Ambon (Antara Maluku) - DPD Partai Golkar Maluku kubu Aburizal Bakrie (ARB) mengimbau kader dan simpatisannya tidak terpengaruh somasi maupun berbagai ancaman dari kelompok Agung Laksono.
"Tidak perlu ditanggapi berbagai ancaman maupun somasi yang dilayangkan kubu Agung Laksono, karena belum ada keputusan bersifat tetap dan perkaranya masih bergulir di pengadilan," kata Ketua DPD Golkar Maluku kubu ARB Zeth Sahuburua usai konsolidasi bersama tim DPP, di Ambon, Jumat malam.
Rapat konsolidasi yang berlangsung selama tiga jam dan dihadiri semua pimpinan DPD I serta kabupaten/kota se-Maluku tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua DPP kubu ARB Fredy Latumahina dan Wakil Bendahara DPP Aziz Samual.
Pertemuan tersebut, tetap mengakui hasil munas di Bali sebagai yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Umum, karena sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Rapat konsolidasi ini juga menyetujui bahwa kepengurusan Partai Golkar yang sah dari pusat hingga ke daerah adalah kepengurusan berdasarkan hasil Munas di Bali," kata Zeth Sahuburua.
Zeth yang akrab disapa Etty yang didampingi pengurus 11 DPD kabupaten/kota di Maluku, menegaskan tidak akan ada perubahan terhadap struktur kepengurusan DPD tingkat I maupun II.
"Kepengurusan DPD I dan II akan berubah jika sudah dilakukan musyawarah di tingkat masing-masing," katanya.
Dia juga meminta seluruh kader dan simpatisan partai untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan dan kehentuan yang diamanatkan dalam AD/ART, hingga ada keputusan hukum tetap menyangkut dualisme kepemimpinan di tubuh partai tersebut.
Zeth juga menegaskan, bahwa seluruh pimpinan partai baik provinsi maupun kabupaten/kota telah bersepakat untuk mematuhi seluruh mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk petunjuk pelaksanaan dari DPP kubu ARB.
"Kami akan tetap tunduk terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk tunduk jika keputusan mengadilan menetapkan hasil Munas Ancol sebagai kubu Golkar yang sah. Tetapi jika keputusannya memenangkan hasil Munas bali, maka pihak lain juga diharapkan bersikap bijaksana dan taat terhadap aturan yang berlaku," katanya.
Zeth mengaku, Golkar sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, maka para kadernya sangat dewasa dalam berpolitik secara santun.
"Pada waktunya saya percaya semua pihak akan menaati seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Tidak perlu ditanggapi berbagai ancaman maupun somasi yang dilayangkan kubu Agung Laksono, karena belum ada keputusan bersifat tetap dan perkaranya masih bergulir di pengadilan," kata Ketua DPD Golkar Maluku kubu ARB Zeth Sahuburua usai konsolidasi bersama tim DPP, di Ambon, Jumat malam.
Rapat konsolidasi yang berlangsung selama tiga jam dan dihadiri semua pimpinan DPD I serta kabupaten/kota se-Maluku tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua DPP kubu ARB Fredy Latumahina dan Wakil Bendahara DPP Aziz Samual.
Pertemuan tersebut, tetap mengakui hasil munas di Bali sebagai yang sah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Umum, karena sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Rapat konsolidasi ini juga menyetujui bahwa kepengurusan Partai Golkar yang sah dari pusat hingga ke daerah adalah kepengurusan berdasarkan hasil Munas di Bali," kata Zeth Sahuburua.
Zeth yang akrab disapa Etty yang didampingi pengurus 11 DPD kabupaten/kota di Maluku, menegaskan tidak akan ada perubahan terhadap struktur kepengurusan DPD tingkat I maupun II.
"Kepengurusan DPD I dan II akan berubah jika sudah dilakukan musyawarah di tingkat masing-masing," katanya.
Dia juga meminta seluruh kader dan simpatisan partai untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan dan kehentuan yang diamanatkan dalam AD/ART, hingga ada keputusan hukum tetap menyangkut dualisme kepemimpinan di tubuh partai tersebut.
Zeth juga menegaskan, bahwa seluruh pimpinan partai baik provinsi maupun kabupaten/kota telah bersepakat untuk mematuhi seluruh mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk petunjuk pelaksanaan dari DPP kubu ARB.
"Kami akan tetap tunduk terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk tunduk jika keputusan mengadilan menetapkan hasil Munas Ancol sebagai kubu Golkar yang sah. Tetapi jika keputusannya memenangkan hasil Munas bali, maka pihak lain juga diharapkan bersikap bijaksana dan taat terhadap aturan yang berlaku," katanya.
Zeth mengaku, Golkar sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, maka para kadernya sangat dewasa dalam berpolitik secara santun.
"Pada waktunya saya percaya semua pihak akan menaati seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015