Ambon (Antara Maluku) - Kapolda Maluku Brigjen Polisi Murad Ismail menyatakan kunjungan kerja Wantimnas maupun staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada kaitan dengan laporan khusus seperti penganiayaan dan penembakan anggota TNI di Tananahu, Maluku Tengah.
"Untuk kunjungan tamu dari Wantimnas itu tidak terkait penembakan anggota Kostrad BKO di Tananahu atau pun ada laporan khusus atas berbagai peristiwa yang terjadi di sini. Mereka hanya memberikan kisi-kisi untuk dicatat," kata Kapolda, di Ambon, Jumat.
Ia mengungkapkan, Polres Maluku Tengah masih menangani kasus penganiayaan dan penembakan hingga menewaskan seorang anggota Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Batalyon Armed 13/Kostrad di Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah.
"Sedangkan utusan PBB, saya tanya apa yang harus kita selesaikan di Maluku dan dia bilang sedang mengunjungi berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat untuk melihat anggotanya dan berkesempatan menemui Kapolda," ujarnya.
Kapolda juga mengaku sangat menyesalkan pemberitaan media massa yang dinilai membesar-besarkan persoalan di Benjina, Kepulauan Aru dan menyudutkan pihaknya, seperti ditemukan kuburan masal warga negara asing.
"Kita punya tim turun dan menyampaikan sesuatu namun orang lain punya tanggapan berbeda jadi masih tidak pernah sama, dan itu dibesar-besarkan sehingga kita dimarahi pimpinan Polri, padahal kita berbicara berdasarkan apa yang didapat, masakan harus bicara lain," keluh Kapolda.
Di mana-mana kapolda tidak bicara kepada wartawan tetapi melalui Kabid Humas, apalagi kalau bicara lain lalu tulisnya lain, itu yang tidak disukai Kapolda dan bukannya tidak mau bicara, katanya.
"Ada yang bilang kuburan masal, kalau 100 orang dikubur jadi satu itu namanya kuburan masal tapi di sana justru tertata rapih, sehingga pemberitaan seperti itu justru semakin memperuncing permasalahan," tandas Kapolda.
Ia juga menegaskan, semua yang ada di Benjina tidak pernah berhubungan dengan Polda Maluku, dan Polri sejak tahun 2011 tidak lagi melakukan pengawasan orang asing tetapi melalui Imigrasi, jadi POA di Intelkam Polres itu sudah tidak ada.
Kemudian menyangkut masalah perizinan perusahaan itu juga dari pusat, dan Polda tidak tahu, tetapi anehnya ketika ada kejadian seperti ini, Polda Maluku yang diobok-obok.
"Padahal kita tak pernah sampai di lokasi sana jadi kita tak tahu apa-apa dan tidak ada hubungan dengan mereka," jelas Kapolda.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Untuk kunjungan tamu dari Wantimnas itu tidak terkait penembakan anggota Kostrad BKO di Tananahu atau pun ada laporan khusus atas berbagai peristiwa yang terjadi di sini. Mereka hanya memberikan kisi-kisi untuk dicatat," kata Kapolda, di Ambon, Jumat.
Ia mengungkapkan, Polres Maluku Tengah masih menangani kasus penganiayaan dan penembakan hingga menewaskan seorang anggota Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Batalyon Armed 13/Kostrad di Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah.
"Sedangkan utusan PBB, saya tanya apa yang harus kita selesaikan di Maluku dan dia bilang sedang mengunjungi berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat untuk melihat anggotanya dan berkesempatan menemui Kapolda," ujarnya.
Kapolda juga mengaku sangat menyesalkan pemberitaan media massa yang dinilai membesar-besarkan persoalan di Benjina, Kepulauan Aru dan menyudutkan pihaknya, seperti ditemukan kuburan masal warga negara asing.
"Kita punya tim turun dan menyampaikan sesuatu namun orang lain punya tanggapan berbeda jadi masih tidak pernah sama, dan itu dibesar-besarkan sehingga kita dimarahi pimpinan Polri, padahal kita berbicara berdasarkan apa yang didapat, masakan harus bicara lain," keluh Kapolda.
Di mana-mana kapolda tidak bicara kepada wartawan tetapi melalui Kabid Humas, apalagi kalau bicara lain lalu tulisnya lain, itu yang tidak disukai Kapolda dan bukannya tidak mau bicara, katanya.
"Ada yang bilang kuburan masal, kalau 100 orang dikubur jadi satu itu namanya kuburan masal tapi di sana justru tertata rapih, sehingga pemberitaan seperti itu justru semakin memperuncing permasalahan," tandas Kapolda.
Ia juga menegaskan, semua yang ada di Benjina tidak pernah berhubungan dengan Polda Maluku, dan Polri sejak tahun 2011 tidak lagi melakukan pengawasan orang asing tetapi melalui Imigrasi, jadi POA di Intelkam Polres itu sudah tidak ada.
Kemudian menyangkut masalah perizinan perusahaan itu juga dari pusat, dan Polda tidak tahu, tetapi anehnya ketika ada kejadian seperti ini, Polda Maluku yang diobok-obok.
"Padahal kita tak pernah sampai di lokasi sana jadi kita tak tahu apa-apa dan tidak ada hubungan dengan mereka," jelas Kapolda.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015