Ambon (Antara Maluku) - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Ambon mulai tahun ini memprioritaskan program peningkatan kota layak anak.
"Tahun 2015 kita fokus pada program prioritas khusus anak yakni peningkatan kota layak anak, Setelah menerima penghargaan kota layak anak kategori pratama," kata Kepala BPPMD setempat. Min Tupamahu di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pengembangan KLA dibutuhkan penyelenggaraan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak dibutuhkan komitmen dan koordinasi lintas sektor yakni pemerintah daerah bekerja sama dengan legislatif, dunia usaha serta Keluarga guna mewujudkan kota layak anak.
"BPPMD berfungsi sebagai koordinator selanjutnya akan ada surat keputusan gugus tugas, setiap skpd memiliki fungsi dan tugas masing-masing, ini adalah kerja bersama," katanya.
Min mengatakan, setiap SKPD memiliki tugas untuk mewujudkan KLA yakni dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan fasilitas penunjang aktifitas anak, Dinas Perhubungan menyipkan marka jalan.
"Dinas sosial bertugas untuk menangangi anak terlantar dan jalanan, semua merupakan kesatuan tugas bersama yang harus dilaksanakan untuk mencapai KLA," katanya.
Dijelaskannya, pengembangan kota layak anak penting agar hak anak dapat terpenuhi,dan diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual.
"Jika pertumbuhan dan perkembangan anak diperhatikan secara baik, maka di waktu mendatang anak dapat menjadi pilar utama penyelenggara bangsa dan negara," katanya.
Ia mengakui, dalam perkembangan anak juga harus menikmati hak secara wajar. Hak tersebut diimplementasikan dengan tumbuh kembang yang baik, terpenuhinya kebutuhan,dihargai dan dilindungi serta mengembangkan potensi diri dengan baik.
"Hal tersebut harus dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sumber daya manusia," ujarnya.
Min menambahkan, masa anak-anak adalah masa indah sehingga perlu disertai pemenuhan hak. Jika tidak maka hal tersebut tidak akan terpenuhi lagi seumur hidup dan berdampak anak tidak memiliki pertumbuhan yang baik secara fisik, mental, emosional maupun spiritual.
Selain itu, anak juga berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka.
"Secara sosiologis, fakta menyatakan banyak hak anak yang belum dipenuhi sehingga berdampak pada angka kematian bayi yang cukup tinggi, seperti kasus busung lapar penjualan anak, trafficking anak, eksploitasi seksual dan ekonomi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Tahun 2015 kita fokus pada program prioritas khusus anak yakni peningkatan kota layak anak, Setelah menerima penghargaan kota layak anak kategori pratama," kata Kepala BPPMD setempat. Min Tupamahu di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pengembangan KLA dibutuhkan penyelenggaraan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain itu dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak dibutuhkan komitmen dan koordinasi lintas sektor yakni pemerintah daerah bekerja sama dengan legislatif, dunia usaha serta Keluarga guna mewujudkan kota layak anak.
"BPPMD berfungsi sebagai koordinator selanjutnya akan ada surat keputusan gugus tugas, setiap skpd memiliki fungsi dan tugas masing-masing, ini adalah kerja bersama," katanya.
Min mengatakan, setiap SKPD memiliki tugas untuk mewujudkan KLA yakni dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum menyiapkan fasilitas penunjang aktifitas anak, Dinas Perhubungan menyipkan marka jalan.
"Dinas sosial bertugas untuk menangangi anak terlantar dan jalanan, semua merupakan kesatuan tugas bersama yang harus dilaksanakan untuk mencapai KLA," katanya.
Dijelaskannya, pengembangan kota layak anak penting agar hak anak dapat terpenuhi,dan diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual.
"Jika pertumbuhan dan perkembangan anak diperhatikan secara baik, maka di waktu mendatang anak dapat menjadi pilar utama penyelenggara bangsa dan negara," katanya.
Ia mengakui, dalam perkembangan anak juga harus menikmati hak secara wajar. Hak tersebut diimplementasikan dengan tumbuh kembang yang baik, terpenuhinya kebutuhan,dihargai dan dilindungi serta mengembangkan potensi diri dengan baik.
"Hal tersebut harus dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sumber daya manusia," ujarnya.
Min menambahkan, masa anak-anak adalah masa indah sehingga perlu disertai pemenuhan hak. Jika tidak maka hal tersebut tidak akan terpenuhi lagi seumur hidup dan berdampak anak tidak memiliki pertumbuhan yang baik secara fisik, mental, emosional maupun spiritual.
Selain itu, anak juga berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka.
"Secara sosiologis, fakta menyatakan banyak hak anak yang belum dipenuhi sehingga berdampak pada angka kematian bayi yang cukup tinggi, seperti kasus busung lapar penjualan anak, trafficking anak, eksploitasi seksual dan ekonomi," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015