Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Maluku Utara harus memperhatikan kesejahteraan guru honorer di wilayah masing-masing, kata anggota DPRD Provinsi Malut Edi Langkara.
"Pemkab dan pemkot harus memberikan honor kepada guru honorer minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) setempat," kata politikus Partai Golkar itu di Ternate, Selasa, terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2014.
Menurut dia, keberadaan guru honorer sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, terutama di sekolah yang guru pegawai negeri sipil (PNS) terbatas, seperti yang banyak terlihat di berbagai pulau dan wilayah terpencil di Maluku Utara (Malut).
Edi Langkara mengungkapkan bahwa para guru honorer tersebut selama ini tidak mendapatkan penghasilan yang memadai, bahkan tidak sedikit guru honorer yang hanya menerima honor Rp200 ribu per bulan, yang dananya berasal dari bantuan operasional sekolah (BOS).
"Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap kabupaten/kota di Malut memang terbatas, pemkab/pemkot harus bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk honor para guru honorer di wilayahnya, misalnya dengan cara mengalihkan dana dari pos yang tidak terlalu mendesak," katanya.
Edi Langkara juga mengimbau perusahaan yang beroperasi di Malut, terutama perusahaan pertambangan agar ikut memperhatikan kesejahteraan guru honorer di sekolah yang ada di sekitar lokasi perusahaan, misalnya dengan cara memberikan bantuan dana kepada sekolah untuk honor para guru honorer.
Khusus untuk pemerintah pusat, dia mengharapkan ada semacam kebijakan khusus yang memungkinkan guru honorer di Malut, khususnya yang telah mengabdi relatif cukup lama untuk diangkat menjadi PNS, terutama yang mengajar di daerah pelosok dan terpencil.
"Sistem penerimaan CPNS yang diterapkan pemerintah pusat saat ini sebaiknya tidak diberlakukan kepada para guru honorer karena kalau menggunakan sistem itu kecil kemungkinan guru honorer di daerah ini untuk lolos," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pemkab dan pemkot harus memberikan honor kepada guru honorer minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) setempat," kata politikus Partai Golkar itu di Ternate, Selasa, terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tahun 2014.
Menurut dia, keberadaan guru honorer sangat menentukan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, terutama di sekolah yang guru pegawai negeri sipil (PNS) terbatas, seperti yang banyak terlihat di berbagai pulau dan wilayah terpencil di Maluku Utara (Malut).
Edi Langkara mengungkapkan bahwa para guru honorer tersebut selama ini tidak mendapatkan penghasilan yang memadai, bahkan tidak sedikit guru honorer yang hanya menerima honor Rp200 ribu per bulan, yang dananya berasal dari bantuan operasional sekolah (BOS).
"Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap kabupaten/kota di Malut memang terbatas, pemkab/pemkot harus bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk honor para guru honorer di wilayahnya, misalnya dengan cara mengalihkan dana dari pos yang tidak terlalu mendesak," katanya.
Edi Langkara juga mengimbau perusahaan yang beroperasi di Malut, terutama perusahaan pertambangan agar ikut memperhatikan kesejahteraan guru honorer di sekolah yang ada di sekitar lokasi perusahaan, misalnya dengan cara memberikan bantuan dana kepada sekolah untuk honor para guru honorer.
Khusus untuk pemerintah pusat, dia mengharapkan ada semacam kebijakan khusus yang memungkinkan guru honorer di Malut, khususnya yang telah mengabdi relatif cukup lama untuk diangkat menjadi PNS, terutama yang mengajar di daerah pelosok dan terpencil.
"Sistem penerimaan CPNS yang diterapkan pemerintah pusat saat ini sebaiknya tidak diberlakukan kepada para guru honorer karena kalau menggunakan sistem itu kecil kemungkinan guru honorer di daerah ini untuk lolos," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014