Ambon (Antara Maluku) - Anggota DPD - RI asal Maluku Nono Sampono memandang perlu daerah ini mendapatkan tunjangan kemahalan sebagaimana Papua, Papua Barat dan Aceh.
"Rasanya tingkat kemahalan berbagai kebutuhan masyarakat di Maluku relatif lebih mahal dari Papua, Papua Barat maupun Aceh, sehingga saatnya pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian tunjangan serupa ke daerah ini," katanya, di Ambon, Jumat.
Memang pemberian tunjangan kemahalan itu merupakan pemberlakuan khusus dari pemerintah pusat kepada tiga Provinsi tersebut.
"Pemberlakuan khusus itu ada mekanismenya sehingga bersama tiga senator lainnya maupun empat legislator asal Maluku ke depan perlu memperjuangkan adanya pemberian tunjangan kemahalan tersebut," ujar Nono.
Karena itu, lanjut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem itu, berbagai data teknis telah dimintakan dari Pemprov Maluku sebagai pertimbangan bagi DPD - RI asal daerah ini untuk memperjuangkan tunjangan kemahalan.
"Saya mantan TNI-AL(Dan Korps Marinir) yang memahami sungguh keprihatinan para prajurit TNI maupun kepolisian, aparat penegak hukum maupun PNS di Maluku dengan nilai gaji tidak sebanding dengan tingkat kemahalan sehingga terpanggil untuk memperjuangkannya, tegas Nono.
Dia mengakui, persoalan tunjangan kemahalan diberlakukan di Maluku sudah diperjuangkan berbagai komponen bangsa lainnya dan belum ada tanggapan positif dari pemerintah pusat.
"Jadi perjuangan ini pun bukan seperti membalik telapak tangan, makanya membutuhkan sinergitas kebijakan dari berbagai pihak agar Maluku bisa menerima tunjangan kemahalan," ujar Nono.
Disinggung program strategis lainnya yang diperjuanhkan DPD - RI asal Maluku, dia menjelaskan, pengembangan wilayah perbatasan.
Maluku dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) secara geografis berbatasan dengan Timor Leste. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Australia.
"Kami juga bersama senator daerah lainnya memperjuangkan pengakuan pemerintah pusat terhadap tujuh Provinsi Kepulauan," kata Nono Sampono.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Rasanya tingkat kemahalan berbagai kebutuhan masyarakat di Maluku relatif lebih mahal dari Papua, Papua Barat maupun Aceh, sehingga saatnya pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian tunjangan serupa ke daerah ini," katanya, di Ambon, Jumat.
Memang pemberian tunjangan kemahalan itu merupakan pemberlakuan khusus dari pemerintah pusat kepada tiga Provinsi tersebut.
"Pemberlakuan khusus itu ada mekanismenya sehingga bersama tiga senator lainnya maupun empat legislator asal Maluku ke depan perlu memperjuangkan adanya pemberian tunjangan kemahalan tersebut," ujar Nono.
Karena itu, lanjut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem itu, berbagai data teknis telah dimintakan dari Pemprov Maluku sebagai pertimbangan bagi DPD - RI asal daerah ini untuk memperjuangkan tunjangan kemahalan.
"Saya mantan TNI-AL(Dan Korps Marinir) yang memahami sungguh keprihatinan para prajurit TNI maupun kepolisian, aparat penegak hukum maupun PNS di Maluku dengan nilai gaji tidak sebanding dengan tingkat kemahalan sehingga terpanggil untuk memperjuangkannya, tegas Nono.
Dia mengakui, persoalan tunjangan kemahalan diberlakukan di Maluku sudah diperjuangkan berbagai komponen bangsa lainnya dan belum ada tanggapan positif dari pemerintah pusat.
"Jadi perjuangan ini pun bukan seperti membalik telapak tangan, makanya membutuhkan sinergitas kebijakan dari berbagai pihak agar Maluku bisa menerima tunjangan kemahalan," ujar Nono.
Disinggung program strategis lainnya yang diperjuanhkan DPD - RI asal Maluku, dia menjelaskan, pengembangan wilayah perbatasan.
Maluku dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) secara geografis berbatasan dengan Timor Leste. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru dengan Australia.
"Kami juga bersama senator daerah lainnya memperjuangkan pengakuan pemerintah pusat terhadap tujuh Provinsi Kepulauan," kata Nono Sampono.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015