Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Sad Assagaff menyatakan provinsi ini tidak kebagian dana alokasi khusus (DAK) di bidang perhubungan laut, padahal sektor ini merupakan unggulan dan prioritas untuk membangun konektivitas antarpulau.
"Selama ini Maluku tidak pernah kebagian, padahal transportasi laut merupakan sarana paling vital untuk membangun daerah ini, terutama menghubungkan pulau-pulau dan akses transportasi masyarakat," kata , di Ambon, Kamis.
Menurutnya, transportasi laut memegang peranan penting demi kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat Maluku sehari-hari, mengingat kondisi geografis daerah ini 93 persennya merupakan lautan.
"Karena itu, sekecil apa pun hambatan transportasi laut akan berdampak besar mengganggu kelancaran mobilitas angkutan baik penumpang maupun barang, serta berpengaruh terhadap sektor lainnya," katanya.
Said mengatakan, di Maluku keberadaan transportasi darat, penyeberangan, laut dan transportasi udara diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan membuka keterisolasian guna mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat.
"Oleh sebab itu kami meminta Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan DAK di sub sektor perhubungan laut, karena keterpaduan pelayanan antarmoda angkutan di Maluku mutlak diperlukan," katanya.
Pembangunan sub sektor perhubungan laut, juga akan berdampak mempercepat penyelesaian dan peningkatan pelayanan melalui program trans Maluku yang telah yang pembangunannya direncanakan selama 25 tahun sejak 2004-2024.
Menurut Gubernur periode pembangunan Maluku 2014-2019 diarahkan untuk mengoptimalkan penyelesaian pembangunan sektor transportasi terutama Trans Maluku serta mendorong pembangunan tol laut nasional yang menyinggahi beberapa wilayah di Provinsi Maluku.
Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, membuka ruang bagi daerah bercirikan kepulauan seperti Maluku untuk memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama untuk percepatan pembangunan sektor transportasi.
"Jika konektivitas antarwilayah pulau di Maluku terbuka dan aksesnya cepat, maka akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, turunnya inflasi dan angka kemiskinan serta pencapaian swasembeda sektor strategis," ujar Gubernur.
Gubernur Said menambahkan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat berkunjung ke Maluku Desember 2014, telah berjanji memperhatikan pembangunan sektor perhubungan di Maluku, terutama penambahan lebih banyak kapal penumpang dan kapal barang.
"Menteri sendiri telah menjanjikan penambahan tiga unit kapal penumpang dan barang yang melayari Maluku tahun 2015. Mudah-mudahan dapat segera terealisasi," katanya.
Selain itu Menhub juga telah berjanji program tol laut nasional yang pada awal konsepnya tidak menyinggahi Provinsi Maluku, akan ditinjau kembali, sehingga dapat menyinggahi Kota ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku serta jaringan sabuk selatan menyinggahi beberapa pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Tenggara serta Kepulauan Aru.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat berkunjung ke daerah ini Desember 2014 berkomiten memberikan perhatian serius terhadap transportasi laut dan udara di Provinsi Maluku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan itu.
Menurut Menteri untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut di Maluku perlu menambah kapal perintis selain kapal Pelni agar dapat melayani masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
"Tahun depan Kapal Pelni pelan-pelan dijadikan satu kelas untuk melayani masyarakat antardaerah, ini khusus wilayah yang belum memiliki bandar udara atau kapal itu diubah sebagian untuk angkut penumpang dan sebagian untuk memuat barang," katanya.
Menteri Ignasius mengatakan, jika nantinya sudah ada kapal Pelni yang beroperasi khusus memuat barang, maka perlu terjadwal kedatangan dan keberangkatan sehingga harga barang tidak naik turun terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, pelayanan jasa udara juga harus ditingkatkan. Karena itu tahun depan pihaknya akan membangun terminal udara baru di Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), termasuk perbaikan sejumlah landasan yang sudah ada.
"Bandara Ibra Langgur landasan harus diperluas minumum 2.300 meter sehingga bisa didarati pesawat jet berbadan lebar. Dengan begitu harga tiket semakin lebih murah," katanya.
Bandara Ibra di Kota Langgur, Maluku Tenggara telah selesai dikerjakan dan dioperasikan sejak akhir tahun 2013 lalu. Bandara tersebut memiliki panjang landasan pacu 1.600 meter, dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, diantaranya areal parkir pesawat, ruang tunggu berkapasitas besar serta mampu didarati pesawat berbadan cukup besar dengan kapasitas 80 orang penumpang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Selama ini Maluku tidak pernah kebagian, padahal transportasi laut merupakan sarana paling vital untuk membangun daerah ini, terutama menghubungkan pulau-pulau dan akses transportasi masyarakat," kata , di Ambon, Kamis.
