Ambon (Antara Maluku) - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa menegaskan pemerintah pusat belum berlaku adil terutama menyangkut alokasi dana pembangunan untuk provinsi Maluku.
"Pemerintah pusat belum adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan, terutama kepada provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan," kata Ali Masykur, di Ambon, Selasa.
Ali Masykur yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2009 - 2014 tersebut menegaskan, kecilnya alokasi anggaran pembangunan untuk Maluku menyebabkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut tertinggal jauh dibanding daerah lainnya di Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah.
Ia merasa miris melihat kondisi Maluku sebagai salah satu provinsi yang berandil besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, berbanding terbalik dengan kenyataan yang dialami saat ini di mana tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin di tanah air.
"Padahal potensi sumber daya alam Maluku terutama kelautan dan perikanan sangatlah besar dan bernilai ekonomis. Jika potensi ini dikelola optimal akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Seharusnya, ujar dia, pendapatan negara yang mencapai Rp1.820 triliun dapat dibagi dengan baik menggunakan skala prioritas serta mempertimbangkan karakteristik wilayah masing-masing provinsi.
"Pemerintah pusat seharusnya tidak menggunakan pendekatan kontinental maupun jumlah penduduk dalam membagi anggaran pembangunan untuk masing-masing daerah, tetapi harus juga mempertimbangkan karakteristik wilayah," katanya.
Menurut dia, sentralistik pembangunan yang masih bertumpu di wilayah barat, khususnya di Pulau Jawa yang memproleh alokasi anggaran besar maupun prioritas program pembangunan sudah seharusnya dibatasi, dan pemerintah mulai mengalihkan perhatian ke kawasan potensial dan strategis serta memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Maluku.
Pemerataan keuangan negara, katanya, memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kelemahan yang dihadapi saat ini yakni pendistribusian keuangan negara yang tidak merata. Sistem ekonomi Indonesia sering mengabaikan masalah pemerataan keuangan. Harusnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak lagi terjadi kesenjangan antarwilayah," ujar Musa.
Maluku dengan karakter wilayah kepulauan harusnya bisa disejajarkan dengan provinsi lain, jika memerintah Pusat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur dasar, terutama fasilitas perhubungan yang memegang peranan penting untuk konektivitas antarwilayah.
Dia menambahkan, Maluku dengan julukan provinsi "seribu pulau" berada pada posisi strategis di kawasan pasifik, serta didukung besarnya potensi sumber daya perikanan dan kelautan, akan memegang peranan penting dalam perdagangan dunia di masa mendatang.
"Terpenting saat ini berpulang kepada pemerintah daerah serta kabupaten - kota melihat peluang ini strategis tersebut, dengan menciptakan konsep dan program pembangunan prioritas guna mengejar ketertinggalan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa mendatang," ujar Ali Masykur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pemerintah pusat belum adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan, terutama kepada provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan," kata Ali Masykur, di Ambon, Selasa.
Ali Masykur yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2009 - 2014 tersebut menegaskan, kecilnya alokasi anggaran pembangunan untuk Maluku menyebabkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut tertinggal jauh dibanding daerah lainnya di Indonesia Barat maupun Indonesia Tengah.
Ia merasa miris melihat kondisi Maluku sebagai salah satu provinsi yang berandil besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, berbanding terbalik dengan kenyataan yang dialami saat ini di mana tercatat sebagai salah satu provinsi termiskin di tanah air.
"Padahal potensi sumber daya alam Maluku terutama kelautan dan perikanan sangatlah besar dan bernilai ekonomis. Jika potensi ini dikelola optimal akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Seharusnya, ujar dia, pendapatan negara yang mencapai Rp1.820 triliun dapat dibagi dengan baik menggunakan skala prioritas serta mempertimbangkan karakteristik wilayah masing-masing provinsi.
"Pemerintah pusat seharusnya tidak menggunakan pendekatan kontinental maupun jumlah penduduk dalam membagi anggaran pembangunan untuk masing-masing daerah, tetapi harus juga mempertimbangkan karakteristik wilayah," katanya.
Menurut dia, sentralistik pembangunan yang masih bertumpu di wilayah barat, khususnya di Pulau Jawa yang memproleh alokasi anggaran besar maupun prioritas program pembangunan sudah seharusnya dibatasi, dan pemerintah mulai mengalihkan perhatian ke kawasan potensial dan strategis serta memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Maluku.
Pemerataan keuangan negara, katanya, memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kelemahan yang dihadapi saat ini yakni pendistribusian keuangan negara yang tidak merata. Sistem ekonomi Indonesia sering mengabaikan masalah pemerataan keuangan. Harusnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak lagi terjadi kesenjangan antarwilayah," ujar Musa.
Maluku dengan karakter wilayah kepulauan harusnya bisa disejajarkan dengan provinsi lain, jika memerintah Pusat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membangun infrastruktur dasar, terutama fasilitas perhubungan yang memegang peranan penting untuk konektivitas antarwilayah.
Dia menambahkan, Maluku dengan julukan provinsi "seribu pulau" berada pada posisi strategis di kawasan pasifik, serta didukung besarnya potensi sumber daya perikanan dan kelautan, akan memegang peranan penting dalam perdagangan dunia di masa mendatang.
"Terpenting saat ini berpulang kepada pemerintah daerah serta kabupaten - kota melihat peluang ini strategis tersebut, dengan menciptakan konsep dan program pembangunan prioritas guna mengejar ketertinggalan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa mendatang," ujar Ali Masykur.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014