Ambon (Antara Maluku) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryosumpeno menyesalkan keseriusan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ternyata terbatas mendukung proses penegakan hukum dengan data akurat terhadap kasus kapal MV.Hai Fa.
"KKP ternyata sejak awal penyidikan tidak menyampaikan data atau informasi berupa jejak sejarah pergerakan MV.Hai Fa dan jadwal perjalanan kapal tersebut sejak Juni 2014 sehingga disesalkan Kajati Chuck," kata Kepala Seksi Penerangan, Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Rabu.
Penyesalan ini karena merasa bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut diandaikan serasa maju perang tanpa dibekali senjata.
"Jadinya jejak sejarah pergerakan MV.Hai Fa dan jadwal perjalanan kapal berbendera Panama itu baru diketahui setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengirimkannya ke Kejati Maluku pada 7 April 2015," ujarnya.
Karena itu, Kajati Chuck memandang perlu mengundang pihak Bakamla, Satgas illegal Fishing, penyidik Pangkalan Utama TNI - AL (Lantamal) IX Maluku dan KKP untuk melakukan pertemuan konsultasi di Ambon pada 16 April 2015.
Hasilnya, menurut Bobby, dipertimbangkan apakah data atau informasi Bakamla itu dapat dimasukkan dalam meteri banding atau harus melakukan penyidikan baru.
Langkah ini dilakukan juga sehubungan adanya pro dan kontra atau putusan majelis hakim Pengadilan Perikanan Ambon terhadap vonis terhadap Nakhoda MV.Hai Fa, Zhu Nian Le yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan nasional Indonesia.
"Terobosan ini untuk meyakinkan masyarakat maupun pihak - pihak berkompoten bahwa Kejati Maluku melakukan upaya hukum atau banding ke Pengadilan Tinggi Maluku karena menghormati hukum," katanya.
Bobby mengakui, Kajati Chuck juga mengarahkan proses peradilan terhadap kasus MV.Hai Fa merupakan pelajaran berharga bagi para jaksa di Kejati setempat.
Makanya, dibentuk tim khusus yang terdiri dari jaksa senior untuk melakukan analisa mendalam terkait proses peradilan maupun berbagai fakta terungkap saat persidangan kasus tersebut di Pengadilan Perikanan Ambon.
"Terpenting jangan sampai ada yang sengaja mengarahkan proses penegakkan hukum ini ke ranah politik karena dipastikan menciderai rasa keadilan," tegas Bobby.
Sebelumnya, Ketua majelis hakim Pengadilan Perikanan Ambon Mathius di Ambon pada 23 Maret 2015 memutuskan, nakhoda MV.Hai Fa divonis bersalah melanggar Undang-Undang Perikanan RI Nomor 31 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 45 tahun 2009 dan membayar Rp200 juta.
Bila tidak membayar ganti rugi kepada negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman tambahan (subsider) selama enam bulan kurungan.
Yang memberatkan terdakwa divonis karena perbuatannya mengangkut 15 ton ikan hiu koboi (Carcharhinius longimanus) dan hiu martil (Sphyma spp) dan tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
Jenis ikan hiu ini dilarang untuk diekspor ke luar negeri berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59/Permen-KP/2014.
Sedangkan yang meringankan berupa sikap terdakwa yang sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.
Majelis hakim juga memutuskan MV Hai Fa berbendara Panama dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 15 ton ikan hiu dirampas untuk negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"KKP ternyata sejak awal penyidikan tidak menyampaikan data atau informasi berupa jejak sejarah pergerakan MV.Hai Fa dan jadwal perjalanan kapal tersebut sejak Juni 2014 sehingga disesalkan Kajati Chuck," kata Kepala Seksi Penerangan, Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Rabu.
Penyesalan ini karena merasa bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tersebut diandaikan serasa maju perang tanpa dibekali senjata.
"Jadinya jejak sejarah pergerakan MV.Hai Fa dan jadwal perjalanan kapal berbendera Panama itu baru diketahui setelah Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengirimkannya ke Kejati Maluku pada 7 April 2015," ujarnya.
Karena itu, Kajati Chuck memandang perlu mengundang pihak Bakamla, Satgas illegal Fishing, penyidik Pangkalan Utama TNI - AL (Lantamal) IX Maluku dan KKP untuk melakukan pertemuan konsultasi di Ambon pada 16 April 2015.
Hasilnya, menurut Bobby, dipertimbangkan apakah data atau informasi Bakamla itu dapat dimasukkan dalam meteri banding atau harus melakukan penyidikan baru.
Langkah ini dilakukan juga sehubungan adanya pro dan kontra atau putusan majelis hakim Pengadilan Perikanan Ambon terhadap vonis terhadap Nakhoda MV.Hai Fa, Zhu Nian Le yang diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan nasional Indonesia.
"Terobosan ini untuk meyakinkan masyarakat maupun pihak - pihak berkompoten bahwa Kejati Maluku melakukan upaya hukum atau banding ke Pengadilan Tinggi Maluku karena menghormati hukum," katanya.
Bobby mengakui, Kajati Chuck juga mengarahkan proses peradilan terhadap kasus MV.Hai Fa merupakan pelajaran berharga bagi para jaksa di Kejati setempat.
Makanya, dibentuk tim khusus yang terdiri dari jaksa senior untuk melakukan analisa mendalam terkait proses peradilan maupun berbagai fakta terungkap saat persidangan kasus tersebut di Pengadilan Perikanan Ambon.
"Terpenting jangan sampai ada yang sengaja mengarahkan proses penegakkan hukum ini ke ranah politik karena dipastikan menciderai rasa keadilan," tegas Bobby.
Sebelumnya, Ketua majelis hakim Pengadilan Perikanan Ambon Mathius di Ambon pada 23 Maret 2015 memutuskan, nakhoda MV.Hai Fa divonis bersalah melanggar Undang-Undang Perikanan RI Nomor 31 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan UU nomor 45 tahun 2009 dan membayar Rp200 juta.
Bila tidak membayar ganti rugi kepada negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman tambahan (subsider) selama enam bulan kurungan.
Yang memberatkan terdakwa divonis karena perbuatannya mengangkut 15 ton ikan hiu koboi (Carcharhinius longimanus) dan hiu martil (Sphyma spp) dan tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
Jenis ikan hiu ini dilarang untuk diekspor ke luar negeri berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59/Permen-KP/2014.
Sedangkan yang meringankan berupa sikap terdakwa yang sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.
Majelis hakim juga memutuskan MV Hai Fa berbendara Panama dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 15 ton ikan hiu dirampas untuk negara.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015