Ambon (Antara Maluku) - Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Maluku Ibrahim Sangadji mengatakan, jaringan internet di daerah ini belum menjangkau seluruh wilayah di pulau-pulau terdepan dan terluar serta terpencil sehingga masyarakatnya masih tertutup terhadap akses informasi.
"Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terdepan dan terpencil di Maluku belum menikmati jaringan internet, padahal masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang perkembangan dalam negeri maupun luar negeri melalui fasilitas tersebut," katanya di Ambon, Kamis.
Menurut dia, selain jaringan internet yang belum menjagkau seluruh wilayah di daerah ini, fasilitas lainnya juga berupa jaringan telepon juga mengalami hal yang sama, sehingga ketika ada terjadi masalah di masyarakat pemerintah lamban menangani karena informasinya terlambat.
"Masyarakat Maluku yang tinggal pulau-pulau terdepan, sangat membutuhkan fasilitas komunikasi, sebab ketika ada kejadian luar biasa, misalnya terserang penyakit yang menimbulkan korban jiwa, maka dapat berkomunikasi melalui jaringan telepon meminta bantuan segera pemerintah mendistribusikan obat," kata Ibrahim.
Selanjutnya, kata dia, apabila terjadi bencana di laut, akibat tiupan angin sangat kencang dan gelombang tinggi menyebabkan nelayan tenggelam bersama perahunya, ini juga perlu komunikasi cepat dengan pihak-pihak terkait untuk membantu penyelamatan korban.
"Saya kira kebutuhan terhadap fasilitas komunikasi bagi masyarakat sangat penting, karena selain bisa dimanfaatkan untuk kepentingan darurat bisa juga digunakan untuk kepentingan ekonomi, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat mengikuti perkembangan harga komoditi lokal mereka di pasaran," ujar Ibrahim.
Ia menjelaskan, masyarakat di Maluku banyak yang mengelolah komoditi lokal bernilai ekonomi tinggi, baik komoditi hasil laut, komoditi hasil pertanian maupun komoditi hasil perkebunan. Tetapi mereka sangat sulit untuk menentukan harga, karena tidak tahu perkembangan harga di tingkat pasar yang lebih tinggi.
Maka terkadang para pengumpul menawarkan harga di bawah standar sehingga petani pengelolah komoditi merugi, sedangkan pengumpul maupun pedagang mendapat keuntungan besar dari penjulan komoditi tersebut.
"Jangan heran kalau masyarakat generasi muda sekarang enggan mengolah lahan pertanian, perkebunan maupun mengolah hasil laut, karena mereka selalu melihat pengalaman generasi tua masa lalu yang hidupnya tidak berubah walau pun menjual banyak komoditi andalan," kata Ibrahim.
Karena itu, ia meminta pemerintahan Jokowi-JK khususnya Kementerian Kominfo untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sarana komunikasi dan informasi di Maluku.
"Pemerintahan sebelumnya memang sudah membuat sejumlah program pembangunan fasilitas komunikasi dan informasi dengan anggaran yang cukup besar dan dikelola langsung oleh Kementerian Kominfo, tetapi hasilnya belum maksimal dan ada program yang tidak tepat sasaran," katanya.
Padahal mestinya, kata Ibrahim, program pembangunan fasilitas komunikasi dan informasi tersebut, seperti di antaranya Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dilakukan di wilayah-wilayah terpencil dan bukan di wilayah ibu kota kabupaten/kota dan provinsi.
"MPLIK mestinya dibangun untuk melayani desa-desa di kecamatan terpecil sehingga bisa mejawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi dan informasi, dengan begitu mereka bisa menerima informasi dari dalam negeri maupun luar negeri secara lebih terbuka," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terdepan dan terpencil di Maluku belum menikmati jaringan internet, padahal masyarakat sangat membutuhkan informasi tentang perkembangan dalam negeri maupun luar negeri melalui fasilitas tersebut," katanya di Ambon, Kamis.
Menurut dia, selain jaringan internet yang belum menjagkau seluruh wilayah di daerah ini, fasilitas lainnya juga berupa jaringan telepon juga mengalami hal yang sama, sehingga ketika ada terjadi masalah di masyarakat pemerintah lamban menangani karena informasinya terlambat.
"Masyarakat Maluku yang tinggal pulau-pulau terdepan, sangat membutuhkan fasilitas komunikasi, sebab ketika ada kejadian luar biasa, misalnya terserang penyakit yang menimbulkan korban jiwa, maka dapat berkomunikasi melalui jaringan telepon meminta bantuan segera pemerintah mendistribusikan obat," kata Ibrahim.
Selanjutnya, kata dia, apabila terjadi bencana di laut, akibat tiupan angin sangat kencang dan gelombang tinggi menyebabkan nelayan tenggelam bersama perahunya, ini juga perlu komunikasi cepat dengan pihak-pihak terkait untuk membantu penyelamatan korban.
"Saya kira kebutuhan terhadap fasilitas komunikasi bagi masyarakat sangat penting, karena selain bisa dimanfaatkan untuk kepentingan darurat bisa juga digunakan untuk kepentingan ekonomi, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat mengikuti perkembangan harga komoditi lokal mereka di pasaran," ujar Ibrahim.
Ia menjelaskan, masyarakat di Maluku banyak yang mengelolah komoditi lokal bernilai ekonomi tinggi, baik komoditi hasil laut, komoditi hasil pertanian maupun komoditi hasil perkebunan. Tetapi mereka sangat sulit untuk menentukan harga, karena tidak tahu perkembangan harga di tingkat pasar yang lebih tinggi.
Maka terkadang para pengumpul menawarkan harga di bawah standar sehingga petani pengelolah komoditi merugi, sedangkan pengumpul maupun pedagang mendapat keuntungan besar dari penjulan komoditi tersebut.
"Jangan heran kalau masyarakat generasi muda sekarang enggan mengolah lahan pertanian, perkebunan maupun mengolah hasil laut, karena mereka selalu melihat pengalaman generasi tua masa lalu yang hidupnya tidak berubah walau pun menjual banyak komoditi andalan," kata Ibrahim.
Karena itu, ia meminta pemerintahan Jokowi-JK khususnya Kementerian Kominfo untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sarana komunikasi dan informasi di Maluku.
"Pemerintahan sebelumnya memang sudah membuat sejumlah program pembangunan fasilitas komunikasi dan informasi dengan anggaran yang cukup besar dan dikelola langsung oleh Kementerian Kominfo, tetapi hasilnya belum maksimal dan ada program yang tidak tepat sasaran," katanya.
Padahal mestinya, kata Ibrahim, program pembangunan fasilitas komunikasi dan informasi tersebut, seperti di antaranya Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dilakukan di wilayah-wilayah terpencil dan bukan di wilayah ibu kota kabupaten/kota dan provinsi.
"MPLIK mestinya dibangun untuk melayani desa-desa di kecamatan terpecil sehingga bisa mejawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi dan informasi, dengan begitu mereka bisa menerima informasi dari dalam negeri maupun luar negeri secara lebih terbuka," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014