Ternate (Antara Maluku) - Anggota DPD-RI asal Maluku Utara (Malut), Basri Salama mendorong pembangunan tol laut di Malut guna meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat yang sebagian besar merupakan wilayah kepulauan.
"Untuk memperoleh kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung pembangunan tol laut, maka perlu ada komitmen bersama antara Pemkot Ternate dengan anggota DPD-RI Malut, sehingga bisa menjadi jembatan bagi kepentingan Daerah maupun rakyat Malut," katanya di Ternate, Minggu.
Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan di daerah yang dibiayai oleh APBN, wali kota menyarankan pembangunan revitalisasi sungai tugurara, karena Ternate ini juga merupakan kawasan rawan banjir, selain itu pertumbuhan ekonominya cukup pesat, pembangunan infrastruktur juga semakin hari semakin menumpuk,kemudian cagar budaya, kemudian tol laut dengan poros maritim yang digagas oleh Pemerintah, dimana dalam program tol laut ini Kota Ternate merupakan kawasan yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, Tol laut merupakan visi dari pemerintah, untuk membangun poros maritim, dengan tujuan untuk membangun konektifitas antara kawasan-kawasan yang memiliki luas laut yang lebih besar dan selama ini, Pemerintah Pusat membangun mandat bahwa Daerah-daerah yang masuk dalam kategori Kota itu tidak masuk dalam kawasan tol laut, akan tetapi dengan hadirnya Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Joko Widodo tidak seperti itu.
Dirinya menjelaskan dengan pembangunan tol laut, yang dibangun di daerah kepulauan, jelasnya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baru, dan permainan kawasan industri baru, adalah upaya untuk menghubungkan kondisi geografis Daerah-daerah yang kawasan lautnya cukup besar serta memiliki Pulau yang cukup besar, kenapa harus dibangun tol laut, karena untuk membangun konektifitas antar pulau.
Dia berjanji akan mendorong hal tersebut, karena tol laut dengan basis kawasan maritim ini lebih banyak diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki kawasan laut yang cukup besar.
"Kita akan mendorong pada Pemerintah sehingga program itu dapat diarahkan pada kawasan timur Indonesia, dan Maluku Utara dapat diberi porsi yang cukup besar oleh APBN untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tol laut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Untuk memperoleh kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung pembangunan tol laut, maka perlu ada komitmen bersama antara Pemkot Ternate dengan anggota DPD-RI Malut, sehingga bisa menjadi jembatan bagi kepentingan Daerah maupun rakyat Malut," katanya di Ternate, Minggu.
Ia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan di daerah yang dibiayai oleh APBN, wali kota menyarankan pembangunan revitalisasi sungai tugurara, karena Ternate ini juga merupakan kawasan rawan banjir, selain itu pertumbuhan ekonominya cukup pesat, pembangunan infrastruktur juga semakin hari semakin menumpuk,kemudian cagar budaya, kemudian tol laut dengan poros maritim yang digagas oleh Pemerintah, dimana dalam program tol laut ini Kota Ternate merupakan kawasan yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, Tol laut merupakan visi dari pemerintah, untuk membangun poros maritim, dengan tujuan untuk membangun konektifitas antara kawasan-kawasan yang memiliki luas laut yang lebih besar dan selama ini, Pemerintah Pusat membangun mandat bahwa Daerah-daerah yang masuk dalam kategori Kota itu tidak masuk dalam kawasan tol laut, akan tetapi dengan hadirnya Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Joko Widodo tidak seperti itu.
Dirinya menjelaskan dengan pembangunan tol laut, yang dibangun di daerah kepulauan, jelasnya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baru, dan permainan kawasan industri baru, adalah upaya untuk menghubungkan kondisi geografis Daerah-daerah yang kawasan lautnya cukup besar serta memiliki Pulau yang cukup besar, kenapa harus dibangun tol laut, karena untuk membangun konektifitas antar pulau.
Dia berjanji akan mendorong hal tersebut, karena tol laut dengan basis kawasan maritim ini lebih banyak diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki kawasan laut yang cukup besar.
"Kita akan mendorong pada Pemerintah sehingga program itu dapat diarahkan pada kawasan timur Indonesia, dan Maluku Utara dapat diberi porsi yang cukup besar oleh APBN untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tol laut," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014