Ternate (Antara Maluku) - Para penggiat antinarkoba meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara segera melakukan tes urine kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini, sebagai tindak lanjut dari instruksi Menpan-RB.
"Menpan-RB menginstruksikan seluruh PNS di Indonesia menjalani tes urine untuk memastikan ada tidaknya PNS terlibat narkoba. Instruksi itu harus disikapi dengan serius BNNP Malut untuk segera melakukan tes urine kepada para PNS di daerah ini," kata salah seorang penggiat antinarkoba di Malut, Solaiman di Ternate, Minggu.
BNNP Malut tidak perlu lagi membuat surat permintaan kepada gubernur dan para bupati/wali kota di Malut untuk melakukan tes urine kepada PNS di lingkungan masing-masing karena instruksi Menpan-RB tersebut sudah merupakan dasar hukum bagi BNNP untuk langsung melakukan tes urine tanpa harus ada persetujuan gubernur atau bupati/wali kota.
Ia mengatakan PNS sebagai aparatur pemerintah harus menjadi teladan dan berada di barisan terdepan dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Malut.
Gubernur dan para bupati/wali kota di Malut diharapkan jika hasil tes urine nanti terbukti ada PNS di lingkungan masing-masing terlibat narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar harus ditindak tegas, bahkan bila perlu dipecat sebagai PNS.
Sementara itu, Kepala BNNP Malut Eli Djamaluddin mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan-RB mengenai pelaksanaan tes urine kepada para PNS di daerah ini, karena tidak mungkin BNNP melakukan suatu kegiatan tanpa didasari dengan petunjuk teknis yang jelas.
BNNP Malut sangat mendukung instruksi Menpan-RB tersebut, karena selama ini BNNP Malut memang menduga ada oknum PNS di Malut yang terlibat narkoba dan itu di antaranya terbukti dari adanya sejumlah PNS yang berhasil diamankan karena terkait narkoba.
"BNNP Malut sebenarnya sudah lama berniat melakukan tes urine kepada para PNS di Malut, termasuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak berjalan sesuai harapan, karena adanya berbagai kendala teknis, seperti tidak adanya tanggapan untuk melakukan kegiatan itu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Menpan-RB menginstruksikan seluruh PNS di Indonesia menjalani tes urine untuk memastikan ada tidaknya PNS terlibat narkoba. Instruksi itu harus disikapi dengan serius BNNP Malut untuk segera melakukan tes urine kepada para PNS di daerah ini," kata salah seorang penggiat antinarkoba di Malut, Solaiman di Ternate, Minggu.
BNNP Malut tidak perlu lagi membuat surat permintaan kepada gubernur dan para bupati/wali kota di Malut untuk melakukan tes urine kepada PNS di lingkungan masing-masing karena instruksi Menpan-RB tersebut sudah merupakan dasar hukum bagi BNNP untuk langsung melakukan tes urine tanpa harus ada persetujuan gubernur atau bupati/wali kota.
Ia mengatakan PNS sebagai aparatur pemerintah harus menjadi teladan dan berada di barisan terdepan dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Malut.
Gubernur dan para bupati/wali kota di Malut diharapkan jika hasil tes urine nanti terbukti ada PNS di lingkungan masing-masing terlibat narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar harus ditindak tegas, bahkan bila perlu dipecat sebagai PNS.
Sementara itu, Kepala BNNP Malut Eli Djamaluddin mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan-RB mengenai pelaksanaan tes urine kepada para PNS di daerah ini, karena tidak mungkin BNNP melakukan suatu kegiatan tanpa didasari dengan petunjuk teknis yang jelas.
BNNP Malut sangat mendukung instruksi Menpan-RB tersebut, karena selama ini BNNP Malut memang menduga ada oknum PNS di Malut yang terlibat narkoba dan itu di antaranya terbukti dari adanya sejumlah PNS yang berhasil diamankan karena terkait narkoba.
"BNNP Malut sebenarnya sudah lama berniat melakukan tes urine kepada para PNS di Malut, termasuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetapi tidak berjalan sesuai harapan, karena adanya berbagai kendala teknis, seperti tidak adanya tanggapan untuk melakukan kegiatan itu," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014