Ambon (Antara Maluku) - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Desa (BPPMD) Kota Ambon menyatakan penyaluran dana desa masih menunggu Surat Keputusan (SK) Wali Kota Ambon.
"Sampai saat ini kami masih menunggu SK wali Kota Ambon terkait dengan penyaluran dana desa, jika sudah siap maka segera dikucurkan," kata Kepala BPPMD Min Tupamahu,di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pihaknya sementara menyusun draf Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penetapan maupun penyaluran. Jika draf siap maka penyaluran dana ke 30 desa di Ambon segera dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Desa.
"Jika Perwali siap maka alokasi dana untuk 30 desa di Ambon segera dikucurkan. Kami juga telah berkoordinasi dengan bagian hukum dan pemerintahan terkait penyusunan SK Wali Kota, untuk segera disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Tertinggal, agar anggaran tersebut segera dicairkan," ujarnya.
Min mengatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Kota Ambon sebesar Rp9,6 miliar.
Pihaknya telah memiliki konsep penyaluran dana desa, tetapi aturan tersebut belum dilakukan untuk penyaluran.
"Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran tahap pertama di tahun 2015 sebesar Rp289 juta, dan akan diberikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.
Anggaran dana desa mulai dikucurkan pemerintah tahun 2015 dan berakhir tahun 2017,sehingga setiap desa akan mendapatkan total anggaran Rp1 miliar.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan pembagian desa dan negri penerima bantuan disertai luas wilayah dan jumlah penduduk.
Dana desa APBN ditentukan 10 persen dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap dan dihitung berdasarkan jumlah Desa.
"Selain itu dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa," kata Min Tupamahu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Sampai saat ini kami masih menunggu SK wali Kota Ambon terkait dengan penyaluran dana desa, jika sudah siap maka segera dikucurkan," kata Kepala BPPMD Min Tupamahu,di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pihaknya sementara menyusun draf Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penetapan maupun penyaluran. Jika draf siap maka penyaluran dana ke 30 desa di Ambon segera dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Desa.
"Jika Perwali siap maka alokasi dana untuk 30 desa di Ambon segera dikucurkan. Kami juga telah berkoordinasi dengan bagian hukum dan pemerintahan terkait penyusunan SK Wali Kota, untuk segera disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Tertinggal, agar anggaran tersebut segera dicairkan," ujarnya.
Min mengatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Kota Ambon sebesar Rp9,6 miliar.
Pihaknya telah memiliki konsep penyaluran dana desa, tetapi aturan tersebut belum dilakukan untuk penyaluran.
"Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran tahap pertama di tahun 2015 sebesar Rp289 juta, dan akan diberikan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.
Anggaran dana desa mulai dikucurkan pemerintah tahun 2015 dan berakhir tahun 2017,sehingga setiap desa akan mendapatkan total anggaran Rp1 miliar.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan pembagian desa dan negri penerima bantuan disertai luas wilayah dan jumlah penduduk.
Dana desa APBN ditentukan 10 persen dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap dan dihitung berdasarkan jumlah Desa.
"Selain itu dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa," kata Min Tupamahu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015