![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ambon.antaranews.com/berita/29277/pengamat-waspadai-bagi-bagi-uang-jelang-pilkada&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Pengamat: Waspadai "Bagi-Bagi Uang" Jelang Pilkada){kind=link}
Ambon (Antara Maluku) - Pengamat politik Amir Faisal Kotarumalos mengatakan praktek politik uang berkedok bantuan sosial dari calon kepala daerah (calkada) harus diwaspadai menjelang pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten di Maluku pada 9 Desember 2015.
"Banyak proses bagi-bagi uang dengan alasan bantuan sosial untuk rakyat menjelang Pilkada, itu termasuk dalam money politic (politik uang), kenapa harus memberikan bantuan saat menjelang Pilkada, pastinya ada maksud tertentu," katanya di Ambon, Selasa.
Amir yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon mengatakan, praktek politik uang menjelang Pilkada dalam bentuk bantuan sosial berupa uang tunai maupun barang harus diwaspadai, karena akan merusak jalannya pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil.
Proses bagi-bagi uang jelang Pilkada, kata dia, bermacam-macam bentuknya dan menyasar langsung kepada satu kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan tertentu, yang dianggap berpotensi mampu menjaring banyak suara pemilih.
Ia mencontohkan, dengan alasan ingin mendorong keberlangsungan satu tim sepak bola di satu kampung, calkada memberikan bantuan berupa fasilitas olahraga, dengan demikian calkada tersebut sudah bisa memastikan bahwa anggota tim sepak bola itu akan memilih dia saat hari pencoblosan.
"Sebagian besar masyarakat kita memilih calon pemimpinnya dari seberapa banyak ia memberikan bantuan berupa uang dan barang saat menjelang pemilu, kita tidak bisa memungkiri hal ini terus terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang politik," kata Amir.
Dikatakannya lagi, praktek politik uang menjelang Pemilu telah menjadi satu pola yang tersistematis, bahkan tidak hanya calkada yang mencari masyarakat untuk bagi-bagi uang, cenderung ada kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi tertentu yang dengan sendirinya menawarkan diri untuk "diberi uang".
"Bagaimana mungkin masyarakat bisa ikut serta mengawasi jalannya pemilu ataupun pilkada agar adil dan jujur kalau mereka sendiri tidak paham dengan hal itu, mereka datang memasukan proposal permintaan bantuan dari para calkada," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Banyak proses bagi-bagi uang dengan alasan bantuan sosial untuk rakyat menjelang Pilkada, itu termasuk dalam money politic (politik uang), kenapa harus memberikan bantuan saat menjelang Pilkada, pastinya ada maksud tertentu," katanya di Ambon, Selasa.
Amir yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon mengatakan, praktek politik uang menjelang Pilkada dalam bentuk bantuan sosial berupa uang tunai maupun barang harus diwaspadai, karena akan merusak jalannya pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil.
Proses bagi-bagi uang jelang Pilkada, kata dia, bermacam-macam bentuknya dan menyasar langsung kepada satu kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan tertentu, yang dianggap berpotensi mampu menjaring banyak suara pemilih.
Ia mencontohkan, dengan alasan ingin mendorong keberlangsungan satu tim sepak bola di satu kampung, calkada memberikan bantuan berupa fasilitas olahraga, dengan demikian calkada tersebut sudah bisa memastikan bahwa anggota tim sepak bola itu akan memilih dia saat hari pencoblosan.
"Sebagian besar masyarakat kita memilih calon pemimpinnya dari seberapa banyak ia memberikan bantuan berupa uang dan barang saat menjelang pemilu, kita tidak bisa memungkiri hal ini terus terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang politik," kata Amir.
Dikatakannya lagi, praktek politik uang menjelang Pemilu telah menjadi satu pola yang tersistematis, bahkan tidak hanya calkada yang mencari masyarakat untuk bagi-bagi uang, cenderung ada kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi tertentu yang dengan sendirinya menawarkan diri untuk "diberi uang".
"Bagaimana mungkin masyarakat bisa ikut serta mengawasi jalannya pemilu ataupun pilkada agar adil dan jujur kalau mereka sendiri tidak paham dengan hal itu, mereka datang memasukan proposal permintaan bantuan dari para calkada," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015