Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahun anggaran 2015 menyiapkan dana sebesar Rp7 miliar untuk penanggulangan bencana alam di daerah ini.
"Pemprov sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk format bencana alam senilai Rp7 miliar yang akan diserasikan bagi 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku," kata Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Edna Salamor di Ambon, Kamis.
Dana tersebut akan diperuntukkan dalam bentuk belanja tidak terduga di instansi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Maluku.
Meski pemerintah provinsi telah menyediakan anggaran bencana alam, pemerintah kabupaten dan kota juga telah mengambil kebijakan serupa guna membantu warganya yang sewaktu-waktu bisa terkena musibah bencana alam seperti banjir atau tanah longsor.
Edna mencontohkan bencana banjir yang terjadi di Desa Waitina, Kabupaten Buru pekan lalu yang meneyebabkan ratusan hektare sawah petani terendam dan akhirnya menjadi rusak.
Bencana banjir di Waitina ini diakibatkan jebolnya salah satu bendungan di wilayah itu sehingga lahan persawahan seluas 360 hektar terendam air.
"Kami belum bisa memprediksi berapa jumlah anggaran yang harus disalurkan ke daerah tersebut karena harus dihitung kerugian matrialnya," jelas Edna.
Namun dari hasil koordinasi yang dilakukan BPKAD provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Buru, ternyata pemerintah daerah setempat juga telah menganggarkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna membantu warga yang terkena bencana alam.
Sehingga Pemkab Buru sendiri dipastikan sudah ikut membantu dan memperlancar tugas pemerintah provinsi dalam hal penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pemprov sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk format bencana alam senilai Rp7 miliar yang akan diserasikan bagi 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku," kata Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku, Edna Salamor di Ambon, Kamis.
Dana tersebut akan diperuntukkan dalam bentuk belanja tidak terduga di instansi pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Maluku.
Meski pemerintah provinsi telah menyediakan anggaran bencana alam, pemerintah kabupaten dan kota juga telah mengambil kebijakan serupa guna membantu warganya yang sewaktu-waktu bisa terkena musibah bencana alam seperti banjir atau tanah longsor.
Edna mencontohkan bencana banjir yang terjadi di Desa Waitina, Kabupaten Buru pekan lalu yang meneyebabkan ratusan hektare sawah petani terendam dan akhirnya menjadi rusak.
Bencana banjir di Waitina ini diakibatkan jebolnya salah satu bendungan di wilayah itu sehingga lahan persawahan seluas 360 hektar terendam air.
"Kami belum bisa memprediksi berapa jumlah anggaran yang harus disalurkan ke daerah tersebut karena harus dihitung kerugian matrialnya," jelas Edna.
Namun dari hasil koordinasi yang dilakukan BPKAD provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Buru, ternyata pemerintah daerah setempat juga telah menganggarkan dana sebesar Rp5,5 miliar guna membantu warga yang terkena bencana alam.
Sehingga Pemkab Buru sendiri dipastikan sudah ikut membantu dan memperlancar tugas pemerintah provinsi dalam hal penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015