Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengapresiasi kaum pekerja yang melaksanakan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dalam suasana aman dan damai.
"Saya melihat bahwa sesungguhnya pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh telah mampu membangun kerja sama yang sinergis dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan serta kontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional terutama bagi kemajuan daerah," kata Gubernur Said, dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Maluku, Angky Renyaan, pada Peringatan Hari Buruh Internasional, di Ambon, Jumat.
Peringatan hari buruh di Ambon dilaksanakan dalam bentuk kegiatan jalan santai yang melibatkan kaum pekerja atau buruh bersama pemerintah daerah dan pengusaha. Kemudian kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja serta Dialog Publik.
Menurut Gubernur Said, dalam peringatan hari buruh 2015, ada beberapa isu strategis yang berkembang, di antaranya "outsourcing", pasca-Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pengupahan, moratorium di bidang perikanan serta isu pengawasan ketenagakerjaan.
"Isu-isu ini harus kita sikapi secara arif dan bijaksana dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama," katanya.
Ia menegaskan, bahwa pekerja atau buruh merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
Kerena itu, pekerja atau buruh tidak lagi dipandang sebagai alat produksi yang dapat dieksploitasi tetapi sebaliknya menjadi pilar penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintah dan pengusaha.
"Membangun hubungan industrial yang harmonis tidak tertutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan yang melibatkan pemerintah maupun pengusaha. Karena itu, kalau ada permasalahan hendaknya dicarikan solusi untuk diselesaikan melalui Lembaga Kerja Sama baik Bipartit maupun Tripartit," ujar Gubernur Said.
Ia menyatakan juga, pihaknya memahami bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang sering dilakukan oleh pekerja atau buruh merupakan hak asasi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
"Seyogyanya itu tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral sebagai anak bangsa," katanya.
Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah daerah, pengusaha dan para pekerja atau buruh untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan damai, agar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan iklim investasi dan dunia usaha,di daerah ini yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat teristimewa kaum pekerja atau buruh.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Saya melihat bahwa sesungguhnya pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh telah mampu membangun kerja sama yang sinergis dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan serta kontribusi bagi pencapaian pembangunan nasional terutama bagi kemajuan daerah," kata Gubernur Said, dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Maluku, Angky Renyaan, pada Peringatan Hari Buruh Internasional, di Ambon, Jumat.
Peringatan hari buruh di Ambon dilaksanakan dalam bentuk kegiatan jalan santai yang melibatkan kaum pekerja atau buruh bersama pemerintah daerah dan pengusaha. Kemudian kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja serta Dialog Publik.
Menurut Gubernur Said, dalam peringatan hari buruh 2015, ada beberapa isu strategis yang berkembang, di antaranya "outsourcing", pasca-Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pengupahan, moratorium di bidang perikanan serta isu pengawasan ketenagakerjaan.
"Isu-isu ini harus kita sikapi secara arif dan bijaksana dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama," katanya.
Ia menegaskan, bahwa pekerja atau buruh merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.
Kerena itu, pekerja atau buruh tidak lagi dipandang sebagai alat produksi yang dapat dieksploitasi tetapi sebaliknya menjadi pilar penting dalam membangun kemitraan dengan pemerintah dan pengusaha.
"Membangun hubungan industrial yang harmonis tidak tertutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan yang melibatkan pemerintah maupun pengusaha. Karena itu, kalau ada permasalahan hendaknya dicarikan solusi untuk diselesaikan melalui Lembaga Kerja Sama baik Bipartit maupun Tripartit," ujar Gubernur Said.
Ia menyatakan juga, pihaknya memahami bahwa aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang sering dilakukan oleh pekerja atau buruh merupakan hak asasi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
"Seyogyanya itu tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral sebagai anak bangsa," katanya.
Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah daerah, pengusaha dan para pekerja atau buruh untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan damai, agar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan iklim investasi dan dunia usaha,di daerah ini yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat teristimewa kaum pekerja atau buruh.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015