Menurutnya, transportasi laut memegang peranan penting demi kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat Maluku sehari-hari, mengingat kondisi geografis daerah ini 93 persennya merupakan lautan.
"Karena itu, sekecil apa pun hambatan transportasi laut akan berdampak besar mengganggu kelancaran mobilitas angkutan baik penumpang maupun barang, serta berpengaruh terhadap sektor lainnya," katanya.
Said mengatakan, di Maluku keberadaan transportasi darat, penyeberangan, laut dan transportasi udara diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan membuka keterisolasian guna mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat.
"Oleh sebab itu kami meminta Kementerian Perhubungan untuk mengalokasikan DAK di sub sektor perhubungan laut, karena keterpaduan pelayanan antarmoda angkutan di Maluku mutlak diperlukan," katanya.
Pembangunan sub sektor perhubungan laut, juga akan berdampak mempercepat penyelesaian dan peningkatan pelayanan melalui program trans Maluku yang telah yang pembangunannya direncanakan selama 25 tahun sejak 2004-2024.
Menurut Gubernur periode pembangunan Maluku 2014-2019 diarahkan untuk mengoptimalkan penyelesaian pembangunan sektor transportasi terutama Trans Maluku serta mendorong pembangunan tol laut nasional yang menyinggahi beberapa wilayah di Provinsi Maluku.
Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru, membuka ruang bagi daerah bercirikan kepulauan seperti Maluku untuk memperoleh perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama untuk percepatan pembangunan sektor transportasi.
"Jika konektivitas antarwilayah pulau di Maluku terbuka dan aksesnya cepat, maka akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, turunnya inflasi dan angka kemiskinan serta pencapaian swasembeda sektor strategis," ujar Gubernur.
Gubernur Said menambahkan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan saat berkunjung ke Maluku Desember 2014, telah berjanji memperhatikan pembangunan sektor perhubungan di Maluku, terutama penambahan lebih banyak kapal penumpang dan kapal barang.
"Menteri sendiri telah menjanjikan penambahan tiga unit kapal penumpang dan barang yang melayari Maluku tahun 2015. Mudah-mudahan dapat segera terealisasi," katanya.
Selain itu Menhub juga telah berjanji program tol laut nasional yang pada awal konsepnya tidak menyinggahi Provinsi Maluku, akan ditinjau kembali, sehingga dapat menyinggahi Kota ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku serta jaringan sabuk selatan menyinggahi beberapa pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Tenggara serta Kepulauan Aru.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat berkunjung ke daerah ini Desember 2014 berkomiten memberikan perhatian serius terhadap transportasi laut dan udara di Provinsi Maluku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan itu.
Menurut Menteri untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut di Maluku perlu menambah kapal perintis selain kapal Pelni agar dapat melayani masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
"Tahun depan Kapal Pelni pelan-pelan dijadikan satu kelas untuk melayani masyarakat antardaerah, ini khusus wilayah yang belum memiliki bandar udara atau kapal itu diubah sebagian untuk angkut penumpang dan sebagian untuk memuat barang," katanya.
Menteri Ignasius mengatakan, jika nantinya sudah ada kapal Pelni yang beroperasi khusus memuat barang, maka perlu terjadwal kedatangan dan keberangkatan sehingga harga barang tidak naik turun terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain itu, pelayanan jasa udara juga harus ditingkatkan. Karena itu tahun depan pihaknya akan membangun terminal udara baru di Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), termasuk perbaikan sejumlah landasan yang sudah ada.
"Bandara Ibra Langgur landasan harus diperluas minumum 2.300 meter sehingga bisa didarati pesawat jet berbadan lebar. Dengan begitu harga tiket semakin lebih murah," katanya.
Bandara Ibra di Kota Langgur, Maluku Tenggara telah selesai dikerjakan dan dioperasikan sejak akhir tahun 2013 lalu. Bandara tersebut memiliki panjang landasan pacu 1.600 meter, dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, diantaranya areal parkir pesawat, ruang tunggu berkapasitas besar serta mampu didarati pesawat berbadan cukup besar dengan kapasitas 80 orang penumpang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015