Ambon (Antara Maluku) - Tim Mabes Polri melakukan pengukuran kinerja Polda Maluku terkait program reformasi birokrasi tingkat kewilayahan dengan menggunakan indeks tata kelola di lembaga tersebut.
Kegiatan itu, yang berlangsung di Ambon, Sabtu, dilakukan dengan memberikan angket kepada mitra kepolisian dari unsur LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers, dan instansi terkait lainnya.
Acara dilanjutkan dengan diskusi seputar persoalan kinerja aparat kepolisian.
Tim Mabes Polri dipimpin Kombes Pol Triyuda Iriyanto dan AKBP Defrian Danimenda selaku sekeretaris tim, sedangkan dari unsur kemitraan adalah Ahmad Pawaiq dan Syamsul Bahri.
Dalam diskusi, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Fauzan Marasabessy menyoroti pemahaman masyarakat yang berbeda dari polisi dalam memahami Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
"Aturannya tiga hari sebelum dilakukan aksi demonstrasi sudah harus mengajukan permohoman kepada polisi, namun terkadang tidak diberikan," katanya.
Fauzan juga menyoroti masalah ketertiban lalu lintas dimana kewajiban menggunakan helm dan menghidupkan lampu kendaraan di siang hari harus berlaku sampai tingkat pedesaan.
Dari unsur GMNI dan GMKI juga menyinggung masalah seleksi penerimaan calon anggota polri yang masih berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Mereka berharap sistem penerimaan calon anggota Polri di Maluku harus mempertimbangkan jatah putera-puteri daerah dari setiap kabupaten/kota serta tidak melihat latar belakang suku, gologan, maupun agama.
Sementara dari unsur LSM lebih menyoroti masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang banyak melibatkan isteri-isteri anggota polri yang bertugas di wilayah Polda Maluku dimana tahun 2014 lalu menangani enam kasus KDRT yang isterinya adalah anggota polisi.
Pihak Mabes Polri mengajak masyarakat untuk melaporkan persoalan KKN dalam sistem penerimaan anggota Polri maupun adanya KDRT yang melibatkan anggota polisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Kegiatan itu, yang berlangsung di Ambon, Sabtu, dilakukan dengan memberikan angket kepada mitra kepolisian dari unsur LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers, dan instansi terkait lainnya.
Acara dilanjutkan dengan diskusi seputar persoalan kinerja aparat kepolisian.
Tim Mabes Polri dipimpin Kombes Pol Triyuda Iriyanto dan AKBP Defrian Danimenda selaku sekeretaris tim, sedangkan dari unsur kemitraan adalah Ahmad Pawaiq dan Syamsul Bahri.
Dalam diskusi, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Fauzan Marasabessy menyoroti pemahaman masyarakat yang berbeda dari polisi dalam memahami Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
"Aturannya tiga hari sebelum dilakukan aksi demonstrasi sudah harus mengajukan permohoman kepada polisi, namun terkadang tidak diberikan," katanya.
Fauzan juga menyoroti masalah ketertiban lalu lintas dimana kewajiban menggunakan helm dan menghidupkan lampu kendaraan di siang hari harus berlaku sampai tingkat pedesaan.
Dari unsur GMNI dan GMKI juga menyinggung masalah seleksi penerimaan calon anggota polri yang masih berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Mereka berharap sistem penerimaan calon anggota Polri di Maluku harus mempertimbangkan jatah putera-puteri daerah dari setiap kabupaten/kota serta tidak melihat latar belakang suku, gologan, maupun agama.
Sementara dari unsur LSM lebih menyoroti masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang banyak melibatkan isteri-isteri anggota polri yang bertugas di wilayah Polda Maluku dimana tahun 2014 lalu menangani enam kasus KDRT yang isterinya adalah anggota polisi.
Pihak Mabes Polri mengajak masyarakat untuk melaporkan persoalan KKN dalam sistem penerimaan anggota Polri maupun adanya KDRT yang melibatkan anggota polisi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015