Ambon (Antara Maluku) - Pemprov Maluku sedang menyusun sebuah kerangka program atau kategori menyangkut tingkat kesiapan daya saing masyarakat, barang dan jasa untuk menghadapi pasar bebas ASEAN 2015.
Kerangka program tersebut harus memuat berbagai macam hal yang akan berlangsung dalam pasar bebas tersebut, termasuk penyediaan barang, jasa, investasi, serta sumber daya manusia (SDM), kata Asisten III bidang Ekonomi Pemprov Maluku, Sidik Sangadji, di Ambon, Senin.
Menurut dia, pasar dalam negeri termasuk di Maluku sangat diminati para investor dan pengusaha dari berbagai negara di kawasan ASEAN karena potensi sumber daya alamnya yang melimpah dan menjanjikan keuntungan besar di masa mendatang.
Maluku secara khusus memiliki sumber daya alam sangat melimpah dan bernilai ekonomis tinggi di pasar internasional, terutama potensi kelautan dan perikanan dan pertanian.
"Potensi ini diminati para investor asing untuk menanamkan modalnya dalam skala besar," katanya.
Namun, lanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pasar bebas ASEAN yakni kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk lokal yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasaran internasional, tenaga profesional di masing-masing sektor, dan infrastruktur dasar serta pengembangan teknologi tepat guna.
"Tiga hal yang menjadi kebutuhan itu masih belum memadai, terutama di daerah perbatasan dan terpencil di Maluku," katanya.
Karena itu, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota harus bekerja cepat melahirkan tenaga-tenaga profesional di masing-masing sektor, pembangunan infrastruktur dasar serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik masuknya investor dalam dan luar negeri.
Sidik menjelaskan, daerah perbatasan dan terpencil sangat rentan terhadap dampak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 karena kehidupan masyarakatnya yang masih tradisional.
Sehubungan dengan itu, diperlukan pendampingan serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah dan kawasan perbatasan seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Pendampingan tersebut antara lain penyediaan informasi teknis guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, informasi harga serta standarisasi produk yang telah diharmonisasi di tingkat ASEAN untuk tujuan ekspor.
"Tantangan terbesar adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang era pasar bebas ASEAN ini. Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku saja, tidak semua komponen masyarakat paham MEA. Apalagi warga di daerah terpencil dan kawasan perbatasan antarnegara," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
Kerangka program tersebut harus memuat berbagai macam hal yang akan berlangsung dalam pasar bebas tersebut, termasuk penyediaan barang, jasa, investasi, serta sumber daya manusia (SDM), kata Asisten III bidang Ekonomi Pemprov Maluku, Sidik Sangadji, di Ambon, Senin.
Menurut dia, pasar dalam negeri termasuk di Maluku sangat diminati para investor dan pengusaha dari berbagai negara di kawasan ASEAN karena potensi sumber daya alamnya yang melimpah dan menjanjikan keuntungan besar di masa mendatang.
Maluku secara khusus memiliki sumber daya alam sangat melimpah dan bernilai ekonomis tinggi di pasar internasional, terutama potensi kelautan dan perikanan dan pertanian.
"Potensi ini diminati para investor asing untuk menanamkan modalnya dalam skala besar," katanya.
Namun, lanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pasar bebas ASEAN yakni kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk lokal yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasaran internasional, tenaga profesional di masing-masing sektor, dan infrastruktur dasar serta pengembangan teknologi tepat guna.
"Tiga hal yang menjadi kebutuhan itu masih belum memadai, terutama di daerah perbatasan dan terpencil di Maluku," katanya.
Karena itu, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota harus bekerja cepat melahirkan tenaga-tenaga profesional di masing-masing sektor, pembangunan infrastruktur dasar serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik masuknya investor dalam dan luar negeri.
Sidik menjelaskan, daerah perbatasan dan terpencil sangat rentan terhadap dampak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 karena kehidupan masyarakatnya yang masih tradisional.
Sehubungan dengan itu, diperlukan pendampingan serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah dan kawasan perbatasan seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Pendampingan tersebut antara lain penyediaan informasi teknis guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, informasi harga serta standarisasi produk yang telah diharmonisasi di tingkat ASEAN untuk tujuan ekspor.
"Tantangan terbesar adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang era pasar bebas ASEAN ini. Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku saja, tidak semua komponen masyarakat paham MEA. Apalagi warga di daerah terpencil dan kawasan perbatasan antarnegara," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014