Ternate (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut) diminta meningkatkan kinerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu.
"Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,9 persen membuktikan pemda belum optimal mengelola ekonomi daerah ini," kata anggota DPRD Kabupaten Halsel Naser Barmawi, di Ternate, Jumat.
Hal itu, kata dia, diakibatkan dari lemahnya kinerja dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi ekonomi yang ada.
"Target PAD harus dibuat dengan didasari data akurat tentang potensi yang ada, dan dikelola secara terukur dan terencana," ujarnya.
Ia merujuk penargetan penerimaan pajak dan retribusi yang tidak sesuai data objek dan sasaran.
"Itu karena tidak didukung penetapan nomor wajib pajak daerah sebagai dasar penetapan pajak dan retribusi serta pengakuan piutang pajak dan retribusi.
Sementara itu Bupati Muhammad Kasuba mengapresiasi sikap dan pemikiran kalangan DPRD berupa tanggapan, saran dan pendapat yang terangkum dalam rekomedasi DPRD Halsel.
"Ke depan, kita akan terus berupaya meningkatan kinerja dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, yang tentunya akan menjadi perhatian serius Pemkab Halsel," katanya.
Bupati juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas masukan DPRD Halsel, serta berharap kerja sama pemerintah dan DPRD dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan spirit baru untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Halsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,9 persen membuktikan pemda belum optimal mengelola ekonomi daerah ini," kata anggota DPRD Kabupaten Halsel Naser Barmawi, di Ternate, Jumat.
Hal itu, kata dia, diakibatkan dari lemahnya kinerja dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah sesuai potensi ekonomi yang ada.
"Target PAD harus dibuat dengan didasari data akurat tentang potensi yang ada, dan dikelola secara terukur dan terencana," ujarnya.
Ia merujuk penargetan penerimaan pajak dan retribusi yang tidak sesuai data objek dan sasaran.
"Itu karena tidak didukung penetapan nomor wajib pajak daerah sebagai dasar penetapan pajak dan retribusi serta pengakuan piutang pajak dan retribusi.
Sementara itu Bupati Muhammad Kasuba mengapresiasi sikap dan pemikiran kalangan DPRD berupa tanggapan, saran dan pendapat yang terangkum dalam rekomedasi DPRD Halsel.
"Ke depan, kita akan terus berupaya meningkatan kinerja dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, yang tentunya akan menjadi perhatian serius Pemkab Halsel," katanya.
Bupati juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas masukan DPRD Halsel, serta berharap kerja sama pemerintah dan DPRD dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, dalam rangka melaksanakan pembangunan dengan spirit baru untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Halsel.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015