat ini hanyalah sebuah konstelasi politik di tingkat pusat yang berkaitan dengan kepentingan parpol tertentu.
"Kami lebih memilih penggunaan sistem pilkada langsung agar gubernur, bupati atau Wali Kota yang terpilih benar-benar merupakan produk dan cerminan pilihan rakyat secara riil," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014