Ambon (Antara Maluku) - Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Ambon meluncurkan website pengelolaan keuangan daerah sebagai perwujudan reformasi birokrasi.
Peluncuran website BPKK dan buku profil keuangan merupakan perwujudan reformasi birokrasi dalam bidang pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, kata Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru di Ambon, Senin.
Menurut dia, reformasi pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan, berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik belum mencapai kestabilan yang sempurna, tetapi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah telah mengalami kemajuan yang berarti.
Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah dari tahun ke tahun, ditandai dengan kemajuan signifikan yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot, dan hal tersebut merupakan modal kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Opini BKP sebagai fungsi kontrol menjadi tantangan bagi transparansi pengelolaan keuangan di Ambon dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah," katanya.
Anthony mengatakan, dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan, dapat disimpulkan pola pelayanan dan transparansi yang disajikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengakui, minimnya akses masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Ambon dan pola informasi kepada masyarakat yang masih konvensional, maka pemerintah berhak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui website pemerintah.
Faktor pemicu lemahnya informasi masyarakat, karena budaya tertutup terhadap pengelolaan keuangan dan kurangnya inovasi terhadap penyajian informasi masih diterapkan kepada masyarakat.
"Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas tersistem dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang tahu namun juga masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Dijelaskannya, BPKK Ambon juga merupakan unsur penunjang Pemkot yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Kota, sehingga ketersediaan informasi keuangan yang komperhensif perlu diberikan kepada masyarakat
"Pengelolaan keuangan yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemkot, baik pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi pengelolaan keuangan yang baik menunjukan daerah memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik,"tandasnya.
Anthony menambahkan, masyarakat dapat mengakses kerja pemerintah khususnya pengelolaan keuangan melalui website bpkk-ambon.go.id.
"Website ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta akses bagi masyarakat tentang pengelolaan keuangan di Kota Ambon," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
Peluncuran website BPKK dan buku profil keuangan merupakan perwujudan reformasi birokrasi dalam bidang pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, kata Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru di Ambon, Senin.
Menurut dia, reformasi pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan, berbagai persoalan dan proses pembelajaran menuju pengelolaan keuangan daerah yang baik belum mencapai kestabilan yang sempurna, tetapi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah telah mengalami kemajuan yang berarti.
Membaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah dari tahun ke tahun, ditandai dengan kemajuan signifikan yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan Pemkot, dan hal tersebut merupakan modal kuat untuk membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah.
"Opini BKP sebagai fungsi kontrol menjadi tantangan bagi transparansi pengelolaan keuangan di Ambon dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah," katanya.
Anthony mengatakan, dalam rangka peningkatan pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan, dapat disimpulkan pola pelayanan dan transparansi yang disajikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengakui, minimnya akses masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Ambon dan pola informasi kepada masyarakat yang masih konvensional, maka pemerintah berhak memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui website pemerintah.
Faktor pemicu lemahnya informasi masyarakat, karena budaya tertutup terhadap pengelolaan keuangan dan kurangnya inovasi terhadap penyajian informasi masih diterapkan kepada masyarakat.
"Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi serta efektivitas tersistem dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang tahu namun juga masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Dijelaskannya, BPKK Ambon juga merupakan unsur penunjang Pemkot yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Kota, sehingga ketersediaan informasi keuangan yang komperhensif perlu diberikan kepada masyarakat
"Pengelolaan keuangan yang baik tentu harus sejalan dengan visi dan misi pemkot, baik pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi pengelolaan keuangan yang baik menunjukan daerah memiliki komitmen dan integritas untuk menjadi lebih baik,"tandasnya.
Anthony menambahkan, masyarakat dapat mengakses kerja pemerintah khususnya pengelolaan keuangan melalui website bpkk-ambon.go.id.
"Website ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta akses bagi masyarakat tentang pengelolaan keuangan di Kota Ambon," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015