Ternate (Antara Maluku) - Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Maluku Utara meminta pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu tidak sampai menghilangkan situs sejarah dalam pengembangan usaha.
"Pengembangan usaha di suatu daerah tidak boleh dihalangi, tetapi dalam pelaksanaannya, terutama penetapan lokasi usaha, jangan sampai menghilangkan keberadaan situs sejarah di lokasi itu," kata Ketua MSI Malut Sahrir Muhammad di Ternate, Senin.
Artinya, kalau di suatu lokasi yang akan menjadi tempat pengembangan usaha ada situs sejarah maka pengembangan usaha di lokasi itu harus dialihkan ke tempat lain dan kalau pun tetap akan mengembangkan usaha harus disesuaikan dengan latar belakang situs sejarah serta tidak mengganggu sedikit pun fungsinya.
Ia mengatakan, di sejumlah kabupaten/kota di Malut dalam mengembangkan usaha terkadang tidak memperhatikan keberadaan situs sejarah di lokasi yang akan menjadi tempat pengembangan usaha itu, sehingga mengancam keberadaannya.
Pembangunan pusat perdagangan modren di kawasan pantai Dodoku Ali, Kota Ternate, misalnya telah mengancam keberadaan situs sejarah Dodoku Ali di daerah itu, padahal situs sejarah ini merupakan bagian terpenting dari keberadaan Kesultanan Ternate.
"Pemerintah kabupaten/kota seharusnya ketika akan mengembangkan usaha di suatu lokasi yang ada situs sejarah harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan situs sejarah itu, sehingga kasus seperti pembangunan pusat perdagangan modern di pantai Dodoku Ali, Ternate tidak terjadi," katanya.
Situs sejarah tidak harus tertutup bagi aktivitas usaha, justru aktivitas usaha di sekitar situs sejarah itu harus ditumbuhkan dengan syarat tidak merusak ciri dan fungsi situs sejarah serta aktivitas usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan latar belakang sejarah keberadaan situs sejarah itu.
Ia mencontohkan di situs sejarah Benteng Orange Ternate, aktivitas usaha yang cocok dikembangkan di sekitar situs peninggalan kolonial itu adalah penjualan produk khas Ternate, seperti kerajinan besi putih dan kuliner bagea kenari yang dulu memang pernah berkembang di kawasan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pengembangan usaha di suatu daerah tidak boleh dihalangi, tetapi dalam pelaksanaannya, terutama penetapan lokasi usaha, jangan sampai menghilangkan keberadaan situs sejarah di lokasi itu," kata Ketua MSI Malut Sahrir Muhammad di Ternate, Senin.
Artinya, kalau di suatu lokasi yang akan menjadi tempat pengembangan usaha ada situs sejarah maka pengembangan usaha di lokasi itu harus dialihkan ke tempat lain dan kalau pun tetap akan mengembangkan usaha harus disesuaikan dengan latar belakang situs sejarah serta tidak mengganggu sedikit pun fungsinya.
Ia mengatakan, di sejumlah kabupaten/kota di Malut dalam mengembangkan usaha terkadang tidak memperhatikan keberadaan situs sejarah di lokasi yang akan menjadi tempat pengembangan usaha itu, sehingga mengancam keberadaannya.
Pembangunan pusat perdagangan modren di kawasan pantai Dodoku Ali, Kota Ternate, misalnya telah mengancam keberadaan situs sejarah Dodoku Ali di daerah itu, padahal situs sejarah ini merupakan bagian terpenting dari keberadaan Kesultanan Ternate.
"Pemerintah kabupaten/kota seharusnya ketika akan mengembangkan usaha di suatu lokasi yang ada situs sejarah harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan situs sejarah itu, sehingga kasus seperti pembangunan pusat perdagangan modern di pantai Dodoku Ali, Ternate tidak terjadi," katanya.
Situs sejarah tidak harus tertutup bagi aktivitas usaha, justru aktivitas usaha di sekitar situs sejarah itu harus ditumbuhkan dengan syarat tidak merusak ciri dan fungsi situs sejarah serta aktivitas usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan latar belakang sejarah keberadaan situs sejarah itu.
Ia mencontohkan di situs sejarah Benteng Orange Ternate, aktivitas usaha yang cocok dikembangkan di sekitar situs peninggalan kolonial itu adalah penjualan produk khas Ternate, seperti kerajinan besi putih dan kuliner bagea kenari yang dulu memang pernah berkembang di kawasan itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014