Ambon (Antara Maluku) - Dinas Perhubungan Maluku diharapkan menyusun program pembangunan bidang perhubungan laut yang sinkron dengan program tol laut yang digagas pemerintah pusat.
"Sinkronisasi program bidang kemaritiman itu baik menyangkut pembangunan dermaga pelabuhan laut hingga penyediaan kapal penumpang yang memadai," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Francois Orno di Ambon, Senin.
Menurut dia, dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres, saat ini juga sudah ada Kementerian Maritim, sehingga perlu ada sinkronisasi program yang perlu disiapkan Dishub Maluku dengan bercirikan kepulauan.
Sebab dalam Undang-Undang nomor 23 tauhn 2014 tentang pemerintahan daerah juga menjamin pembangunan wilayah kepulauan.
Orno mengatakan, persoalan ini harus menjadi perhatian Dishub Maluku sebab ada proyek pembangunan dermaga di Kabupaten Maluku Daya yang tidak berfungsi secara baik maupun tersendat-sendat hingga belum rampung.
Seperti pembangunan dermaga pelabuhan laut di Pulau Wetar yang sudah selesai tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara baik karena lokasinya berada di daerah yang kering saat terjadi pasang surut.
"Kalau pasang surut, kapal tidak bisa merapat di dermaga pelabuhan laut Limurang (Pulau Wetar) dan itu disebabkan perencanaan yang tidak akurat," katanya.
Sama halnya dengan pembangunan dermaga serupa di Pulau Dawelor, Kecamatan Babar yang dikerjakan sejak empat tahun silam tapi belum rampung sampai hari ini.
"Proyeknya memang dikerjakan unit pelaksana tekhnis (UPT) Dishub di kabupaten, namun dinas provinsi juga diharapkan melakukan koordinasi," katanya.
Selain itu, penyediaan armada kapal penumpang yang memadai dan ukurannya lebih besar ke wilayah MBD juga sangat dibutuhkan karena memperhitungkan kondisi cuaca ekstrim yang setiap waktu bisa terjadi.
Penyediaan sarana infrastruktur dasar bidang perhubungan laut yang memadai seperti inilah yang tentunya akan memperlancar transportasi antarpulau sehingga program tol laut bisa terwujud secara maksimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Sinkronisasi program bidang kemaritiman itu baik menyangkut pembangunan dermaga pelabuhan laut hingga penyediaan kapal penumpang yang memadai," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Francois Orno di Ambon, Senin.
Menurut dia, dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres, saat ini juga sudah ada Kementerian Maritim, sehingga perlu ada sinkronisasi program yang perlu disiapkan Dishub Maluku dengan bercirikan kepulauan.
Sebab dalam Undang-Undang nomor 23 tauhn 2014 tentang pemerintahan daerah juga menjamin pembangunan wilayah kepulauan.
Orno mengatakan, persoalan ini harus menjadi perhatian Dishub Maluku sebab ada proyek pembangunan dermaga di Kabupaten Maluku Daya yang tidak berfungsi secara baik maupun tersendat-sendat hingga belum rampung.
Seperti pembangunan dermaga pelabuhan laut di Pulau Wetar yang sudah selesai tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara baik karena lokasinya berada di daerah yang kering saat terjadi pasang surut.
"Kalau pasang surut, kapal tidak bisa merapat di dermaga pelabuhan laut Limurang (Pulau Wetar) dan itu disebabkan perencanaan yang tidak akurat," katanya.
Sama halnya dengan pembangunan dermaga serupa di Pulau Dawelor, Kecamatan Babar yang dikerjakan sejak empat tahun silam tapi belum rampung sampai hari ini.
"Proyeknya memang dikerjakan unit pelaksana tekhnis (UPT) Dishub di kabupaten, namun dinas provinsi juga diharapkan melakukan koordinasi," katanya.
Selain itu, penyediaan armada kapal penumpang yang memadai dan ukurannya lebih besar ke wilayah MBD juga sangat dibutuhkan karena memperhitungkan kondisi cuaca ekstrim yang setiap waktu bisa terjadi.
Penyediaan sarana infrastruktur dasar bidang perhubungan laut yang memadai seperti inilah yang tentunya akan memperlancar transportasi antarpulau sehingga program tol laut bisa terwujud secara maksimal.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014